DPRD Gorontalo Setujui Anggaran 2026 Senilai Rp1,598 Triliun

PARLEMENTARIA.ID – Komite Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna ke-65 yang berlangsung pada Jumat, 28 November 2025.

Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara persetujuan oleh Gubernur Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Idrus M.T Mopili.

Proses pengambilan keputusan mengenai APBD 2026 telah dimulai pada 8 September dan selesai pada 26 November 2025.

Komite Anggaran DPRD bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyetujui struktur APBD 2026 dengan total penerimaan mencapai Rp1,537 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp440,63 miliar, pendapatan transfer senilai Rp1,096 triliun, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp400 miliar.

Untuk anggaran daerah, ditentukan sebesar Rp1,598 triliun, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1,346 triliun, belanja modal sebesar Rp92,29 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp6,77 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp153,40 miliar.

Di sisi lain, pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp78,04 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16,93 miliar, serta pembiayaan bersih sebesar Rp61,10 miliar.

Seluruh kelompok fraksi DPRD menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 dan mendorong agar secepatnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, yang kemudian akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

DPRD juga menghargai kolaborasi gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta seluruh instansi pemerintah daerah yang terlibat secara aktif dalam proses pembahasan.

Pada pidatinya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan rasa terima kasih atas selesainya pembahasan RAPBD 2026. Ia menganggap prosesnya berjalan sangat aktif dan menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak eksekutif serta legislatif.

“Alhamdulillah, sore ini kita sepakat menetapkan RAPBD 2026 menjadi APBD 2026. Saya melihat sendiri komitmen semua pihak dalam memastikan APBD ini disusun dengan baik,” kata Gusnar.

Gubernur berharap APBD tahun 2026 mampu menjadi alat pembangunan yang tanggap terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya menjaga kestabilan keuangan daerah mengingat keterbatasan kemampuan anggaran.

“Kami menyadari posisi fiskal kami sangat rendah dibanding daerah lain, tetapi alhamdulillah yang diukur bukan hanya besarnya, melainkan keseriusan kami dalam menggunakan anggaran secara tepat waktu serta peningkatan pendapatan yang terus-menerus setiap hari, minggu, dan bulan,” tambahnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *