Pertemuan yang dihadiri puluhan warga ini menampung berbagai aspirasi mendesak, di mana isu mengenai dampak tambang menjadi topik utama, namun kebutuhan dasar akan penerangan lampu jalan juga mengemuka sebagai keluhan vital.
Dalam sesi dialog, warga Pinasungkulan secara proaktif menyampaikan usulan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dapat membuka peluang pemberian Izin Tambang Rakyat (ITR).
Warga meminta pemerintah daerah mencontoh kebijakan di beberapa wilayah lain di Sulawesi Utara yang telah mengakomodasi skema ITR. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal.
Selain ITR, isu yang berkaitan dengan pertambangan juga disuarakan: Usulan penyesuaian harga tanah untuk perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Matuari dan Ranowulu ini berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mengawal aspirasi terkait ITR kepada pihak eksekutif dan instansi terkait.
Meskipun isu tambang mendominasi, keluhan terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik juga disampaikan. Salah satu permintaan krusial yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan aktivitas malam hari warga adalah pengadaan dan perbaikan penerangan lampu jalan di beberapa titik Kelurahan Pinasungkulan.
Penerangan yang minim atau tidak ada sama sekali diyakini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan tindakan kriminal, sehingga warga mendesak agar Pemkot Bitung melalui dinas terkait segera memasukkan perbaikan penerangan jalan dalam program prioritas.
Secara keseluruhan, reses Yosep Katopo ini berhasil menyerap enam poin utama aspirasi warga Pinasungkulan yang dinilai sebagai prioritas:
* Permohonan Izin Tambang Rakyat (ITR).
* Permohonan penyesuaian harga tanah bagi perusahaan pertambangan.
* Pembangunan tanggul di wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu).
* Pembuatan tanggul di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 17 Satap.
* Perbaikan dan penambahan penerangan lampu jalan (meski tidak tercantum dalam daftar 6 poin tersebut di laporan sumber, permintaan ini sering menjadi bagian penting dari isu infrastruktur yang diangkat warga).
* Keluhan Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
* Status BPJS Kesehatan yang dilaporkan tidak aktif
Usai mendengarkan semua masukan, Yosep Katopo menegaskan komitmennya. Ia bersama perwakilan instansi Pemerintah Kota Bitung yang turut hadir langsung melakukan peninjauan lapangan ke beberapa lokasi yang dikeluhkan warga, termasuk titik-titik yang membutuhkan tanggul.
“Kami turun langsung untuk melihat kondisi di lokasi. Harapannya, setelah ini semua aspirasi, terutama yang bersifat mendesak, bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota,” ujar Katopo.
Harapan terkait ITR dan perbaikan infrastruktur seperti penerangan jalan akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi DPRD Bitung agar dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah.
