PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang menghadapi tantangan terkait perbaikan jalan yang mengganggu fasilitas keselamatan pendaratan di Bandara Kalimarau. DPRD Kabupaten Berau menilai bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keselamatan penerbangan dan akses masyarakat.
Penyebab Masalah Jalan di Sekitar Bandara
Jalan provinsi yang ada di sekitar Bandara Kalimarau menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu operasional bandara. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menjelaskan bahwa jalan tersebut selama ini menjadi jalur penting bagi warga yang tinggal di kawasan Teluk Bayur hingga Tanjung Redeb. Ketergantungan pada satu akses transportasi dinilai sangat berisiko, terutama jika terjadi gangguan.
Kebijakan yang Harus Diperhatikan
Sumadi menegaskan bahwa penutupan atau pengalihan jalan tidak boleh dilakukan tanpa adanya alternatif yang layak. Ia menekankan bahwa solusi harus mencakup dua kepentingan sekaligus, yaitu keselamatan penerbangan dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang baik.
“Jangan sampai ditutup tapi tidak ada alternatif,” ujarnya. Menurutnya, masyarakat jangan sampai dikorbankan hanya demi kepentingan infrastruktur penerbangan.
Solusi yang Lebih Komprehensif
DPRD Berau juga menyarankan agar pemerintah mencari solusi yang lebih komprehensif. Selain menyiapkan jalur alternatif, mereka menyarankan agar rencana tersebut diintegrasikan dengan perencanaan infrastruktur lainnya. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menghubungkan jalur alternatif tersebut dengan rencana pembangunan jalur menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang baru.
Sumadi menilai bahwa solusi ini bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan infrastruktur. “Syukur penggantinya sekalian mencari solusi terbaru,” tambahnya.
Peran DPRD dalam Mengawasi Kebijakan
DPRD Berau juga menegaskan dukungan terhadap peningkatan keselamatan penerbangan. Namun, mereka tetap memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melupakan kepentingan masyarakat. Wakil Ketua II DPRD ini menekankan bahwa kebijakan harus dirancang dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak.
“Keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas, namun hak masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang layak juga tidak boleh diabaikan,” tegas Sumadi.
Tantangan yang Dihadapi Pemerintah
Selain masalah jalan di sekitar bandara, Pemprov Kaltim juga menghadapi berbagai tantangan lain, seperti pengelolaan anggaran, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kualitas layanan publik. Beberapa proyek infrastruktur juga tengah dikejar target realisasi agar dapat selesai tepat waktu.
Masalah jalan di sekitar Bandara Kalimarau menjadi isu penting yang memerlukan solusi terpadu. DPRD Berau berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang seimbang antara keselamatan penerbangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil.***
