PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Fungsi Pengawasan DPRD
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menekankan pentingnya peran lembaga legislatif dalam mengawasi pelaksanaan program perlindungan sosial. Dalam rapat kerja bersama SKPD dan pihak terkait, ia menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan realisasi anggaran pemerintah berjalan sesuai rencana dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Asosiasi Kepala Desa, serta pendamping PKH dan BPNT. Tujuannya adalah untuk membahas evaluasi dan penyempurnaan sistem pendataan bansos agar lebih akurat dan transparan.
Masalah Akurasi Data
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah masalah akurasi data penerima bansos. Siti Mafrochatin Ni’mah menyebutkan bahwa masih banyak warga yang layak menerima bantuan justru tidak tercatat, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria tetap terdaftar.
Ia menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah seiring waktu. Warga yang sebelumnya mampu bisa saja menjadi miskin, dan sebaliknya. Oleh karena itu, data harus diperbarui agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian bantuan.
Peran Petugas Pendataan
Siti menegaskan bahwa petugas pendataan DTKS harus bekerja secara objektif dan turun langsung ke lapangan. Ia menolak adanya pertimbangan kedekatan atau hubungan pribadi dalam proses pendataan. Hanya warga yang benar-benar memenuhi kriteria yang boleh masuk dalam daftar penerima bansos.
Integrasi Data dari Berbagai Program
Selain itu, ia menyarankan agar data penerima bansos dari berbagai program pusat, daerah, maupun desa saling disandingkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah warga menerima bantuan yang sama lebih dari satu kali.
Pemetaan berbasis data yang akurat juga akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat. Dengan demikian, anggaran tidak terbuang percuma dan bantuan dapat diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Tantangan dan Langkah Ke depan
Meski ada tantangan dalam pengelolaan data bansos, DPRD Banyuwangi tetap berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Selain itu, lembaga ini juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi agar sistem pendataan semakin efisien dan transparan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bantuan sosial dapat benar-benar mencapai masyarakat yang membutuhkan dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. ***
