PARLEMENTARIA.ID –
DPR Mengawasi: Seriuskah Atau Hanya Pemanis Demokrasi?
Dalam setiap sistem demokrasi yang sehat, mekanisme checks and balances adalah pilar utama. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran krusial dalam sistem ini, salah satunya melalui fungsi pengawasan. Namun, pertanyaan besar selalu mengemuka di benak publik: apakah DPR benar-benar serius menjalankan fungsi pengawasan ini, ataukah hanya sekadar formalitas yang mempermanis citra demokrasi kita?
Fungsi Pengawasan: Harapan dan Idealnya
Secara konstitusional, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membentuk undang-undang), anggaran (menetapkan APBN), dan pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan). Fungsi pengawasan inilah yang menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintah bekerja sesuai rel, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
DPR dilengkapi dengan berbagai instrumen pengawasan yang powerful. Ada hak interpelasi (meminta keterangan pemerintah), hak angket (melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah), dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, ada pula rapat kerja dengan kementerian/lembaga, rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga kunjungan kerja ke daerah. Idealnya, instrumen-instrumen ini digunakan untuk membongkar penyimpangan, mengoreksi kebijakan yang merugikan, dan mencegah potensi korupsi.
Antara Realita dan Kritik Publik
Namun, di balik kerangka formal yang kokoh ini, realita di lapangan seringkali memicu keraguan. Publik kerap disuguhi pemandangan di mana fungsi pengawasan DPR terasa mandul atau bahkan disalahgunakan. Beberapa kritik utama yang sering dilontarkan antara lain:
- Loyalitas Partai di Atas Kepentingan Publik: Seringkali, anggota DPR lebih mengutamakan loyalitas kepada partai politiknya daripada menjalankan tugas pengawasan secara independen. Ini membuat kritik terhadap pemerintah, yang notabene adalah mitra koalisi, menjadi tumpul atau bahkan tidak ada.
- Minimnya Tindak Lanjut: Banyak rekomendasi atau temuan hasil pengawasan yang seolah menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjut konkret dari pemerintah. DPR sendiri seringkali tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk "memaksa" pemerintah menindaklanjuti hasil pengawasan mereka.
- Isu "Transaksi Politik": Spekulasi mengenai "transaksi politik" atau "negosiasi senyap" di balik pintu sering muncul ketika isu-isu pengawasan yang krusial tiba-tiba meredup atau bahkan hilang dari peredaran. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap integritas DPR.
- Pengawasan yang "Viral": Terkadang, pengawasan DPR terasa lebih sebagai "pertunjukan" yang berfokus pada isu-isu populer atau yang berpotensi viral di media sosial, ketimbang menyelami akar masalah yang kompleks dan kurang populer namun sangat penting.
- Keterbatasan Sumber Daya dan Keahlian: Dalam menghadapi isu-isu yang sangat teknis dan kompleks, tidak semua anggota DPR atau staf pendukungnya memiliki keahlian mendalam untuk melakukan pengawasan yang komprehensif dan akurat. Ini bisa menjadi celah bagi pemerintah untuk "memainkan" data atau informasi.
Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan DPR cenderung rendah. Masyarakat merasa bahwa DPR lebih sering menjadi "stempel" bagi kebijakan pemerintah, bukan pengawas yang kritis dan independen.
Titik Terang dan Peran Krusial
Meski demikian, tidak adil jika mengatakan bahwa seluruh fungsi pengawasan DPR mandul. Ada kalanya DPR berhasil membongkar kasus-kasus penyimpangan, menekan pemerintah untuk merevisi kebijakan yang tidak pro-rakyat, atau bahkan mencegah potensi kerugian negara. Beberapa anggota DPR, dengan integritas dan dedikasi tinggi, sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, meskipun harus berhadapan dengan tekanan politik.
Peran media dan masyarakat sipil juga krusial dalam mendorong DPR untuk lebih serius. Dengan terus memantau, mengkritisi, dan menyuarakan aspirasi, masyarakat dapat menjadi "pengawas eksternal" yang efektif, memaksa DPR untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengawasannya.
Kesimpulan: Tanggung Jawab Bersama
Jadi, apakah DPR serius menjalankan fungsi pengawasan? Jawabannya kompleks, tidak bisa sekadar "ya" atau "tidak". Ada sisi di mana fungsi ini berjalan efektif, namun tak jarang pula terhambat oleh berbagai kepentingan dan kelemahan sistemik.
Yang jelas, fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan fungsi pengawasan ini tidak tergerus oleh kepentingan politik sesaat. Ini adalah tanggung jawab bersama: DPR harus berkomitmen penuh, didukung oleh pengawasan aktif dari media dan masyarakat, agar demokrasi kita benar-benar matang dan bermakna. Tanpa pengawasan yang serius, pemerintah bisa berjalan tanpa rem, dan pada akhirnya, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya.
