PARLEMENTARIA.ID –

DPR dan Partisipasi Publik: Masih Jauh dari Ideal? Menilik Kesenjangan Antara Harapan dan Realita

Demokrasi adalah sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakilnya. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga representatif yang menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara. Idealnya, DPR harus menjadi rumah bagi suara rakyat, tempat di mana partisipasi publik tidak hanya diakui tetapi juga diwujudkan secara substantif. Namun, dalam realitanya, pertanyaan besar masih menggantung: seberapa jauh partisipasi publik di DPR dari kondisi ideal?

Artikel ini akan menelisik kesenjangan antara harapan dan realita partisipasi publik dalam kerja-kerja DPR, menganalisis tantangan yang ada, serta mengulas potensi perbaikan menuju DPR yang lebih responsif dan akuntabel.

Esensi Partisipasi Publik dalam Demokrasi

Partisipasi publik bukan sekadar formalitas atau pelengkap dalam sebuah negara demokratis. Ia adalah fondasi yang vital untuk:

1. Legitimasi Kebijakan: Kebijakan yang lahir dari proses partisipatif cenderung lebih diterima dan memiliki dukungan luas dari masyarakat, karena mereka merasa menjadi bagian dari pembuatannya.
2. Akuntabilitas: Partisipasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas para pembuat kebijakan. Ketika masyarakat terlibat, mereka dapat memantau proses dan menuntut pertanggungjawaban.
3. Kualitas Kebijakan: Masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pakar, aktivis, dan warga biasa, dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, relevan, dan berdampak positif.
4. Pendidikan Politik: Melalui partisipasi, masyarakat belajar tentang proses politik, hak-hak mereka, dan bagaimana menyuarakan kepentingannya, yang pada gilirannya memperkuat budaya demokrasi.
5. Mencegah Kebijakan Elitis: Tanpa partisipasi publik yang kuat, ada risiko kebijakan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir elite atau kelompok tertentu, mengabaikan kebutuhan mayoritas.

Dalam konteks DPR, partisipasi publik berarti masyarakat memiliki kesempatan yang berarti untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan undang-undang (RUU), fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang diemban oleh para wakilnya.

Kanal Partisipasi yang Ada: Sebuah Awal yang Baik?

DPR sebenarnya telah menyediakan berbagai kanal untuk partisipasi publik, meskipun implementasinya kerap menjadi sorotan. Beberapa di antaranya meliputi:

• Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU): Ini adalah forum formal di mana DPR mengundang berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, hingga perwakilan komunitas, untuk menyampaikan pandangan mereka terkait isu atau RUU tertentu.
• Kunjungan Kerja Anggota DPR: Saat reses, anggota DPR kembali ke daerah pemilihannya (Dapil) untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
• Portal Resmi DPR RI: Situs web DPR menyediakan informasi terkait RUU yang sedang dibahas, agenda sidang, serta formulir atau kanal aspirasi digital.
• Media Sosial: Anggota DPR maupun Sekretariat Jenderal DPR sering memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan publik dan menyerap masukan.
• Layanan Pengaduan dan Aspirasi: Beberapa fraksi atau komisi memiliki mekanisme khusus untuk menerima aduan atau aspirasi dari masyarakat.

Ketersediaan kanal-kanal ini menunjukkan adanya niat untuk membuka ruang partisipasi. Namun, pada praktiknya, masih banyak hambatan yang membuat partisipasi publik jauh dari ideal.

Tantangan: Mengapa Partisipasi Publik Masih Jauh dari Ideal?

Kesenjangan antara harapan dan realita partisipasi publik di DPR dipicu oleh berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknis:

1. Keterbatasan Aksesibilitas dan Kesadaran:

   • Informasi yang Rumit: Dokumen RUU atau laporan DPR seringkali menggunakan bahasa hukum dan teknis yang sulit dipahami masyarakat awam. Informasi tentang jadwal dan mekanisme partisipasi juga tidak selalu mudah ditemukan atau dipublikasikan secara masif.
   • Kesenjangan Digital: Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap internet atau literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan kanal partisipasi online.
   • Jarak Geografis: Bagi masyarakat di daerah terpencil, mengakses kantor DPR atau menghadiri RDPU di Jakarta adalah sebuah kemewahan.

2. Responsivitas dan Tindak Lanjut yang Minim:

   • "Didengar, tapi Tak Digubris": Banyak masyarakat merasa aspirasi mereka hanya sebatas didengar tanpa ada tindak lanjut yang jelas atau pengaruh signifikan terhadap kebijakan yang dihasilkan.
   • Kurangnya Mekanisme Umpan Balik: Seringkali tidak ada mekanisme resmi yang mengharuskan DPR memberikan umpan balik kepada pihak yang telah menyampaikan aspirasi, sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan apatis.

3. Dominasi Kelompok Kepentingan dan Elitisme:

   • Akses Prioritas: Kelompok kepentingan tertentu, seperti asosiasi bisnis atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki jaringan kuat, cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke DPR dan mempengaruhi agenda kebijakan.
   • Partisipasi Simbolis: Beberapa RDPU atau forum partisipasi hanya bersifat "token" atau simbolis, untuk memenuhi syarat formalitas, tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk menyerap masukan.

4. Defisit Kepercayaan Publik:

   • Isu Korupsi dan Etika: Serangkaian kasus korupsi dan pelanggaran etika yang melibatkan anggota DPR telah mengikis kepercayaan publik. Ketika kepercayaan rendah, masyarakat cenderung apatis dan merasa partisipasi mereka tidak akan mengubah apa-apa.
   • Politik Transaksional: Persepsi bahwa proses legislasi lebih didominasi oleh tawar-menawar politik transaksional daripada kepentingan publik semakin memperburuk citra DPR.

5. Asimetri Informasi dan Transparansi yang Belum Optimal:

   • Keterbukaan Terbatas: Meskipun ada portal informasi, tingkat transparansi DPR terkait proses pengambilan keputusan, catatan rapat, atau detail anggaran masih bisa ditingkatkan.
   • Waktu yang Mepet: Pembahasan RUU seringkali dilakukan dengan terburu-buru, memberikan waktu yang sangat singkat bagi publik untuk mempelajari, menganalisis, dan memberikan masukan yang berkualitas.

Dampak Negatif Kesenjangan Partisipasi

Ketika partisipasi publik mandek, dampaknya bisa sangat serius bagi demokrasi:

• Kebijakan yang Tidak Relevan: Kebijakan yang dibuat tanpa masukan memadai dari masyarakat berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil atau bahkan merugikan.
• Meningkatnya Apatisme dan Sinisme Politik: Masyarakat akan semakin tidak percaya pada lembaga negara dan enggan terlibat dalam proses politik, yang bisa berujung pada golput atau ketidakstabilan sosial.
• Melemahnya Legitimasi Demokrasi: Tanpa partisipasi yang berarti, demokrasi kehilangan esensinya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Menuju Partisipasi Publik yang Ideal: Sebuah Jalan Panjang

Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah kecil, perjalanan menuju partisipasi publik yang ideal bukanlah hal yang mustahil. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Transparansi Proaktif dan Informasi yang Mudah Dicerna:

   • Sederhanakan Informasi: DPR harus menyajikan informasi RUU, agenda, dan laporan dalam bahasa yang mudah dipahami (plain language) dan visual yang menarik.
   • Platform Interaktif: Kembangkan portal partisipasi digital yang lebih user-friendly, interaktif, dan memungkinkan pelacakan aspirasi secara transparan.

2. Mekanisme Partisipasi yang Bermakna dan Inklusif:

   • Perluas Jangkauan: Gunakan teknologi untuk menggelar RDPU virtual yang menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
   • Umpan Balik Terstruktur: Bangun sistem umpan balik yang mengharuskan DPR merespons setiap masukan dan menjelaskan bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan atau mengapa tidak diakomodasi.
   • Partisipasi Berjenjang: Libatkan masyarakat sejak tahap awal perumusan kebijakan, bukan hanya saat RUU sudah hampir final.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital Secara Optimal:

   • E-Partisipasi: Kembangkan aplikasi atau platform khusus yang memudahkan masyarakat untuk mengirimkan aspirasi, memantau kinerja anggota DPR, dan memberikan rating atas layanan publik.
   • Data Terbuka: Sediakan data kinerja DPR dan proses legislasi dalam format terbuka yang bisa dianalisis oleh masyarakat dan peneliti.

4. Edukasi Publik dan Literasi Politik:

   • Kampanye Kesadaran: DPR, bersama pemerintah dan OMS, perlu gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi, hak-hak mereka, dan cara-cara menyalurkan aspirasi.
   • Penguatan Media Massa: Dorong media massa untuk lebih proaktif dalam meliput dan menganalisis proses legislasi serta peran partisipasi publik.

5. Penguatan Etika dan Integritas Anggota DPR:

   • Sanksi Tegas: Tegakkan kode etik dan berikan sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang melanggar, untuk mengembalikan kepercayaan publik.
   • Rekam Jejak Transparan: Publikasi rekam jejak dan janji kampanye anggota DPR agar masyarakat dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif.

6. Kemauan Politik yang Kuat:

   • Komitmen Pimpinan: Pimpinan DPR dan fraksi harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk membuka diri terhadap partisipasi publik yang substansial, bukan hanya formalitas.

Kesimpulan

Pertanyaan apakah partisipasi publik di DPR masih jauh dari ideal tampaknya memiliki jawaban yang jelas: ya, masih jauh. Meskipun ada upaya dan kanal yang tersedia, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses, responsivitas yang minim, dominasi kelompok kepentingan, dan defisit kepercayaan masih menjadi tembok penghalang.

Namun, kondisi ini bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan komitmen kuat dari internal DPR, dukungan teknologi, edukasi publik yang masif, dan kemauan politik yang kuat, kesenjangan ini bisa diperkecil. Partisipasi publik yang ideal bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah tujuan yang harus terus diupayakan bersama. Ini adalah maraton, bukan sprint, yang membutuhkan konsistensi, inovasi, dan yang terpenting, keyakinan bahwa suara rakyat adalah fondasi terkuat bagi demokrasi yang sehat dan berdaulat. Hanya dengan begitu, DPR benar-benar dapat menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.