Demokrasi di Indonesia: Perjalanan Panjang Menuju Kedaulatan Rakyat

PARLEMENTARIA.ID – Pendahuluan: Demokrasi di Indonesia Sebuah Kisah Perjuangan dan Harapan

Indonesia, sebuah negara kepulauan raksasa dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama yang memukau, memiliki kisah panjang dan berliku dalam perjalanannya mengukuhkan diri sebagai negara demokrasi. Lebih dari sekadar sistem pemerintahan, demokrasi di Indonesia adalah sebuah cita-cita luhur yang tertanam dalam sanubari bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan. Ia adalah wujud kedaulatan rakyat, sebuah janji bahwa setiap suara memiliki makna, setiap individu memiliki hak, dan setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan bersama.

Namun, perjalanan demokrasi di Tanah Air tidaklah mulus. Ia ibarat ombak di lautan: kadang tenang, kadang bergelora. Artikel ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam konsep fundamental demokrasi yang dianut Indonesia, menelusuri bagaimana praktik demokrasi telah berevolusi dari masa ke masa, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih harus dihadapi untuk menjaga api demokrasi tetap menyala terang. Mari kita mulai petualangan kita dalam memahami salah satu pilar terpenting kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

I. Konsep Demokrasi di Indonesia: Fondasi yang Unik

Di berbagai belahan dunia, demokrasi mungkin memiliki wajah yang berbeda-beda. Namun, intinya tetap sama: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, konsep demokrasi ini memiliki kekhasan yang kuat, berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

A. Demokrasi Pancasila: Jati Diri Bangsa

Landasan filosofis demokrasi Indonesia adalah Pancasila, khususnya Sila Keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Ini bukan sekadar demokrasi liberal Barat yang menekankan individualisme murni, melainkan sebuah sintesis yang menggabungkan:

1. Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
2. Musyawarah Mufakat: Pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan sekadar voting mayoritas. Ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
3. Hikmat Kebijaksanaan: Keputusan yang diambil harus didasari oleh akal sehat, moralitas, dan pertimbangan yang matang demi kepentingan umum, bukan kepentingan golongan atau pribadi.
4. Perwakilan: Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD) yang dipilih secara demokratis.

B. Pilar-Pilar Penopang Demokrasi Indonesia

Selain Pancasila, demokrasi di Indonesia ditopang oleh beberapa pilar fundamental lainnya yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

• Negara Hukum: Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini berarti setiap warga negara, termasuk penguasa, tunduk pada hukum yang berlaku.
• Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM): UUD 1945 menjamin berbagai hak dasar warga negara, mulai dari kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, hingga hak untuk hidup dan mendapatkan pendidikan.
• Pembagian Kekuasaan (Trias Politika): Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga utama untuk mencegah penumpukan kekuasaan:
  • Eksekutif: Presiden dan jajaran pemerintahan (melaksanakan undang-undang).
  • Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (membentuk undang-undang).
  • Yudikatif: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (menegakkan hukum dan menguji undang-undang).
• Partai Politik dan Pemilu: Partai politik menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
• Peran Masyarakat Sipil: Organisasi non-pemerintah (LSM), media massa, dan kelompok masyarakat lainnya juga memiliki peran penting sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan.

Konsep-konsep ini menjadi pondasi ideal yang ingin diwujudkan dalam praktik demokrasi sehari-hari di Indonesia. Namun, seperti apa realisasinya?

II. Praktik Demokrasi: Evolusi dan Implementasi dalam Sejarah

Perjalanan praktik demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai fase, mencerminkan pasang surutnya komitmen terhadap cita-cita kedaulatan rakyat.

A. Era Orde Lama (1945-1965): Dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia sempat mengadopsi sistem Demokrasi Parlementer. Dalam sistem ini, perdana menteri memegang kendali pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Periode ini ditandai dengan multi-partai yang sangat aktif, namun juga ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet.

Melihat kondisi yang serba tidak stabil, Presiden Soekarno kemudian mengusulkan dan menerapkan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Konsep ini menekankan pada kepemimpinan terpusat oleh Presiden, dengan alasan untuk menciptakan stabilitas dan mempercepat pembangunan. Meskipun mengklaim tetap berlandaskan Pancasila, praktik Demokrasi Terpimpin cenderung membatasi partisipasi politik, meminggirkan partai politik tertentu, dan menguatkan peran militer.

B. Era Orde Baru (1966-1998): Stabilitas dalam Kekangan Demokrasi

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto lahir dengan janji mengembalikan stabilitas dan menegakkan Pancasila. Periode ini memang berhasil membawa pembangunan ekonomi yang signifikan, namun harus dibayar mahal dengan pembatasan ketat terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Ciri-ciri praktik demokrasi di era Orde Baru meliputi:

• Sentralisasi Kekuasaan: Kekuasaan sangat terpusat pada Presiden.
• Monolitisasi Ideologi: Penafsiran Pancasila dimonopoli oleh negara, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap sebagai anti-Pancasila.
• Pembatasan Partai Politik: Hanya tiga partai yang diizinkan beroperasi: Golkar (yang menjadi alat pemerintah), PPP, dan PDI.
• Dwi Fungsi ABRI: Militer memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan keamanan tetapi juga dalam urusan sosial-politik.
• Kontrol Media Massa: Kebebasan pers sangat dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada pembredelan.
• Pemilu yang Terstruktur: Meskipun pemilu rutin diadakan, hasilnya selalu didominasi oleh Golkar, menimbulkan keraguan akan keadilan dan kejujurannya.

Meskipun stabilitas politik dan pembangunan ekonomi tercapai, akumulasi kekecewaan terhadap praktik otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akhirnya memicu gejolak sosial politik pada tahun 1998.

C. Era Reformasi (1998-Sekarang): Kebangkitan Demokrasi Partisipatif

Tumbangnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 menjadi titik balik krusial bagi demokrasi Indonesia. Era Reformasi membuka keran kebebasan dan partisipasi rakyat yang selama puluhan tahun terkekang. Sejak saat itu, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam konsolidasi demokrasinya, di antaranya:

• Amandemen UUD 1945: Dilakukan empat kali amandemen untuk memperkuat sistem presidensial, membatasi masa jabatan presiden, memperjelas pembagian kekuasaan, dan memperkuat HAM.
• Pemilihan Umum Langsung: Sejak 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah, serta kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) juga dipilih secara langsung. Ini meningkatkan akuntabilitas pejabat publik kepada pemilih.
• Kebebasan Pers dan Berekspresi: Media massa tumbuh pesat dan bebas mengkritik pemerintah. Ruang publik untuk diskusi dan perbedaan pendapat terbuka lebar.
• Desentralisasi Kekuasaan: Otonomi daerah yang luas diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota, memungkinkan pengambilan keputusan lebih dekat dengan rakyat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
• Pembentukan Lembaga Independen: Dibentuk lembaga-lembaga penting seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan.
• Tumbuhnya Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan gerakan-gerakan sosial tumbuh subur, berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu publik, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi warga.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dan paling dinamis di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Namun, bukan berarti perjalanan sudah selesai.

III. Tantangan Demokrasi di Indonesia: Kerikil dan Jurang yang Mengadang

Meskipun telah banyak kemajuan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitasnya.

A. Politik Uang dan Korupsi: Kanker Demokrasi

Salah satu tantangan terbesar adalah praktik politik uang (money politics) dan korupsi yang masih merajalela, terutama saat pemilu dan pemilihan kepala daerah.

• Politik Uang: Fenomena “serangan fajar” (pemberian uang jelang pencoblosan) merusak integritas pemilu dan melahirkan pemimpin yang tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan kekuatan finansial.
• Korupsi: Praktik korupsi di berbagai level pemerintahan menggerogoti kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan. Meskipun KPK telah bekerja keras, skala masalah ini masih sangat besar.

B. Polarisasi dan Intoleransi: Ancaman Terhadap Kebhinekaan

Di tengah keragaman Indonesia, munculnya polarisasi politik berbasis identitas, terutama agama dan etnis, menjadi ancaman serius.

• Politik Identitas: Pemanfaatan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dalam kontestasi politik dapat memecah belah masyarakat dan merusak tenun kebhinekaan.
• Intoleransi: Kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi, mengancam prinsip kesetaraan dan keadilan yang merupakan inti demokrasi.

C. Disinformasi dan Hoaks: Racun di Era Digital

Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, membawa dampak dua sisi. Di satu sisi memfasilitasi partisipasi, di sisi lain menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi dan hoaks.

• Penyebaran Hoaks: Berita bohong yang masif dan terstruktur dapat memanipulasi opini publik, memicu konflik, dan merusak proses demokrasi yang sehat.
• Literasi Digital Rendah: Rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat membuat mereka rentan menjadi korban hoaks, sulit membedakan fakta dan fiksi.

D. Ancaman terhadap Kebebasan Sipil dan Ruang Demokrasi

Meskipun kebebasan pers dan berekspresi telah pulih pasca-Reformasi, masih ada kekhawatiran tentang penyempitan ruang sipil.

• Kriminalisasi Kritik: Penggunaan undang-undang tertentu (misalnya UU ITE) untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik dapat menimbulkan efek gentar (chilling effect) dan membatasi kebebasan berpendapat.
• Pembatasan Demonstrasi: Pembatasan atau represi terhadap aksi demonstrasi damai dapat menghambat penyampaian aspirasi rakyat.

E. Oligarki dan Kapitalisme Kroni: Mengikis Meritokrasi

Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite (oligarki) yang seringkali terafiliasi dengan politik dapat melemahkan prinsip kesetaraan dan meritokrasi.

• Pengaruh Oligarki: Kelompok oligarki dapat memanipulasi kebijakan, menguasai sumber daya ekonomi, dan bahkan menentukan arah politik demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
• Kapitalisme Kroni: Hubungan simbiosis antara penguasa dan pengusaha tertentu dapat menciptakan praktik persaingan tidak sehat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

IV. Menjaga Api Demokrasi: Peran Masyarakat dan Harapan ke Depan

Menghadapi berbagai tantangan ini, demokrasi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga negara semata. Peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat krusial.

A. Partisipasi Aktif dan Kritis Warga Negara

Demokrasi hidup ketika warganya berpartisipasi, tidak hanya saat pemilu. Ini termasuk:

• Mengawasi Kebijakan Publik: Warga harus aktif mengawasi kinerja pemerintah dan wakil rakyat, serta menyuarakan aspirasi mereka.
• Melawan Hoaks dan Disinformasi: Mengembangkan literasi digital, memverifikasi informasi sebelum berbagi, dan melaporkan konten-konten menyesatkan.
• Mendukung Organisasi Masyarakat Sipil: Memperkuat peran LSM dan komunitas yang bekerja untuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

B. Penguatan Institusi Demokrasi

Lembaga-lembaga negara harus terus diperkuat dan dijaga independensinya:

• KPK yang Kuat: Memastikan KPK tetap independen dan efektif dalam memberantas korupsi tanpa intervensi politik.
• Peradilan yang Adil: Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum serta hakim untuk menjamin keadilan bagi semua.
• Parlemen yang Representatif: Memastikan parlemen benar-benar mewakili suara rakyat dan bekerja secara efektif sebagai lembaga legislatif dan pengawas.

C. Pendidikan dan Literasi Politik

Pendidikan yang berkualitas dan literasi politik yang tinggi akan melahirkan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

• Pendidikan Kewarganegaraan: Menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebhinekaan sejak dini.
• Diskusi Publik: Mendorong dialog yang sehat dan konstruktif tentang isu-isu publik di berbagai platform.

D. Merawat Kebhinekaan dan Toleransi

Indonesia adalah mozaik indah dari berbagai suku, agama, dan budaya. Merawat kebhinekaan adalah fondasi untuk demokrasi yang kuat.

• Membangun Jembatan Dialog: Mendorong dialog antarumat beragama dan antarkelompok untuk membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka.
• Menghormati Perbedaan: Menghargai setiap perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber konflik.

Kesimpulan: Demokrasi di Indonesia Sebuah Proses Tanpa Henti

Demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses yang dinamis, bukan sebuah tujuan akhir yang statis. Ia adalah perjalanan panjang yang terus-menerus membutuhkan komitmen, kerja keras, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Dari era Demokrasi Parlementer yang singkat, kekangan otoriter Orde Baru, hingga angin segar Reformasi, Indonesia telah membuktikan resiliensinya dalam menjaga cita-cita kedaulatan rakyat.

Tantangan seperti korupsi, polarisasi, hoaks, dan oligarki memang nyata dan berat. Namun, dengan fondasi Pancasila yang kuat, semangat kebhinekaan, serta potensi masyarakat sipil yang aktif dan kritis, Indonesia memiliki modal besar untuk terus memperkuat dan mematangkan demokrasinya.

Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita semua. Dengan terus belajar, berpartisipasi, dan mengawal nilai-nilai luhur bangsa, kita dapat memastikan bahwa api demokrasi akan terus menyala terang, menerangi jalan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.