PARLEMENTARIA.ID – Regulasi baru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025, telah membangkitkan harapan di kalangan tenaga honorer di berbagai lembaga pemerintah. Namun, tantangan signifikan muncul ketika Surat Keputusan (SK) pengangkatan belum dikeluarkan, meskipun beberapa instansi telah menetapkan Nomor Induk PPPK (NIP).
Beberapa tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dinyatakan lolos seleksi bahkan siap melaksanakan tugas, tetapi belum dapat memulai pekerjaan resmi akibat keterlambatan SK ini.
Kondisi ini memicu kebingungan dan kegelisahan, khususnya bagi mereka yang telah menunggu kepastian status kepegawaian dalam waktu lama.
Pembaruan Terkini dari Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Daerah
Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), penyelesaian NIP PPPK Paruh Waktu dijadwalkan selesai pada akhir September 2025. Meskipun demikian, hingga pertengahan Oktober, sejumlah wilayah masih dalam tahap sinkronisasi data.
BKN regional secara berkala menyampaikan pembaruan melalui platform media sosial dan situs web resmi mereka. Para peserta didorong untuk terus memantau perkembangan melalui saluran resmi masing-masing instansi. Distribusi SK dilakukan secara bertahap, bergantung pada kelengkapan berkas dan validasi data.
Faktor Penyebab Keterlambatan Penerbitan SK
Keterlambatan ini tidak disebabkan oleh satu hambatan saja, melainkan kombinasi berbagai aspek teknis dan administratif. Salah satu penyebab utama adalah kompleksitas proses verifikasi data, yang memerlukan konsistensi informasi seperti nama, jabatan, dan formasi di seluruh sistem.
Kesalahan kecil sekalipun dapat menghambat proses. Instansi diwajibkan mengajukan usulan resmi ke BKN setelah verifikasi selesai, dan tanpa usulan tersebut, penetapan Nomor Induk (NI) tidak dapat dilanjutkan, sering kali menjadi titik kemacetan dalam administrasi.
Selain itu, wilayah dengan formasi yang padat, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, menghadapi kesulitan tambahan. Volume peserta yang tinggi membuat sinkronisasi data lebih rumit, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tahap akhir penetapan SK.
Masalah lain meliputi kelengkapan dokumen peserta, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau surat keterangan kesehatan, yang belum diselesaikan oleh beberapa individu. Kekurangan berkas ini mencegah instansi melanjutkan pengajuan ke tahap selanjutnya.
BKN juga membutuhkan waktu untuk mengeluarkan persetujuan teknis (pertek). Tanpa dokumen ini, SK tidak dapat ditandatangani dan didistribusikan ke instansi daerah, bahkan jika data peserta telah lengkap dan diverifikasi.
Langkah-Langkah yang Dianjurkan bagi Peserta
Tenaga honorer yang telah lolos seleksi disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut guna mempercepat proses:
– Memastikan semua dokumen wajib telah lengkap dan sesuai dengan format yang ditentukan.
– Mengonfirmasi status pengajuan ke BKN melalui instansi asal.
– Mengikuti pengumuman resmi dari BKN atau instansi daerah secara berkala.
– Menghindari kepercayaan pada informasi tidak resmi yang tersebar di media sosial.
Dengan pemantauan aktif dan komunikasi efektif antara peserta serta instansi terkait, diharapkan proses penerbitan SK dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
Keterlambatan penerbitan SK PPPK Paruh Waktu merupakan akibat dari berbagai faktor teknis dan administratif, mulai dari verifikasi data hingga persetujuan teknis di tingkat BKN dan instansi daerah. Pemerintah menjamin bahwa proses ini terus berlangsung, dengan SK yang akan dikeluarkan secara bertahap.
Para tenaga honorer diimbau untuk bersabar dan mengandalkan sumber informasi resmi agar terhindar dari misinformasi.(***)
