PARLEMENTARIA.ID – Imbas dari berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD), Gedung DPRD Jawa Barat kini mulai menerapkan berbagai langkah penghematan. Mulai dari pembatasan anggaran rapat, pemanfaatan energi alternatif lewat panel surya, hingga penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, mengatakan kebijakan efisiensi ini akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap turunnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Efisiensi dihitung mengikuti kebijakan. Jadi kami harus menyesuaikan di semua lini,” ujar Dodi menjelaskan.
Salah satu langkah nyata yang diterapkan, kata Dodi, adalah penggunaan energi alternatif dari tenaga surya untuk mengurangi beban biaya listrik gedung dewan. “Kami sudah punya panel surya di atap gedung. Sebagian kebutuhan listrik kini disuplai dari tenaga matahari,” jelasnya.
Tak hanya soal energi, efisiensi juga dilakukan pada pos anggaran kegiatan rapat dan jamuan. Dari semula Rp11 miliar, kini hanya tersisa Rp2 miliar untuk tahun 2026. “Dari total itu, sekitar Rp800 juta dialokasikan untuk air minum dan rapat saja,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD Jabar juga mulai menerapkan sistem work from home (WFH) bergilir bagi sebagian dari 133 ASN di lingkungan Sekretariat Dewan. Langkah ini diambil untuk menghemat penggunaan listrik, air, serta biaya langganan internet.
“Ada WFH dengan harapan tagihan listrik dan air menurun. Kami juga menghentikan langganan internet berbayar dan memakai jaringan dari Kominfo,” kata Dodi.
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini akan dijalankan secara bertahap agar tidak mengganggu kinerja dan pelayanan administrasi DPRD. “Efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas kerja. Justru ini jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat,” tegasnya.
Dodi menargetkan, langkah penghematan ini bisa menekan biaya listrik DPRD Jabar yang selama ini mencapai rata-rata Rp120 juta per bulan menjadi di bawah Rp70 juta pada 2026. “Efisiensi tidak sama dengan tidak efektif. Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pihaknya mendukung penuh adanya WFH demi efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja ASN.
“Itukan sudah dicanangkan dan disampaikan dalam beberapa kali kesempatan oleh Pak Gubernur dan saya sebagai Wakil tentu mendukung program tersebut, karena ini untuk efisiensi, jangan sampai ada pemborosan lagi dan mudah-mudahan dengan efisiensi ini bisa lebih efektif lagi, dibanding dengan datang ke tempat kerja juga mereka hanya mengabiskan listrik dan lain sebagainya,” tutur Erwan.
Menurut Erwan, WFH merupakan pilihan efektif seperti halnya ketika pandemi beberapa tahun yang lalu. “Penerapan WFH juga efektif, tetap bisa berkontribusi dan tidak mengganggu pekerjaan dan target program kita di Jawa Barat tercapai,” katanya.
Terkait dengan pengawasan WFH seperti absensi, Erwan menekankan itu harus betul-betul termonitor, jangan sampai dimanfaatkan oknum ASN.
“Kalau dulu gampang mengawasinya karena tidak boleh bepergian kan saat pandemi, tapi sekarang memang agak sulit mengawasinya, takutnya WFH tapi malah ke luar kota, saya berharap ini tidak dilakukan oleh ASN kita, dan saya yakin ASN di Jawa Barat sudah profesional, karena nanti ada reward dan punishmentnya, kalau mereka melanggar,” pungkasnya.***
