Aksi Massa Barisan Lawan Sistem (BALAS) di Palu
PARLEMENTARIA.ID – Barisan Lawan Sistem (BALAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada Senin (20/10/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk peringatan terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 40 orang yang berasal dari organisasi mahasiswa dan masyarakat serta pergerakan. BALAS menyatakan bahwa rezim saat ini dinilai gagal total dan justru menciptakan kekacauan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Perwakilan Perempuan Mahardika Palu, Stevi Papuling, menyampaikan bahwa situasi negara saat ini sangat militeristik, dengan kebijakan yang dipaksakan dan diskriminatif. “Melalui aksi massa hari ini, kami menegaskan penolakan keras terhadap berbagai kebijakan yang fasis, anti-rakyat, dan hanya menguntungkan oligarki,” ujarnya.
Menurutnya, program prioritas pemerintahan saat ini yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak memberikan solusi gizi yang efektif, melainkan menjadi “Makan Beracun Nir Gizi” yang juga menjadi sarang korupsi. “Program ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan justru membawa dampak buruk,” tambahnya.
Stevi menyoroti pengalokasian anggaran sebesar Rp.300 Triliun untuk Program MBG yang diambil dari anggaran pendidikan. Ia menilai hal ini sangat tidak rasional. “Dana ini seharusnya dialokasikan untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer, bukan untuk proyek ambisius yang tidak merata,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa penarikan anggaran tersebut akan menjadi beban bagi rakyat dan berpotensi menciptakan cadangan utang yang sangat besar yang akan ditanggung oleh generasi mendatang tanpa transparansi yang jelas. “Ini adalah risiko yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Stevi menyebut kasus keracunan yang diduga akibat program MBG sebagai kejahatan terstruktur. “Kami mendesak agar pemerintah mengusut tuntas dan mempidanakan penanggung jawab MBG yang telah menyebabkan keracunan pada anak-anak,” jelas Stevi.
Praktik penyelenggaraan makanan yang tidak higienis dan dikelola oleh pihak non-ahli gizi adalah pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Konsumen dan Pangan. “Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap kesehatan masyarakat,” katanya.
Stevi juga menilai bahwa pemerintahan saat ini telah menjadi motor utama dalam perampasan lahan yang masif terhadap masyarakat adat, perempuan, dan petani. “Kita sedang melihat janji palsu lapangan kerja dan krisis agraria di Sulteng,” ujarnya.
Dampak Pemerintahan Terhadap Masyarakat
Pemerintahan saat ini dinilai tidak hanya gagal dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin dalam. Program seperti MBG yang seharusnya menjadi solusi untuk masalah gizi justru menjadi sumber masalah baru.
Selain itu, perampasan lahan terhadap masyarakat adat dan petani juga menjadi isu yang semakin marak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak benar-benar berpihak kepada rakyat, melainkan lebih berfokus pada kepentingan kelompok tertentu.
Stevi menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak manusiawi dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. “Kami berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Aksi ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. “Kami akan terus berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Stevi.
