PARLEMENTARIA.ID — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuntut agar Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS untuk digunakan di perairan dekat Laut China Selatan. Hal itu sebagai syarat penurunan tarif, menurut dokumen pemerintah yang dilihat olehThe Straits Times.
Presiden Donald John Trump telah menawarkan untuk mengurangi tarif terhadap Indonesia menjadi 19 persen, turun dari ancaman sebelumnya sebesar 32 persen. Kedua negara saat ini berada pada tahap akhir penyelesaian Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) dalam upaya memperkecil defisit perdagangan AS terhadap Indonesia.
Dijadwalkan, kesepakatan final tarif antara AS dan Indonesia diteken pada Januari 2026. Hal itu ditandai lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke negeri Paman Sam bertemu Presiden Trump. Menurut dokumen 10 Oktober 2025, Washington meminta Indonesia menyesuaikan kembali sikapnya terkait Laut China Selatan, sebuah tuntutan yang memicu keheranan banyak pengamat karena dinilai berada di luar ranah isu perdagangan.
“AS meminta komitmen Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan Laut China Selatan guna melindungi hak kedaulatan dan yurisdiksi nasionalnya, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, serta meningkatkan kesadaran domain maritim dan kerja sama regional,” demikian bunyi dokumen tersebut.
Washington juga mengharuskan Indonesia mengumumkan pengadaan sistem udara nirawak buatan AS guna memperkuat keamanan maritim. Pada 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun, yang kemudian memberlakukan tarif 32 persen atas produk Indonesia pada April 2025.
Namun, Amerika Serikat menunda penerapannya hingga Juli 2025 agar memberi ruang negosiasi bagi Indonesia. Kini, kedua tim delegasi negara telah mencapai tahap akhir dalam upaya mencapai kesepakatan tarif.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampikan, Indonesia bakal membeli 50 pesawat Boeing untuk Garuda Indonesia dan impor energi demi menutup surplus dagang dengan AS. Airlangga juga sudah berkonsultasi dengan KPK terkait rencana pembelian untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.***
