PAARLEMENTARIA.ID – Rencana pembagian wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) kini memasuki tahap yang lebih serius. Isu pembentukan enam kabupaten baru sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi besar untuk mengatasi isolasi dan mempercepat kesetaraan pembangunan di wilayah paling barat Pulau Papua.
Kepala Daerah Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menekankan bahwa rencana ini bukan hanya keinginan politik belaka, melainkan kebutuhan nyata yang muncul dari kondisi geografis dan situasi sosial-ekonomi masyarakat.
“Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar masyarakat di daerah terpencil tidak merasa menjadi warga kelas dua. Kami berharap pembangunan dapat mencakup seluruh rakyat,” katanya di Sorong.
Provinsi Muda yang Menghadapi Tantangan Besar
Papua Barat Daya secara resmi didirikan pada 9 Desember 2022 dengan luas wilayah sebesar 24.904 km². Sebagian besar area terdiri dari dataran tinggi, hutan lebat, serta pulau-pulau yang tersebar. Kondisi ini menyebabkan perkembangan infrastruktur dan pelayanan masyarakat masih tidak merata.
Banyak wilayah hanya dapat dicapai melalui udara atau laut dengan durasi perjalanan yang cukup lama. Akibatnya, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan pemerintahan menjadi sangat terbatas.
Enam Kabupaten yang Diajukan
Berikut enam daerah yang diajukan sebagai Wilayah Otonomi Baru (DOB) di Papua Barat Daya:
1.Kabupaten Maybrat Sau
Pemekaran Kabupaten Maybrat yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan wilayah timur yang sulit diakses.
2.Kabupaten Imeko
Mengintegrasikan wilayah-wilayah yang berbatasan antara Papua Barat Daya dan Papua Selatan guna memperkuat persatuan daerah serta mempercepat pengiriman layanan masyarakat.
3.Kabupaten Malamoi
Wilayah adat Moi yang memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi dan budaya baru di bagian tengah provinsi.
4.Kabupaten Mpur
Mengangkat identitas etnis Mpur dan memaksimalkan potensi sumber daya alam di kawasan barat yang selama ini diabaikan.
5.Kabupaten Raja Ampat Utara
Fokus pada pengelolaan kawasan kepulauan utara Raja Ampat yang memiliki potensi wisata laut yang besar tetapi masih kurangnya fasilitas pendukung.
6.Kabupaten Raja Ampat Selatan
Mengelola kawasan selatan Raja Ampat yang memiliki potensi besar di bidang ekowisata dan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Tantangan yang Harus Diantisipasi
Meskipun diharapkan memberikan harapan, pemekaran wilayah Papua Barat Daya juga membawa tantangan yang berat, khususnya dalam hal:
- Kesiapan Sumber Daya Manusia: Aparatur daerah yang baru perlu memiliki kemampuan pemerintahan yang memadai.
- Ketersediaan Anggaran: Pembangunan infrastruktur serta fasilitas pemerintahan membutuhkan dana yang cukup besar.
- Manajemen dan Kepemimpinan Lokal: Pemerintah pusat perlu memastikan tidak terjadi tindakan korupsi serta benturan kepentingan.
- Konsolidasi Sosial dan Budaya: Pemekaran tidak boleh menghancurkan komunitas adat, tetapi justru memperkuat identitas masyarakat setempat.
Tokoh masyarakat Mpur, Lukas Mofu, menyampaikan dukungan terhadap pemekaran dengan syarat:
Kami sepakat jika pemerintah mendirikan kabupaten baru, asalkan benar-benar bertujuan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik.
Menuju Papua Barat yang Inklusif dan Mandiri
Saat ini, dokumen akademik usulan enam Daerah Otonom Baru (DOB) telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan sedang menunggu proses verifikasi, konsultasi masyarakat, serta persetujuan dari DPR dan Presiden.
Jika berjalan dengan baik, enam kabupaten baru tersebut diharapkan dapat dibentuk pada masa 2025–2027.
Pemekaran ini bukan hanya sekadar menambah peta administratif yang baru, melainkan tindakan strategis dalam membangun Papua Barat Daya yang menyeluruh, kompetitif, dan berorientasi pada masyarakat kecil.
Dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi dan kejelasan, Papua Barat Daya dapat menjadi contoh keberhasilan pemekaran yang muncul dari keinginan masyarakat, bukan hanya ambisi politik. ***
