PARLEMENTARIA.ID – Bantuan BPJS BSU masih menjadi topik yang banyak dicari oleh pekerja di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. B
antuan Subsidi Upah ini disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada penyaluran terakhir, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 yang diberikan secara langsung ke rekening masing-masing.
Pemerintah telah merealisasikan penyaluran BSU untuk periode Juni hingga Juli 2025. Namun, hingga memasuki penghujung Desember 2025, belum ada informasi resmi terkait pencairan lanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa bantuan ini memang dirancang sebagai bantuan satu kali, bukan program yang diberikan secara rutin atau berulang.
Keterangan Pemerintah Mengenai Bantuan BPJS BSU
BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan ini disalurkan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan administratif, seperti kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang aktif serta status kepesertaan BPJS yang masih berlaku.
Pada realisasi tahun 2025, dana bantuan sebesar Rp600.000 disalurkan dalam rentang waktu Juni sampai Juli.
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari langkah menjaga daya beli pekerja di tengah pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi.
Pihak kementerian juga menegaskan bahwa tidak terdapat arahan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang program BSU hingga akhir tahun 2025.
Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah penerima BSU mencapai jutaan pekerja. Meski demikian, penyaluran dilakukan dengan kriteria yang cukup ketat, antara lain usia produktif 18–59 tahun, upah berada di bawah batas tertentu, serta kepesertaan BPJS yang telah aktif minimal tiga bulan sebelum pencairan.
Menteri Ketenagakerjaan menegaskan kembali bahwa bantuan tersebut hanya diberikan satu kali untuk periode Juni–Juli 2025.
Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah, BSU BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak akan kembali dicairkan pada akhir 2025. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anggaran BSU telah dialokasikan secara khusus dan tidak disiapkan untuk penyaluran lanjutan.
Hingga 23 Desember 2025, belum ada pengumuman baru dari Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan terkait pencairan susulan. Sebagai catatan, program BSU pada tahun-tahun sebelumnya juga memiliki pola serupa, yaitu bersifat satu kali penyaluran.
Benarkah Bantuan BPJS BSU Akan Cair Lagi?
Belakangan, beredar berbagai informasi di media sosial yang mengklaim bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan akan kembali dicairkan.
Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Banyak tautan yang beredar justru mengarah ke formulir tidak resmi yang meminta data pribadi, seperti identitas lengkap dan kontak pribadi.
Modus semacam ini berpotensi menimbulkan pencurian data serta penipuan. Dampaknya tidak hanya menciptakan harapan palsu, tetapi juga memicu kebingungan luas, kebocoran data pribadi, hingga kerugian finansial.
Pemerintah mengimbau agar setiap informasi terkait bantuan sosial selalu diverifikasi melalui kanal resmi.
Sepanjang 2025, ratusan situs bermuatan hoaks terkait bantuan sosial telah diblokir, seiring meningkatnya kasus pencurian identitas digital.
Alternatif Program Bantuan dan Perlindungan Pekerja
Meski bantuan BPJS BSU 2025 hanya diberikan satu kali, pemerintah tetap menyediakan sejumlah program lain bagi pekerja.
Salah satunya adalah bantuan sosial daerah seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada Desember 2025 yang menawarkan bantuan tunai dengan nilai hingga Rp900.000 dan dapat dicek melalui aplikasi resmi.
Selain itu, BLT Kesra 2025 juga masih berjalan dengan nilai bantuan serupa yang dapat dipantau melalui sistem Cek Bansos Kemensos.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan perlindungan jangka panjang melalui program Jaminan Hari Tua serta Jaminan Kecelakaan Kerja yang proses klaimnya semakin mudah lewat aplikasi JMO.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berada di angka 4,87 persen, sehingga keberadaan berbagai program perlindungan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Pemerintah terus mendorong pembaruan data penerima bantuan melalui dinas ketenagakerjaan di daerah agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Dalam menghadapi banyaknya informasi yang beredar, penggunaan sumber resmi tetap menjadi kunci untuk memperoleh kabar yang akurat mengenai BSU BPJS Ketenagakerjaan maupun program bantuan pekerja lainnya.***
