Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, di Semarang, Minggu, menyampaikan bahwa program perumahan ini dilaksanakan dengan berbagai metode pendanaan.
Skema Pendanaan Intervensi Perumahan
Ia menjelaskan bahwa penyelesaian tunggakan rumah dilakukan dengan dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Baznas Jawa Tengah, CSR, partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.
Menurut Boedyo, pencapaian ini melebihi harapan dalam beberapa pos anggaran, baik yang berasal dari program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) maupun pembangunan baru.
Capaian APBN Lampaui Target
Dari segi APBN, menurutnya, target awal sebanyak 7.534 unit justru tercapai hingga 14.454 unit. Capaian ini berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dukungan kementerian dan lembaga, serta dana desa.
“Angka ini membuktikan bahwa ketika kebijakan berjalan sejalan, dampaknya bisa meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan efektivitas keterlibatan antara pusat dan daerah yang berjalan bersamaan,” katanya.
“Pencapaian ini berhasil mengurangi jumlah backlog sebanyak 1,3 juta lebih dari sebelumnya. Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target sebanyak 17.510 unit telah tercapai sepenuhnya,” katanya.
Fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhadap Kualitas Perumahan
Boedyo menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pembelian rumah baru, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Dari keseluruhan realisasi APBD Provinsi tersebut, terdapat 340 unit yang berupa pembangunan rumah baru, sedangkan 17.170 unit lainnya ditujukan untuk perbaikan dan peningkatan kondisi rumah.
“Metode ini menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelompok yang rentan yang sudah memiliki rumah tetapi belum layak untuk ditempati,” katanya.
Kontribusi dari Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibility (CSR), serta Baznas
Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui dukungan APBD masing-masing wilayah. Dari target awal sebanyak 6.776 unit, pencapaian mencapai 12.830 unit atau hampir dua kali lebih besar dari target yang ditentukan.
Di sisi lain, dukungan dari CSR dan Baznas melebihi target yang ditetapkan. Dari target awal sebanyak 2.070 unit, pencapaian meningkat menjadi 4.012 unit. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran kalangan bisnis dan lembaga sosial dalam mendukung program perumahan rakyat.
Peran Besar Partisipasi Masyarakat
Namun, pencapaian yang paling mencolok justru datang dari partisipasi masyarakat. Diketahui, kontribusi warga mencapai 219.524 unit, ditambah dengan verifikasi dan pembaruan data sebanyak 6.184 unit.
“Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan secara hierarkis, tetapi justru memicu semangat gotong royong dan kesadaran bersama masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dengan bantuan negara,” ujarnya.
Sisa Pekerjaan Tertunda Masih Menjadi Kendala
Meskipun telah mencapai pencapaian yang penting, Boedyo mengakui bahwa tantangan dalam pembangunan perumahan di Jawa Tengah masih sangat besar. Sampai akhir tahun 2025, sisa tunggakan perumahan di provinsi ini masih mencapai 1.058.454 unit.
Keadaan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan perumahan yang layak adalah pekerjaan jangka panjang dan tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran.
“Melihat pencapaian pada tahun 2025, kami sangat yakin bahwa program perumahan yang layak bagi masyarakat akan terus berkembang setiap tahunnya di masa depan,” ujar Boedyo. ***
