Warga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung segera mengambil langkah nyata dan tegas terkait posisi kepemimpinan di tingkat lingkungan, yang dianggap penting dalam menghadapi kondisi sosial masyarakat.
Beberapa anggota DPRD Bitung yang melakukan reses di daerah pemilihan mereka, seperti Maikel Walewangko, Syam Panai, Hevie Sumarrau, dan Henkie Tumangkeng, mendapatkan keluhan besar dari para konstituen mengenai ketidakjelasan status Pala dan RT di berbagai kelurahan.
Di Dapil I Kecamatan Maesa, anggota DPRD Kota Bitung, Syam Panai mendapatkan banyak aspirasi mengenai status Pala dan RT yang hingga saat ini masih belum menemui kejelasan.
Seorang perwakilan masyarakat, yang diketahui pernah menjabat sebagai Pala, secara jelas menyampaikan kekhawatirannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera dan tegas dalam melakukan pengangkatan atau pemilihan kepala lingkungan.
“Sudah tidak jelas nasib Pala dan RT. Kami tidak keberatan jika harus diganti, tetapi pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas,” kata seorang warga.
Hal yang sama disampaikan warga pada pelaksanaan reses di Kecamatan Gituan yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) I. Dimana, masyarakat mempertanyakan keberadaan Pala dan RT saat menghadiri reses Henkie Tumangkeng.
Menurut warga, ketidakjelasan ini dikhawatirkan mengganggu stabilitas pelayanan publik dan sosial kemasyarakatan di tingkat lingkungan, mengingat peran Pala dan RT sangat vital sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan warga.
Demikian pula saat masa reses di Kecamatan Matuari, warga yang hadir menyampaikan pendapat yang sejalan kepada anggota DPRD, Maikel Benly Walewangko di Kelurahan Tendeki.
Sangat rentan jika tidak ada Pala dan RT, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin memprihatinkan. Karena para pemuda khususnya hanya takut pada figur-figur Pala dan RT yang umumnya dihormati di setiap daerah,” ujar Irene, salah satu warga.
Tidak ketinggalan, masyarakat Kecamatan Aertembaga juga meminta pemerintah segera menunjuk Pala dan RT agar pelayanan publik dapat berjalan lancar.
“Waktu Pala dan RT ada, masyarakat senang, karena standar pelayanan pada masyarakat maksimal. Kalau sekarang, susah sekali. Masyarakat jadi kerepotan,” ujar Sindi, warga di Kelurahan Pateten Dua.
Anggota DPRD yang menangkap aspirasi ini berkomitmen untuk memantau usulan tersebut hingga Pemkot Bitung memberikan tanggapan dan solusi yang jelas.
Menurut Henkie, aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses anggota DPRD tentu saja akan menjadi catatan strategis.
“Harapan yang cukup besar ini akan kami dukung agar segera diwujudkan oleh pemerintah kota,” ujar Henkie, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bitung. ***
