PARLEMENTARIA.ID – Amerika Serikat berencana mengurangi dukungan bagi Ukraina setelah mendistribusikan sisa pinjaman G7 yang disepakati selama masa pemerintahan Joe Biden. Hal ini dilaporkanPoliticomengutip seorang diplomat Uni Eropa yang dilaporkan TASS.
Washington mengumumkan keputusannya pada hari Senin selama rapat virtual menteri keuangan G7 dan pimpinan lembaga keuangan internasional terkemuka, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Kelompok Bank Dunia (WBG), serta Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
AS menolak ajakan Uni Eropa untuk ikut serta dalam rencananya menggunakan aset negara Rusia yang disegel guna mendanai Ukraina.
Sementara Pemerintah Jepang pada Selasa menyangkal laporan media yang menyebutkan bahwa mereka menolak permohonan Uni Eropa untuk ikut serta dalam rencana penggunaan aset negara Rusia yang disegel guna mendanai Ukraina.
“Itu sepenuhnya salah,” ujar Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional Atsushi Mimura kepada para jurnalis, merujuk pada laporanPOLITICO seperti dilansir Al Arabiya.
“Jepang telah mengambil langkah untuk Ukraina demi kepentingan nasional kami,” kata Mimura, yang memantau kebijakan mata uang dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dengan negara-negara lain, karena suatu hari nanti Jepang mungkin menghadapi situasi serupa di Asia Timur.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menolak penggunaan aset yang dibekukan Rusia bernilai sekitar 30 miliar dolar AS sebagai pinjaman untuk Ukraina, karena kekhawatiran terkait hukum.
“Menkatum Katayama tidak pernah mengucapkan pernyataan semacam itu (dalam pertemuan G7),” ujar Mimura.
Ia menyampaikan kepada pertemuan tersebut bahwa Jepang sedang bersiap mengambil tindakan khusus untuk mendukung (Ukraina).
Pada 2 Desember, Politicomelaporkan bahwa negara-negara Uni Eropa dalam G7 meminta Jepang dan Amerika Serikat untuk menyita aset Rusia yang berada di wilayah mereka.
Pada 3 Desember, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington tidak akan memberikan dana tambahan kepada Kyiv, tetapi justru menjual peralatan militer tersebut kepada NATO yang kemudian akan diserahkan ke Ukraina.
Pada tahun 2024, negara-negara G7 menyetujui pendanaan sekitar 50 miliar dolar AS bagi Ukraina dengan memanfaatkan keuntungan dari aset Rusia yang disita.
Menurut perkiraan RIA Novosti seperti dikutip Antara,sampai 2 Desember sekitar US$34,8 miliar telah cair.
Pada tanggal 8 November, kantor berita BelgiaBelgamelaporkan bahwa sekitar 140 miliar euro dana Rusia bisa dianggap sebagai “pinjaman perbaikan”, yang hanya perlu dibayar oleh Ukraina jika negara tersebut mendapatkan kompensasi kerusakan material dari Rusia.
Namun, Belgia menolak rencana tersebut karena cemas terhadap dampak hukum yang mungkin terjadi.
Setelah Rusia memulai operasi militer di Ukraina pada tahun 2022, Uni Eropa dan negara-negara G7 telah membekukan sekitar setengah dari cadangan valuta asing Rusia yang bernilai kira-kira 300 miliar euro.
Kurang lebih 200 miliar euro tersimpan dalam akun Eropa, terutama di Euroclear, lembaga penyimpanan surat berharga yang berada di Belgia. ***
