PARLEMENTARIA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 secara resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD, Kamis, 20 November 2025 malam. Total anggaran APBD Jabar tahun 2026 ditentukan sebesar Rp30,496 triliun.
Struktur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp30,115 triliun, belanja daerah sebesar Rp29,829 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp380,820 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp666,806 miliar.
Wakil Ketua Komisi Keuangan DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan usulan awal.
“Dalam surat keputusan APBD TA 2026, pendapatan diharapkan mencapai Rp28,780 triliun. Setelah diskusi, meningkat sebesar Rp1,335 triliun menjadi Rp30,115 triliun,” katanya.
Kenaikan tersebut meliputi:
- PADdari 18,853 triliun Rupiah menjadi 19,519 triliun Rupiah
- Pendapatan transferdari 9,902 triliun Rupiah menjadi 10,572 triliun Rupiah
Pengeluaran Daerah Naik, BTT Malah Menurun
Di sisi pengeluaran, besarnya meningkat dari rencana awal sebesar Rp28,494 triliun menjadi Rp29,829 triliun.
Perinciannya:
- Belanja operasi naikdari 18,999 triliun Rupiah menjadi 20,271 triliun Rupiah
- Belanja modal naik menjadi Rp3,246 triliun
- Belanja Tidak Terduga (BTT)turun dari 251,510 miliar rupiah menjadi 129,510 miliar rupiah
- Belanja transfer turun tipis menjadi Rp6,182 triliun
“Untuk pendanaan daerah, penerimaan pendanaan tetap sebesar Rp380,820 miliar dan pengeluaran pendanaan sebesar Rp666,806 miliar,” ujar Ono.
Gubernur Dedi Mulyadi: Terdapat “Angka Impian” senilai 2,1 Triliun Rupiah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan perlunya kerja keras tambahan untuk mewujudkan target pembangunan mengingat meningkatnya angka APBD. Ia menyebut adanya tantangan besar yang ia sebut sebagai “angka mimpi”.
“Ada angka mimpi sebesar 2,1 triliun yang perlu dicapai. Saya tidak ingin orang hanya bekerja secara rutin. Orang yang sukses adalah yang mampu merealisasikan sesuatu yang dianggap mustahil,” katanya.
Prioritas Tahun 2026: Jalan Raya, Sekolah Baru, dan Fasilitas Kesehatan
Dedi memastikan pengembangan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama, khususnya jalan provinsi serta jalan kabupaten/kota. Pemerintah menetapkan target tingkat kelengkapan jalan di atas 90 persen, bahkan berupaya mencapai 95 persen, dengan anggaran sebesar Rp4,8 triliun.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan sekolah baru guna memperluas kesempatan pendidikan menengah.
Di bidang kesehatan, pemerintah berencana mendirikan rumah sakit umum baru di Kabupaten Indramayu.
Program Listrik untuk Warga Miskin hingga Penerangan Jalan Umum Baru
Selain itu, pengelolaan banjir tetap menjadi prioritas utama dengan pembangunan infrastruktur di kawasan daerah aliran sungai.
Pemerintah juga menyiapkan:
- Rp78 miliar digunakan untuk program pasokan listrik bagi warga kurang mampu
- Rp473 miliar digunakan untuk pengembangan penerangan jalan umum (PJU)
Peningkatan Pembangunan Desa pada Tahun 2026
Dedi menuturkan, beberapa perangkat daerah diminta untuk melakukan efisiensi dengan menghilangkan program yang dianggap tidak sesuai. Tahun 2026 juga akan menjadi kesempatan untuk memperkuat pembangunan desa, termasuk pembangunan jalan desa menggunakan bahan beton dengan sistem swadaya.
Dalam skema tersebut, pemerintah menyediakan bahan baku dan alat teknologi, sedangkan penduduk desa tetap mendapatkan gaji sehingga mampu meningkatkan perekonomian setempat. ***
