Penurunan Dana Transfer Pusat ke Daerah Berdampak pada APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026
PARLEMENTARIA.ID – Pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Pasuruan menghadapi tantangan signifikan tahun depan. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan akibat pengurangan Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD). Hal ini disampaikan dalam penyampaian nota pengantar Raperda APBD 2026 oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (23/10/2025).
Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, total dana transfer untuk Kabupaten Pasuruan turun sekitar Rp 594 miliar, dari Rp 2,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,147 triliun pada 2026. Pengurangan ini memberi dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan pembangunan.
Tantangan Pengelolaan Anggaran yang Lebih Disiplin
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andri Wahyudi, menyatakan bahwa penurunan TKD harus disikapi dengan pengelolaan belanja yang lebih disiplin. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari kemampuan APBD 2026. Selain itu, Andri juga menyarankan agar rencana kenaikan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dikaji ulang.
Dia meminta agar anggaran daerah sebaiknya difokuskan pada program strategis dan kerakyatan, sejalan dengan arahan Presiden. Andri mencontohkan beberapa program prioritas yang perlu tetap berjalan, seperti layanan kesehatan 24 jam di puskesmas induk, pengembangan RSUD Pasuruan wilayah selatan, dan revitalisasi Stadion Pogar.
“Kami berharap penurunan TKD tidak menghambat proyek strategis daerah. APBD tetap harus pro-rakyat,” ujar Andri.
Selain itu, dia juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat. Selain itu, peningkatan kinerja BUMD seperti PDAM, BPR Mina Mandiri, BPR Jatim, Bank Jatim, dan PT Jalan Tol juga menjadi fokus utama.
Ujian Berat bagi Kepemimpinan Bupati
Ketua Fraksi Gabungan (NasDem, PPP, Gelora, Demokrat), Eko Suryono, menilai penurunan TKD sebagai ujian berat bagi kepemimpinan Bupati Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Shobihulloh. Selain kehilangan Rp 594 miliar dari TKD, pemerintah daerah juga harus menanggung tambahan Rp 240 miliar untuk gaji ASN PPPK.
“Ini tantangan berat bagi Mas Rusdi dan Gus Shobih. Semua pihak harus mendukung agar pemerintahan tetap solid dan kuat,” kata Eko.
Eko menekankan agar kondisi ini tidak menurunkan semangat dan kinerja ASN. Sebaliknya, keterbatasan anggaran harus menjadi pemicu inovasi dan efisiensi birokrasi.
“Kita tidak butuh kerja yang biasa-biasa saja. Dengan keterbatasan, harus muncul kerja yang luar biasa,” ujarnya.
Eko juga mendorong Pemkab Pasuruan menetapkan skala prioritas pembangunan di wilayah yang tertinggal, jalan rusak, daerah rawan stunting, serta kawasan miskin. Selain itu, dia meminta agar tenaga kerja lokal Pasuruan mendapat prioritas di sektor industri.
“Kalau ada lowongan di pabrik atau industri, seperti di dapur MBG, seharusnya anak-anak Pasuruan diprioritaskan dulu,” tambahnya.
Kebijakan APBD yang Terstruktur dan Produktif
Juru Bicara Fraksi PKB, Agus Suyanto, menegaskan bahwa kebijakan APBD 2026 harus disusun secara terstruktur, terukur, dan produktif. Efisiensi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Setiap rupiah harus dialokasikan secara efektif untuk kepentingan rakyat.
Agus juga menyoroti nasib 609 guru honorer yang belum terakomodasi dalam formasi PPPK karena tidak terdaftar dalam database BKN. Dia meminta Bupati Pasuruan mencari solusi bagi para guru honorer tersebut.
