PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 49,4 triliun. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan para pegawai negeri menjelang momen lebaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa meskipun tanggal pasti pencairan belum ditentukan, ia berharap THR dapat cair pada awal Ramadan. “Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas, pada awal-awal puasa kita mengharapkan sudah bisa disalurkan,” ujar Purbaya saat hadir di Wisma Danantara, Ahad, 15 Februari 2026.
Pengelolaan Anggaran THR yang Lebih Efisien
Anggaran THR yang diberikan kepada ASN, TNI, dan Polri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup para pegawai negara. Dengan peningkatan anggaran, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selain itu, pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan.
Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, terutama jika ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi THR.
Peran Purbaya dalam Pengelolaan Anggaran Negara
Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara, termasuk dana THR. Ia dikenal sebagai sosok yang proaktif dalam mengevaluasi kebijakan fiskal dan memastikan alokasi dana berjalan efektif. Meski tidak memberikan detail spesifik tentang rencana pencairan THR, Purbaya tetap menegaskan komitmennya untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan terpenuhi.
Tantangan dalam Implementasi THR
Meski anggaran THR meningkat, beberapa tantangan masih menghadang dalam proses implementasinya. Salah satunya adalah koordinasi antarinstansi yang harus berjalan lancar agar pencairan bisa dilakukan tepat waktu. Selain itu, adanya ancaman korupsi atau penyelewengan anggaran juga menjadi perhatian serius.
Purbaya mengakui bahwa ada risiko yang perlu diperhatikan, namun ia tetap optimis bahwa sistem pengelolaan anggaran saat ini sudah cukup matang. “Kita harus tetap waspada, tapi saya yakin mekanisme yang ada sudah cukup baik,” tambahnya.
Perspektif Masyarakat Terhadap THR
Masyarakat umumnya menyambut positif peningkatan anggaran THR. Banyak orang berharap bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga, seperti persiapan lebaran, pembelian bahan pokok, atau biaya transportasi. Namun, ada juga yang khawatir jika pencairan THR terlambat, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh para pegawai.
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana THR menjadi penting. Dengan adanya kesadaran masyarakat, diharapkan kebijakan THR bisa berjalan secara transparan dan bermanfaat bagi semua pihak.***
