PARLEMENTARIA.ID – Komisi C DPRD Kota Surabaya menyoroti efektivitas penggunaan anggaran sebesar Rp89 miliar yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam pembahasan Rencana APBD 2026.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto menilai, meski alokasi dana RTH tergolong besar, namun belum sepenuhnya tercermin dalam kemudahan pelayanan publik, khususnya dalam permohonan dan pelaksanaan perindangan pohon di taman maupun lingkungan permukiman warga.
“Dari anggaran RTH yang mencapai Rp89 miliar, kami melihat layanan perindangan masih terkesan berbelit. Harapannya, DLH bisa membuat regulasi birokrasi yang lebih mudah dan responsif,” ujar Achmad saat rapat pembahasan RAPBD, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, di tengah meningkatnya suhu dan ancaman pemanasan global, pemerintah kota seharusnya mendorong partisipasi warga dalam penanaman dan perawatan pohon tanpa hambatan administratif yang panjang.
“Jangan sampai permintaan warga untuk perindangan justru sulit direalisasikan, padahal ini bagian dari mitigasi iklim,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan rutin terhadap pohon-pohon tua di berbagai titik kota, terutama menjelang musim penghujan untuk mengantisipasi potensi pohon tumbang. Dewan mendorong agar DLH membentuk satuan tugas pengawasan atau melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan untuk langkah preventif di lapangan.
Tak hanya itu, aspek kenyamanan publik di taman dan ruang terbuka juga menjadi sorotan. Achmad menilai, ketersediaan fasilitas pendukung seperti toilet portable dan sarana kebersihan masih kurang memadai.
“Surabaya ini kota besar yang sering jadi tuan rumah kegiatan nasional maupun internasional. Malu kalau fasilitas dasarnya masih kurang,” pungkasnya.
Melalui evaluasi ini, DPRD Surabaya berharap anggaran besar untuk RTH dapat benar-benar berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi warga kota.***
