PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah menyiapkan anggaran untuk pemberian insentif kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar Rp 5 juta per tahun. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan lokal.
Sekretaris Daerah (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo menyatakan bahwa program tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ia menegaskan bahwa rencana pemberian insentif akan segera direalisasikan setelah anggaran disahkan.
“Insya Allah segera kita realisasikan. Karena sudah dianggarkan lewat APBD 2026,” ujar Agus Purnomo.
Struktur Anggaran untuk Insentif RT/RW
Anggaran insentif RT/RW terbagi menjadi dua pos utama, yaitu tunjangan dan dana operasional. Tunjangan yang dialokasikan sebesar Rp 1,8 juta per tahun, sedangkan dana operasional mencapai Rp 3,2 juta per tahun. Total anggaran yang diterima oleh setiap RT mencapai Rp 5 juta per tahun.
Pemkab Jombang juga telah mulai menyalurkan tunjangan RT/RW pada akhir 2025. Nilai yang diberikan adalah sebesar Rp 150 ribu per bulan selama tiga bulan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Sejauh ini, sebanyak Rp 450 ribu telah disalurkan sebagai bentuk realisasi awal.
Inisiatif Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salamuddin Yazid
Program insentif RT/RW merupakan salah satu inisiatif dari Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salamuddin Yazid dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa. Meski target awalnya adalah memberikan honor sebesar Rp 1,8 juta per bulan, Pemkab saat ini lebih fokus pada realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
Bupati Warsubi sendiri memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan para pengurus RT/RW dengan memberikan dukungan finansial yang lebih besar. Namun, langkah-langkah yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi penggunaan dana.
Penyelenggaraan Program Berkelanjutan
Selain insentif RT/RW, Pemkab Jombang juga melakukan berbagai inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Beberapa proyek infrastruktur seperti penerangan jalan (PJU), pembangunan akses jalan pertanian, dan peningkatan kualitas layanan publik telah dilaksanakan.
Beberapa kebijakan pendidikan juga tengah dijalankan, termasuk upaya peningkatan kualitas guru PAUD dan penyeimbangan distribusi insentif. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meskipun program insentif RT/RW telah dianggarkan, masih ada tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah memastikan keadilan dalam penyaluran dana dan menghindari potensi korupsi atau penyimpangan. Selain itu, pentingnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini.
Dengan adanya anggaran yang jelas dan komitmen dari pemimpin daerah, harapan besar terpasang pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jombang. Proses ini tidak hanya akan memperkuat struktur pemerintahan desa, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat.***
