PARLEMENTARIA.ID – Sebuah gagasan baru yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yaitu “Sekolah Maung” (Manusia Unggulan), kini menjadi perhatian utama dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Meski ide ini disampaikan melalui media sosial dan pemberitaan, hingga saat ini belum ada laporan resmi atau rincian detail terkait rencana pembangunan sekolah tersebut.
Penyelidikan Terhadap Rencana Sekolah Maung
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai konsep dan rencana pembangunan “Sekolah Maung”. Ia menilai bahwa informasi mengenai proyek ini hanya muncul melalui unggahan media sosial gubernur dan berita media massa, tanpa adanya koordinasi formal antara legislatif dan eksekutif.
“Komisi V belum pernah mendengar diksi Sekolah Maung. Baru tahu empat hari yang lalu dari medsos gubernur dan media idenya sudah terlahir. Saya tidak tahu itu masuk perencanaan, atau lagi-lagi ide mendadak gubernur yang sporadis,” ujar Zaini dalam konfirmasi yang diterima di Bandung, Rabu (14/1/2026).
Proses Pembangunan Sekolah Baru yang Rumit
Zaini menegaskan bahwa proses pembangunan sekolah baru memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari pengadaan lahan hingga konstruksi fisik yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ia juga menyoroti bahwa rencana ini belum tercantum dalam skema APBD 2026, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terkait realistisnya.
“Komisi V merasa perlu untuk lebih realistis dalam merancang proyek pendidikan. Daripada membangun dari nol, pemerintah akan jauh lebih efektif jika memperkuat infrastruktur pendidikan yang sudah tersedia,” kata Zaini.
Alternatif Pembenahan Infrastruktur Pendidikan
Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada pembenahan sekolah-sekolah yang sudah ada. Menurut Zaini, beberapa SMA memiliki lahan yang cukup luas, dan bisa digunakan sebagai bagian dari program studi yang ingin diciptakan oleh gubernur.
“Di beberapa SMA itu ada yang masih punya lahan 1 sampai 2 hektar sisanya. Itu bisa masuk satu program studi yang Gubernur inginkan,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran dan Birokrasi
Zaini menambahkan bahwa dengan fokus pada sekolah eksisting, proses birokrasi dan eksekusi akan jauh lebih cepat dibanding harus membangun bangunan baru. Ia juga menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini sebaiknya dipertimbangkan secara matang.
“Belum (masuk APBD 2026). Yang baru itu lama, sekarang beli lahan, tahun depan membangun. Jadi perkuat yang ada, alokasi masuk ke situ,” tuturnya.
Proses Hibah Lahan di Purwakarta
Meskipun mempertanyakan sisi perencanaan dan penganggaran, Zaini tetap mengakui adanya pergerakan di tingkat daerah. Berdasarkan penelusurannya saat kunjungan ke SMAN 1 Pondok Salam, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan sedang menyiapkan proses hibah lahan seluas 9 hektare kepada Pemprov Jabar untuk keperluan sekolah tersebut.
Apresiasi terhadap Visi Gubernur
Meski ada keraguan tentang rencana dan anggaran, Zaini tetap memberikan apresiasi terhadap visi besar Gubernur dalam menciptakan sekolah unggulan. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas utama.
“Kami apresiasi itu, mungkin itu jadi salah satu jalan menuju Jabar Istimewa dengan banyaknya sekolah unggulan. Tapi kalau Gubernur punya ide yang lain terus juga anggarannya bisa terselesaikan ya dicoba saja,” tambah Zaini.***
