PARLEMENTARIA.ID – Kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan signifikan menjadi perhatian utama bagi pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Lamandau. Ketua DPRD Lamandau, Herianto, menjelaskan bahwa APBD tahun ini mengalami pemotongan sebesar Rp100 miliar lebih. Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tetap terjaga.
Herianto menegaskan bahwa pendapatan daerah saat ini berada pada angka Rp700 miliar lebih, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp800 miliar lebih. Hal ini menyebabkan adanya defisit anggaran. Namun, kondisi tersebut akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah meskipun situasi anggaran sedang sulit.
Pembangunan Fisik Terdampak, Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Penurunan anggaran ini memberikan dampak langsung pada percepatan pembangunan fisik di lapangan. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah penanganan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah hulu Kabupaten Lamandau. Herianto menjelaskan bahwa proyek penanganan jalan di daerah hulu menjadi akses krusial bagi masyarakat, sehingga penurunan anggaran sangat berdampak pada kecepatan pelaksanaannya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak DPRD dan Pemkab Lamandau sepakat untuk tidak memangkas anggaran yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa penurunan APBD tidak boleh menjadi alasan pelayanan kepada masyarakat menurun.
Prioritas Utama: Kesehatan dan Pendidikan
Herianto menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai bahwa pembangunan fisik untuk fasilitas kesehatan dan sekolah akan tetap dikawal. Selain itu, jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) juga tetap diprioritaskan sesuai kondisi yang ada.
Ia menjelaskan bahwa jika ada pembangunan fisik di RSUD maupun bidang pendidikan, hal tersebut akan tetap diprioritaskan. Anggaran UHC juga akan dikelola dengan baik agar seluruh masyarakat tetap tercover dalam jaminan kesehatan.
Kesiapan Menghadapi Tantangan Anggaran
Meski menghadapi tantangan anggaran, Herianto menunjukkan kesiapan pihak DPRD dan Pemkab Lamandau untuk tetap menjaga stabilitas pembangunan. Ia berkomitmen untuk melakukan penyesuaian struktur anggaran secara cermat guna menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, ia yakin bahwa pelayanan dasar dapat tetap terjaga meskipun anggaran mengalami penurunan.
Pendekatan yang dilakukan oleh DPRD Lamandau menunjukkan kesadaran akan pentingnya pelayanan publik, bahkan dalam situasi anggaran yang terbatas. Ini menjadi contoh bagaimana lembaga legislatif dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.***
