PARLEMENTARIA.ID –
Ancaman di Balik Pilkada Tak Langsung: Ketika Politik Transaksional Mengintai Masa Depan Daerah
Di tengah riuhnya dinamika politik tanah air, wacana untuk mengembalikan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Ide ini, meskipun kerap diargumentasikan demi efisiensi atau mengurangi polarisasi, menyimpan sebuah ancaman besar yang tak boleh disepelekan: politik transaksional. Jika Pilkada dipilih DPRD, kita tak hanya berisiko kehilangan hak suara, tapi juga membuka pintu lebar bagi praktik kotor yang bisa merusak sendi-sendi pemerintahan daerah.
Mari kita selami lebih dalam mengapa skema ini sangat rentan terhadap politik transaksional dan apa dampaknya bagi kita semua.
Dari Rakyat Langsung ke Bilik Suara Tertutup: Sebuah Pergeseran Berbahaya
Sejak reformasi, Pilkada langsung telah menjadi pilar penting demokrasi di Indonesia. Rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin daerahnya, memberikan mandat langsung berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak. Ini adalah bentuk akuntabilitas tertinggi; kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya.
Namun, jika Pilkada kembali ke tangan DPRD, skemanya berubah drastis. Kepala daerah akan dipilih oleh sejumlah kecil anggota DPRD, bukan jutaan pemilih. Pergeseran inilah yang menjadi celah utama bagi politik transaksional. Mengapa? Karena mengamankan suara dari puluhan anggota dewan jauh lebih "mudah" dibanding memenangkan hati jutaan rakyat.
Apa Itu Politik Transaksional dan Mengapa Berbahaya?
Politik transaksional adalah praktik politik di mana keputusan atau dukungan politik diperjualbelikan, ditukar dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini bukan tentang idealisme, program kerja, atau kesejahteraan rakyat, melainkan tentang "dagang sapi" di balik layar. Dalam konteks Pilkada oleh DPRD, politik transaksional bisa muncul dalam berbagai bentuk:
- Mahar Politik: Calon kepala daerah "membayar" partai atau anggota dewan untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi. Uang ini bisa jadi sangat besar, dan seringkali tidak transparan.
- Imbalan Jabatan/Proyek: Calon yang didukung bisa menjanjikan posisi strategis di pemerintahan daerah atau proyek-proyek tertentu kepada partai atau individu anggota dewan yang mendukungnya, jika ia terpilih.
- Lobi-lobi Tertutup: Proses pemilihan yang terjadi di dalam gedung dewan, jauh dari sorotan publik, memungkinkan terjadinya lobi-lobi intensif dan kesepakatan-kesepakatan terselubung yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Bahaya utamanya terletak pada hilangnya meritokrasi dan akuntabilitas. Pemimpin yang terpilih bukan lagi berdasarkan kualitas, integritas, atau kemampuan melayani rakyat, melainkan karena kemampuannya dalam melakukan lobi dan transaksi politik.
Dampak Buruk bagi Pemerintahan Daerah dan Rakyat
Bayangkan sebuah daerah dipimpin oleh seseorang yang terpilih karena "membeli" dukungan, bukan karena dukungan tulus dari rakyat. Apa yang akan terjadi?
- Pemimpin Tak Berkualitas: Daerah akan dipimpin oleh sosok yang mungkin tidak kompeten, tidak berintegritas, atau bahkan berpotensi korup, karena prioritas utamanya adalah mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.
- Korupsi Merajalela: Untuk mengembalikan "mahar politik" atau memenuhi janji-janji transaksional, kepala daerah rentan terlibat dalam praktik korupsi, seperti mark-up proyek, penyelewengan anggaran, atau penyalahgunaan wewenang.
- Pelayanan Publik Amburadul: Anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, atau memperbaiki layanan kesehatan, justru bocor atau dialihkan untuk kepentingan politik transaksional. Rakyatlah yang akan merasakan dampaknya berupa pelayanan publik yang buruk.
- Erosi Kepercayaan Publik: Ketika rakyat melihat pemimpinnya tidak bekerja untuk kepentingan mereka, melainkan untuk kepentingan segelintir elit, kepercayaan terhadap institusi demokrasi akan terkikis. Ini bisa memicu apatisme atau bahkan konflik sosial.
- Memperkuat Oligarki: Sistem ini akan semakin memperkuat cengkeraman elit-elit politik dan pemilik modal, menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan hanya berputar di antara mereka yang punya uang dan koneksi.
Menjaga Suara Rakyat, Menyelamatkan Masa Depan
Wacana Pilkada oleh DPRD mungkin terdengar sederhana di permukaan, namun implikasinya sangat mendalam dan berpotensi merusak fondasi demokrasi kita. Politik transaksional bukan hanya sekadar isu etika, melainkan ancaman nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.
Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk terus mengawal dan menyuarakan penolakan terhadap setiap upaya yang mengikis hak-hak demokrasi kita. Suara rakyat adalah harga mati dalam menentukan arah pembangunan daerah. Jangan biarkan masa depan daerah kita ditentukan oleh lobi-lobi tertutup dan transaksi di balik meja. Mari bersama menjaga integritas Pilkada, demi pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Pilihan ada di tangan kita: mempertahankan demokrasi sejati atau menyerah pada bayang-bayang politik transaksional.
