PARLEMENTARIA.ID – Beberapa penyintas bencana yang kini tinggal di kawasan Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu. Mereka menuntut pemerintah untuk segera membangun hunian layak bagi para penyintas, yang hingga saat ini masih tinggal di kawasan Huntap (Hunian Tetap). Selain itu, mereka juga meminta agar program ekonomi yang berfokus pada penyintas dan nelayan Teluk Palu segera direalisasikan.
Aksi ini dilakukan oleh sejumlah penyintas yang sebelumnya tinggal di kawasan Pantai Talise. Mereka mengeluhkan bahwa pembangunan hunian layak belum terwujud meskipun telah lama dijanjikan. Massa aksi dipimpin oleh Muhammad Raslin bersama Agussalim dari LBH Rakyat. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 50 orang, dengan membawa spanduk tuntutan serta menggunakan mobil pikap hitam yang dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Muhammad Raslin dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah pembangunan hunian layak bagi penyintas bencana. Ia menjelaskan bahwa para penyintas ini dulunya tinggal di Kota Palu, tetapi kini terpaksa hidup di kawasan Huntap karena tidak ada alternatif lain.
Kritik terhadap Pembangunan Kota Palu
Raslin juga mengkritik arah pembangunan Kota Palu yang dinilai tidak mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyebutkan bahwa anggaran justru dialokasikan untuk proyek yang tidak terlalu prioritas, seperti pembangunan Patung Garuda senilai Rp2 miliar dan Patung Kuda senilai Rp5 miliar. Sementara itu, pembangunan hunian bagi penyintas masih tertunda.
Massa aksi kemudian dipersilakan masuk oleh Sekretariat DPRD Kota Palu untuk berdiskusi lebih lanjut di Ruang Sidang Utama. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico At Djanggola, bersama anggota DPRD lainnya seperti Ratna Mayasari Agan, Rini Haris, Rustia Tompo, Alfian Chaniago, dan Nanang. Saat berita ini dibuat, audiensi masih berlangsung.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan penyintas bencana untuk mendapatkan hak dasar mereka berupa hunian yang layak. Mereka juga berharap adanya peningkatan kualitas hidup melalui program ekonomi dan sosial yang lebih konkret. Para penyintas berharap pemerintah dapat segera merespons tuntutan mereka dengan tindakan nyata.
