PARLEMENTARIA.ID –Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo berjanji bahwa isu HIV/Aids akan menjadi fokus utama di DPRD, termasuk dalam hal anggaran yang dialokasikan untuk menangani masalah ini.
Seorang anggota partai Demokrat menyatakan, tingkat HIV/Aids di NTT mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Ia mengatakan, isu ini selalu menjadi pembahasan dalam Komisi V DPRD saat rapat bersama Dinas Kesehatan. DPRD mendorong agar anggaran yang dialokasikan lebih meningkat.
“Kami menyarankan anggaran ditingkatkan karena HIV/Aids adalah isu yang sangat penting,” katanya, Minggu (3/8/2025).
Sejauh ini, penyelesaian kasus ini dilakukan oleh Komisi Penanggulangan Aids atau KPA di setiap wilayah. Dalam evaluasi bersama, KPA dinilai kurang efektif.
Winston membandingkan berbagai program yang dilaksanakan oleh KPA di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, menurutnya, setiap kegiatan yang dilakukan memiliki manfaat tersendiri.
“Belakangan ini saya kurang memperhatikan, mendapatkan informasi yang cukup mengenai KPA. Apakah ada kendala dalam alokasi anggaran, sejauh mana pelaksanaannya,” katanya.
Masalah HIV/AIDS, menurutnya, merupakan perang yang melibatkan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan atau KPA. Semua pihak seharusnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersinergi.
“Tidak boleh terlalu percaya diri. Pendidikan yang tinggi harus kita lakukan untuk masyarakat serta para pelajar,” katanya.
DPRD NTT: Tingkatkan Ketersediaan Obat
Winston mengajak pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh penderita HIV/AIDS, serta untuk keperluan tes di pusat layanan kesehatan.
Di sisi lain, perlu diperhatikan kelompok seperti ibu rumah tangga. Berdasarkan data, sejumlah besar penderita berasal dari segmen ini.
Namun, menurutnya, setiap wilayah memiliki tantangan dan kelompok tertentu yang memerlukan perhatian khusus.
“Kami berjanji ini akan menjadi prioritas. Kami akan membahasnya, baik dari Fraksi maupun melalui rapat diskusi di Komisi V. Saya mengusulkan semua pihak harus terlibat, dalam hal peran tugas dan tanggung jawab, anggaran harus tersedia. Tanpa hal itu kita tidak bisa melakukan pembicaraan,” katanya. ***
