Wacana Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mencuat: Mengapa Demokrasi Kita Diuji Lagi?

PARLEMENTARIA.ID –

Wacana Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mencuat: Mengapa Demokrasi Kita Diuji Lagi?

Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik tanah air, sebuah wacana lama kembali menyeruak ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat: kemungkinan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dikembalikan ke tangan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Gagasan ini, yang bukan barang baru dalam sejarah demokrasi Indonesia, sontak memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. Mengapa wacana ini kembali mencuat, dan apa saja alasan di baliknya? Mari kita selami lebih dalam.

Kilas Balik: Dari DPRD ke Kedaulatan Rakyat

Untuk memahami mengapa wacana ini penting, kita perlu sedikit menengok ke belakang. Sebelum era reformasi dan awal tahun 2000-an, kepala daerah – gubernur, bupati, dan wali kota – memang dipilih oleh anggota DPRD. Sistem ini berjalan cukup lama, namun seiring dengan semangat reformasi yang menggaungkan transparansi dan kedaulatan rakyat, muncullah tuntutan agar rakyat memiliki hak langsung untuk memilih pemimpinnya.

Puncaknya adalah pada tahun 2005, ketika Pilkada langsung pertama kali digelar di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar dalam demokratisasi, menempatkan suara rakyat sebagai penentu utama. Harapannya, pemimpin yang terpilih secara langsung akan memiliki legitimasi yang kuat, akuntabel kepada rakyat, dan mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat.

Mengapa Wacana Pilkada via DPRD Kembali Mencuat?

Namun, seiring waktu berjalan, sistem Pilkada langsung tak luput dari sorotan dan kritik. Berbagai persoalan yang muncul kemudian menjadi "amunisi" bagi pihak-pihak yang menginginkan kembalinya Pilkada melalui DPRD. Berikut adalah beberapa alasan utama yang kerap dikemukakan:

1. Biaya Politik yang Sangat Tinggi:
   Tidak bisa dipungkiri, penyelenggaraan Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang fantastis. Mulai dari biaya kampanye kandidat, logistik penyelenggaraan oleh KPU daerah, hingga pengawasan. Dana yang besar ini seringkali dianggap memboroskan kas negara dan daerah, padahal bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak.

2. Rawan Politik Uang dan Korupsi:
   Biaya tinggi seringkali berbanding lurus dengan praktik politik uang. Demi memenangkan hati pemilih, tak jarang kandidat dan tim suksesnya terlibat dalam transaksi tidak etis, seperti "serangan fajar" atau pembelian suara. Hal ini merusak integritas demokrasi dan melahirkan pemimpin yang, alih-alih melayani rakyat, justru berupaya mengembalikan modal politiknya melalui praktik korupsi.

3. Polarisasi dan Konflik Sosial:
   Pilkada langsung seringkali menciptakan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat. Dukungan terhadap kandidat tertentu bisa memecah belah warga, bahkan hingga tingkat keluarga dan tetangga. Konflik pasca-Pilkada, terutama jika hasil pemilihan sangat tipis atau diwarnai kecurangan, juga menjadi ancaman stabilitas sosial dan keamanan daerah.

4. Kualitas Pemimpin yang Dipertanyakan:
   Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem Pilkada langsung cenderung memilih pemimpin yang populer daripada yang kompeten. Kampanye yang mengedepankan citra dan janji manis, alih-alih rekam jejak dan gagasan, bisa menyesatkan pemilih. Akibatnya, daerah bisa mendapatkan pemimpin yang kurang mumpuni dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

5. Efisiensi dan Rasionalitas Pemilihan:
   Pendukung Pilkada via DPRD berargumen bahwa anggota dewan, sebagai representasi partai politik dan rakyat di daerah, memiliki kapasitas untuk menyeleksi kandidat secara lebih rasional dan mendalam. Mereka dianggap lebih memahami visi, misi, dan kapabilitas calon pemimpin, serta lebih mampu melihat kesesuaian dengan kebutuhan daerah. Proses pemilihan juga diharapkan lebih efisien dan tidak gaduh.

Ancaman terhadap Kedaulatan Rakyat?

Tentu saja, wacana ini bukan tanpa penolakan keras. Pihak yang menentang pengembalian Pilkada ke DPRD berargumen bahwa langkah tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Mereka khawatir:

• Erosi Kedaulatan Rakyat: Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya adalah esensi demokrasi. Menghilangkan hak ini sama dengan mencabut salah satu pilar utama reformasi.
• Peningkatan Politik Transaksional: Pilkada melalui DPRD dikhawatirkan akan lebih rentan terhadap praktik "transaksi di balik pintu" antara elit partai dan calon, yang bisa mengesampingkan kepentingan rakyat.
• Melemahnya Akuntabilitas: Pemimpin yang dipilih DPRD dikhawatirkan akan lebih loyal dan akuntabel kepada partai atau fraksi yang memilihnya, bukan kepada rakyat secara keseluruhan.

Menguji Demokrasi Lokal Kita

Wacana Pilkada dipilih DPRD kembali mencuat bukan sekadar pilihan teknis dalam proses pemilihan. Ini adalah debat fundamental tentang arah demokrasi lokal kita. Di satu sisi, ada kerinduan akan efisiensi, stabilitas, dan pemilihan yang lebih berkualitas. Di sisi lain, ada kekhawatiran besar akan terkikisnya kedaulatan rakyat dan potensi oligarki politik.

Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk terus mengawal dan memahami setiap argumen yang muncul. Masa depan demokrasi lokal kita akan sangat bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan dan rakyat menyikapi tantangan dan peluang dari wacana yang menguji kembali semangat reformasi ini.