PARLEMENTARIA.ID – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan PBB dan perjanjian iklim global, menandai langkah tegas Washington menjauh dari kerja sama multilateral.
Melansir The Guardian pada Kamis (8/1/2026), Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.
Jumlah tersebut terdiri atas 35 organisasi non PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.
Berdasarkan pernyataan Gedung Putih Amerika Serikat, tindakan ini diambil setelah pemerintahan Trump melakukan evaluasi terhadap partisipasi dan dana AS dalam berbagai organisasi internasional, termasuk yang terkait dengan PBB.
Sebagian besar organisasi yang terdampak merupakan lembaga, komisi, dan panel penasihat di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang iklim, ketenagakerjaan, serta isu-isu lain yang oleh pemerintahan Trump dikategorikan sebagai bagian dari agenda keberagaman dan inisiatif “woke”.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan lembaga-lembaga tersebut dinilai tumpang tindih, salah kelola, tidak perlu, boros, dikelola dengan buruk, atau telah dikuasai oleh kepentingan tertentu yang bertentangan dengan agenda nasional AS. Sejumlah organisasi juga dianggap berpotensi mengancam kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran negara.
Keputusan ini menegaskan arah kebijakan Trump yang menarik AS dari forum-forum kerja sama internasional di tengah langkah-langkah agresif Washington di panggung global, termasuk operasi penangkapan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro serta sinyal niat untuk mengambil alih Greenland, yang mengguncang sekutu dan rival AS.
Sebelumnya, pemerintahan Trump juga telah menghentikan dukungan terhadap beberapa organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga PBB yang menangani pengungsi Palestina (UNRWA), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta UNESCO. Washington kini menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam membayar kontribusi PBB, hanya mendukung institusi yang dianggap sejalan dengan agenda Trump.
“Apa yang kita lihat adalah kristalisasi pendekatan AS terhadap multilateralisme: ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” kata Daniel Forti, analis senior PBB di International Crisis Group.
Menurutnya, Washington menginginkan kerja sama internasional sepenuhnya berdasarkan kepentingannya sendiri.
Perubahan Arah Kebijakan AS
Perubahan ini menandai pergeseran besar dibandingkan kebijakan pemerintahan AS sebelumnya—baik dari Partai Republik maupun Demokrat—dan memaksa PBB, yang tengah menghadapi penataan internal, melakukan pemangkasan program dan staf.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat independen, termasuk yang bekerja sama dengan PBB, melaporkan penutupan proyek menyusul keputusan AS tahun lalu memangkas bantuan luar negeri melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Meski demikian, pejabat AS menyatakan Washington masih melihat potensi PBB dan akan memfokuskan dana pembayar pajak untuk memperluas pengaruh AS di lembaga-lembaga penetapan standar global yang menjadi arena persaingan dengan China, seperti International Telecommunications Union, International Maritime Organization, dan International Labor Organization.
Pengunduran diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menjadi tindakan terbaru Trump untuk menjauhkan Amerika Serikat dari organisasi internasional yang berfokus pada isu perubahan iklim. UNFCCC adalah kesepakatan tahun 1992 yang diikuti oleh 198 negara dan menjadi dasar bagi Perjanjian Paris.
Trump, yang sering menyebut perubahan iklim sebagai informasi palsu, mengundurkan AS dari Perjanjian Paris tidak lama setelah kembali ke Gedung Putih.
Para ilmuwan arus utama menyatakan krisis iklim berada di balik meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang mematikan dan merugikan secara ekonomi, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hujan ekstrem, dan gelombang panas.
Penarikan AS dinilai berpotensi menghambat upaya global menekan emisi gas rumah kaca. “Langkah ini memberi alasan bagi negara lain untuk menunda aksi dan komitmen mereka,” ujar ilmuwan iklim Universitas Stanford Rob Jackson, Ketua Global Carbon Project.
Tanpa keterlibatan AS—salah satu pengemisi dan perekonomian terbesar dunia—kemajuan signifikan dalam penanganan krisis iklim akan sulit dicapai, menurut para ahli.
Di sisi lain, lembaga persatuan bangsa-bangsa yang menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi secara global kembali menjadi target dari Partai Republik.
Trump sebelumnya menghentikan pendanaan badan tersebut pada masa jabatan pertamanya, dengan tuduhan keterlibatan dalam praktik aborsi koersif di sejumlah negara, termasuk China. Tuduhan tersebut dibantah oleh hasil peninjauan Kementerian Luar Negeri AS pada era Presiden Joe Biden.
Selain itu, AS juga akan keluar dari sejumlah organisasi lain, termasuk Carbon Free Energy Compact, United Nations University, International Cotton Advisory Committee, International Tropical Timber Organization, Partnership for Atlantic Cooperation, Pan-American Institute for Geography and History, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, serta International Lead and Zinc Study Group.***
