PARLEMENTARIA.ID – Sinergi Kritis: Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan diawasi. Di tingkat lokal, di jantung setiap kota dan kabupaten di Indonesia, terdapat dua institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga roda demokrasi tetap berputar sehat: Pers dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keduanya, ibarat dua sisi mata uang, memiliki fungsi pengawasan dan representasi yang saling melengkapi, bahkan tak jarang bersinggungan dalam dinamika yang kompleks namun esensial.
Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana hubungan antara Pers (media massa) dan DPRD (lembaga legislatif daerah) terjalin, peran masing-masing, potensi sinergi yang konstruktif, hingga tantangan dan ketegangan yang mewarnai interaksi mereka dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Mari kita selami lebih dalam bagaimana dua pilar ini bekerja untuk memastikan suara rakyat didengar dan kepentingan publik terlindungi.
I. Demokrasi Lokal: Fondasi Tata Kelola yang Baik
Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu konteksnya. Demokrasi lokal adalah cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah, yang terdiri dari eksekutif (kepala daerah dan jajarannya) dan legislatif (DPRD), adalah ujung tombak pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga.
Dalam sistem ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci. Tanpa keduanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat bisa tumbuh subur. Di sinilah peran Pers dan DPRD menjadi tak tergantikan. Mereka adalah “mata dan telinga” rakyat, sekaligus “penjaga gerbang” yang memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan aspirasi masyarakat.
II. Mengenal Lebih Dekat Dua Pilar Demokrasi
Untuk memahami hubungan keduanya, penting untuk mengerti esensi dan fungsi utama masing-masing institusi.
A. Pers: Pilar Keempat Demokrasi dan Penjaga Informasi Publik
Pers, atau media massa, sering disebut sebagai “pilar keempat demokrasi” setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Predikat ini bukan tanpa alasan. Fungsi pers sangat krusial dalam sebuah negara demokratis:
- Fungsi Informasi: Memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan kepada publik. Ini termasuk meliput kegiatan pemerintahan, pembangunan, hingga isu-isu sosial yang penting. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat tidak bisa membuat keputusan yang cerdas atau berpartisipasi aktif.
- Fungsi Kontrol Sosial (Watchdog): Mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga-lembaga publik, termasuk DPRD. Pers bertindak sebagai “anjing penjaga” yang mengendus potensi penyimpangan, korupsi, atau kebijakan yang merugikan rakyat. Melalui investigasi dan kritik, pers mendorong akuntabilitas.
- Fungsi Pendidikan: Mencerahkan masyarakat tentang berbagai isu, hak-hak mereka, dan proses demokrasi. Pers membantu meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga.
- Fungsi Hiburan: Meskipun bukan fungsi utama dalam konteks demokrasi, pers juga menyediakan konten hiburan yang relevan dan sehat untuk publik.
- Fungsi Perekat Sosial: Menjadi wadah bagi beragam pandangan dan menyatukan masyarakat melalui diskusi isu-isu bersama.
Singkatnya, pers adalah cermin bagi kekuasaan dan jendela bagi masyarakat. Kebebasan pers adalah indikator utama kesehatan demokrasi.
B. DPRD: Wakil Rakyat dan Penentu Kebijakan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, yang beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai representasi suara rakyat, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang melekat:
- Fungsi Legislasi: Membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah. Perda adalah produk hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, mulai dari tata ruang, pajak daerah, hingga pelayanan publik.
- Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah untuk ditetapkan menjadi APBD. Fungsi ini krusial karena menentukan alokasi dana pembangunan dan pelayanan publik.
- Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (eksekutif). Pengawasan ini meliputi kinerja birokrasi, proyek-proyek pembangunan, hingga pelayanan publik.
DPRD adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah. Mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai harapan.
III. Dinamika Hubungan Pers dan DPRD: Sinergi dan Ketegangan
Hubungan antara Pers dan DPRD adalah sebuah paradoks yang menarik: mereka adalah mitra yang saling membutuhkan sekaligus pengawas yang berpotensi saling mengkritik.
A. Potensi Sinergi: Ketika Mereka Bekerja Sama untuk Demokrasi
Dalam skenario ideal, Pers dan DPRD bekerja dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk memperkuat demokrasi lokal:
- Sumber Informasi dan Transparansi: Pers membutuhkan DPRD sebagai sumber berita dan informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan agenda pembangunan daerah. Sebaliknya, DPRD membutuhkan pers untuk mensosialisasikan program kerja, peraturan daerah, dan capaian mereka kepada masyarakat. Pers membantu “membuka pintu” rapat-rapat DPRD dan memastikan setiap keputusan penting diketahui publik.
- Penyambung Lidah Rakyat: Pers seringkali menjadi media utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau bahkan kritik terhadap kinerja pemerintah dan DPRD. Informasi ini kemudian dapat diangkat oleh anggota DPRD sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan atau saat melakukan pengawasan. Di sisi lain, anggota DPRD juga menggunakan forum publik yang diselenggarakan pers (misalnya talkshow atau wawancara) untuk berinteraksi langsung dengan konstituen.
- Alat Pengawasan Timbal Balik:
- Pers Mengawasi DPRD: Pers secara aktif memantau kinerja anggota DPRD, kehadiran dalam rapat, partisipasi dalam pembahasan anggaran, hingga potensi konflik kepentingan. Investigasi jurnalistik bisa mengungkap dugaan penyimpangan anggaran atau praktik korupsi di lingkungan DPRD, memaksa mereka untuk lebih akuntabel.
- DPRD Memanfaatkan Pers untuk Pengawasan Eksekutif: Anggota DPRD dapat memanfaatkan informasi yang diungkap oleh pers (misalnya terkait proyek mangkrak, pelayanan publik yang buruk, atau dugaan korupsi di dinas-dinas) sebagai dasar untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Berita yang viral di media bisa menjadi pemicu bagi DPRD untuk memanggil kepala dinas terkait atau membentuk panitia khusus.
- Peningkatan Partisipasi Publik: Dengan informasi yang disajikan pers mengenai kinerja DPRD dan isu-isu daerah, masyarakat menjadi lebih teredukasi dan terdorong untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik melalui petisi, unjuk rasa, maupun pemilihan umum.
Sinergi ini menciptakan lingkaran kebaikan: informasi yang akurat mendorong akuntabilitas, akuntabilitas membangun kepercayaan publik, dan kepercayaan publik memperkuat legitimasi demokrasi.
B. Potensi Ketegangan: Ketika Konflik Mewarnai Hubungan
Meskipun idealnya sinergis, hubungan Pers dan DPRD tidak selalu mulus. Berbagai faktor bisa memicu ketegangan dan konflik:
- Kritik Pers yang Tajam: Pers, dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya, seringkali harus menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja anggota DPRD atau keputusan kontroversial. Kritik ini bisa menyangkut dugaan korupsi, penggunaan fasilitas mewah, absennya anggota dewan dalam rapat penting, atau kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
- Reaksi Defensif dari DPRD: Anggota DPRD yang dikritik oleh pers terkadang bereaksi secara defensif, bahkan reaktif. Mereka bisa menuduh pers tidak berimbang, menyebarkan fitnah, atau memiliki agenda tersembunyi. Dalam beberapa kasus, ada upaya untuk membatasi akses jurnalis ke rapat-rapat atau informasi publik.
- Isu Independensi Pers:
- Tekanan Ekonomi: Pers, terutama media lokal, seringkali rentan terhadap tekanan ekonomi. Iklan dari pemerintah daerah atau perusahaan yang terafiliasi dengan anggota DPRD bisa memengaruhi independensi redaksi. Wartawan juga bisa tergoda dengan “amplop” atau “uang transport” yang berpotensi mengikis objektivitas pemberitaan.
- Kepemilikan Media: Beberapa media mungkin dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan politik atau bisnis, termasuk yang terkait dengan anggota DPRD atau partai politik tertentu. Hal ini bisa memengaruhi garis editorial dan objektivitas pemberitaan.
- Profesionalisme Jurnalis vs. Sensasionalisme: Tidak semua jurnalis memiliki standar profesionalisme yang sama. Ada risiko jurnalisme yang kurang berimbang, cenderung sensasional, atau bahkan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi (hoaks). Hal ini tentu merusak kepercayaan DPRD terhadap pers dan merugikan publik.
- Kesalahpahaman Peran: Terkadang, ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pers merasa paling benar dalam mengkritik, sementara DPRD merasa disudutkan tanpa memahami konteks atau kompleksitas masalah yang dihadapi.
Ketegangan ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa merusak kepercayaan publik terhadap kedua institusi dan melemahkan pilar demokrasi.
IV. Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan
Membangun hubungan yang sehat antara Pers dan DPRD bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan signifikan yang harus dihadapi:
- Era Disrupsi Digital dan Informasi: Munculnya media sosial dan platform berita online tanpa verifikasi yang ketat telah mengubah lanskap informasi. Hoaks dan informasi palsu bisa menyebar dengan cepat, merusak reputasi, dan memicu ketidakpercayaan. Pers dituntut untuk lebih cepat namun tetap akurat, sementara DPRD harus lebih adaptif dalam berkomunikasi di era digital.
- Regulasi dan Etika: Meskipun ada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, implementasinya masih menghadapi kendala. Seringkali, sanksi bagi pelanggaran etika tidak seberat sanksi hukum, sementara upaya pembatasan kebebasan pers masih kerap terjadi.
- Kapasitas dan Integritas: Baik jurnalis maupun anggota DPRD perlu terus meningkatkan kapasitas dan menjaga integritas. Jurnalis harus menguasai isu-isu lokal, teknik investigasi, dan etika profesi. Anggota DPRD harus memahami regulasi, mampu menganalisis kebijakan, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan publik, bukan pribadi atau kelompok.
- Keterbukaan Informasi Publik: Meskipun ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), implementasinya di daerah masih belum merata. Beberapa lembaga publik, termasuk DPRD, masih enggan membuka data dan informasi secara transparan, mempersulit kerja pers dalam melakukan pengawasan.
- Literasi Media Masyarakat: Masyarakat harus dibekali dengan literasi media yang baik agar mampu memilah informasi, mengenali hoaks, dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak berimbang. Ini akan membantu mereka menjadi konsumen informasi yang cerdas dan partisipan demokrasi yang efektif.
V. Membangun Hubungan Ideal: Jalan Menuju Demokrasi Sehat
Mengingat pentingnya hubungan ini, upaya untuk membangun sinergi yang konstruktif dan meminimalkan ketegangan harus terus dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah kunci:
- Keterbukaan Penuh dari DPRD: DPRD harus proaktif dalam membuka informasi dan akses bagi jurnalis. Sediakan ruang pers yang memadai, fasilitasi wawancara, berikan data yang relevan, dan pastikan rapat-rapat yang bersifat publik dapat diliput secara bebas. Keterbukaan adalah vaksin terbaik melawan kecurigaan.
- Peningkatan Profesionalisme Pers: Organisasi pers harus terus menggalakkan pendidikan dan pelatihan bagi jurnalis, menekankan pentingnya verifikasi fakta, objektivitas, dan kode etik jurnalistik. Perlu ada mekanisme internal yang kuat untuk menangani pengaduan publik terkait pemberitaan yang tidak etis atau tidak akurat.
- Dialog dan Komunikasi Konstruktif: Baik Pers maupun DPRD perlu membangun forum komunikasi reguler. Bisa berupa diskusi informal, media gathering, atau lokakarya bersama untuk memahami perspektif masing-masing. Komunikasi yang terbuka dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun saling pengertian.
- Penegakan Hukum yang Adil: Apabila terjadi sengketa pers atau pelanggaran, mekanisme hukum yang adil dan transparan harus ditegakkan sesuai Undang-Undang Pers. Tidak boleh ada kriminalisasi pers atau upaya pembungkaman.
- Peran Masyarakat Sipil dan Akademisi: Organisasi masyarakat sipil dan akademisi dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, atau penyedia kajian independen yang membantu kedua belah pihak memahami dinamika hubungan mereka dan menemukan solusi konstruktif.
- Mendorong Literasi Media: Pemerintah daerah, bersama pers dan lembaga pendidikan, harus gencar mengampanyekan literasi media kepada masyarakat. Ini penting agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan mampu menjadi pengawas yang cerdas.
VI. Sinergi Kritis: Mitra Tak Tergantikan dalam Mengawal Demokrasi
Hubungan antara Pers dan DPRD adalah salah satu indikator paling vital dari kesehatan demokrasi di tingkat lokal. Keduanya, dengan peran dan fungsinya masing-masing, adalah mitra tak tergantikan dalam memastikan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Meskipun sering diwarnai dinamika dan ketegangan, potensi sinergi mereka jauh lebih besar dan esensial. Pers adalah mata yang melihat dan suara yang menggemakan, sementara DPRD adalah telinga yang mendengar dan tangan yang bertindak. Ketika keduanya berfungsi secara optimal, saling menghormati peran dan fungsi masing-masing, serta berlandaskan pada integritas dan profesionalisme, maka demokrasi lokal akan tumbuh kuat, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Mengawal demokrasi bukanlah tugas satu pihak, melainkan sebuah orkestrasi besar yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dalam orkestrasi ini, Pers dan DPRD adalah dua instrumen utama yang harus selalu selaras, meskipun sesekali menghasilkan nada disonan, demi menghasilkan simfoni tata kelola pemerintahan yang harmonis dan berpihak pada rakyat.
