Reses DPRD di Tahun Pemilu: Antara Penjaringan Aspirasi dan Panggung Politik Pencitraan

PARLEMENTARIA.ID –

Reses DPRD di Tahun Pemilu: Antara Penjaringan Aspirasi dan Panggung Politik Pencitraan

Tahun pemilu selalu membawa atmosfer yang berbeda dalam lanskap politik, tak terkecuali di tingkat daerah. Baliho-baliho mulai bertebaran, janji-janji manis berseliweran, dan para politisi seolah hadir di setiap sudut kota dan desa. Di balik hiruk pikuk kampanye yang terang-terangan, ada satu agenda rutin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang secara tak langsung menjadi panggung vital, terutama di tahun-tahun politik: reses.

Reses adalah masa di mana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing untuk bertemu konstituen, menyerap aspirasi, dan meninjau langsung kondisi masyarakat. Idealnya, reses adalah jantung demokrasi lokal, jembatan antara wakil rakyat dan suara rakyat. Namun, di tahun pemilu, esensi reses seringkali bergeser, bercampur aduk dengan agenda politik pencitraan yang tak terhindarkan.

Mari kita selami lebih dalam fenomena reses DPRD di tahun pemilu ini, menelisik bagaimana ia bisa menjadi pisau bermata dua: alat efektif untuk pembangunan daerah sekaligus medan pertarungan elektoral.

Memahami Reses: Jantung Demokrasi Lokal

Secara definitif, reses adalah masa istirahat dari sidang paripurna dan rapat-rapat di gedung dewan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa reses wajib dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk turun ke lapangan. Tujuannya mulia:

1. Menjaring Aspirasi: Mendengarkan langsung keluhan, harapan, dan kebutuhan masyarakat.
2. Menampung Pengaduan: Menerima laporan atau aduan terkait kebijakan pemerintah daerah.
3. Memberikan Sosialisasi: Menjelaskan kebijakan atau program pemerintah yang relevan.
4. Meninjau Pelaksanaan Program: Mengawasi sejauh mana program pembangunan berjalan di lapangan.

Hasil dari reses ini kemudian akan dirangkum dalam laporan yang menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam merumuskan kebijakan, mengesahkan anggaran, dan melakukan fungsi pengawasan. Ini adalah mekanisme vital untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Ketika Reses Bertemu Tahun Pemilu: Panggung Politik yang Kian Ramai

Di tahun pemilu, terutama menjelang pemilihan legislatif, masa reses mengalami "transformasi" yang signifikan. Para anggota DPRD, baik yang merupakan petahana (incumbent) maupun yang berencana maju kembali, melihat reses bukan hanya sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai peluang emas untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas.

Apa yang berubah?

• Intensitas dan Frekuensi: Anggota dewan mungkin menjadi lebih rajin dan sering turun ke Dapil. Pertemuan-pertemuan bisa menjadi lebih banyak, menjangkau titik-titik yang sebelumnya jarang tersentuh.
• Aura "Kampanye Terselubung": Meskipun kampanye resmi belum dimulai, nuansa "kampanye" tak bisa dihindari. Sapaan yang lebih hangat, senyum yang lebih lebar, dan janji-janji yang lebih meyakinkan seringkali menyertai setiap pertemuan.
• Fokus pada Pencitraan: Dokumentasi menjadi kunci. Setiap kegiatan, mulai dari berdialog dengan ibu-ibu PKK, meninjau jalan rusak, hingga menyalurkan bantuan, akan diabadikan dengan cermat.

Ini adalah periode di mana batas antara "menjaring aspirasi" dan "mencari suara" menjadi sangat tipis, bahkan kabur.

Anatomi Politik Pencitraan dalam Reses

Politik pencitraan dalam konteks reses di tahun pemilu bukanlah fenomena baru. Ia adalah strategi yang telah lama digunakan, kini diperkuat dengan teknologi dan media sosial. Bagaimana cara kerjanya?

1. Dokumentasi dan Publikasi Masif: Foto dan video adalah "senjata" utama. Anggota dewan akan memastikan setiap momen interaksi dengan masyarakat didokumentasikan. Foto sedang berdialog akrab, video sedang mendengarkan keluh kesah dengan seksama, atau gambar sedang "berkeringat" membantu warga, akan diunggah ke berbagai platform media sosial (Facebook, Instagram, TikTok) dan dikirim ke grup-grup WhatsApp. Narasi yang menyertainya biasanya menekankan pada "kedekatan dengan rakyat," "kepedulian," dan "aksi nyata."

2. Narasi "Merakyat" dan "Peduli": Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik akan sangat fokus pada kesan kerakyatan. "Saya datang untuk mendengarkan langsung suara Bapak/Ibu," atau "Ini adalah bentuk komitmen saya untuk selalu bersama rakyat," adalah contoh narasi yang sering dipakai. Mereka berusaha menciptakan citra sebagai sosok yang rendah hati, mudah dijangkau, dan memahami penderitaan rakyat.

3. "Simbolis" Bantuan atau Aksi: Terkadang, reses diwarnai dengan pemberian bantuan simbolis, seperti sembako, alat pertanian, atau seragam sekolah. Meskipun niatnya bisa baik, di tahun pemilu, hal ini sering dimaknai sebagai upaya untuk "membeli" hati masyarakat atau setidaknya meninggalkan kesan positif yang kuat menjelang hari pencoblosan.

4. Janji-janji Manis yang Terulang: Aspirasi yang terkumpul, terutama yang populer, seringkali direspons dengan janji-janji untuk memperjuangkannya di gedung dewan. Di tahun pemilu, janji-janji ini bisa terasa lebih kuat dan mendesak, seolah-olah hanya mereka yang bisa mewujudkan.

Mengapa Pencitraan Menjadi Begitu Penting?

Ada beberapa alasan mengapa politik pencitraan melalui reses menjadi begitu vital bagi para politisi di tahun pemilu:

• Mendongkrak Elektabilitas: Di tengah persaingan ketat, setiap interaksi positif dengan pemilih berpotensi menambah suara. Citra positif adalah modal utama.
• Mempertahankan Pemilih Loyal: Bagi petahana, ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka masih bekerja dan peduli, mempertahankan basis suara yang sudah ada.
• Menjangkau Pemilih Baru: Dengan publikasi yang luas di media sosial, mereka bisa menjangkau pemilih yang mungkin belum pernah berinteraksi langsung.
• Membangun Brand Politik: Di era informasi, politisi adalah sebuah "brand." Reses menjadi salah satu media untuk membangun dan memperkuat brand tersebut di benak masyarakat.
• Keterbatasan Waktu Kampanye Resmi: Masa kampanye resmi seringkali terbatas. Reses memberikan kesempatan "ekstra" untuk bersosialisasi dan membangun hubungan dengan konstituen jauh sebelum kampanye dimulai.

Dilema dan Tantangan: Antara Mandat dan Popularitas

Fenomena reses yang bercampur dengan politik pencitraan menimbulkan dilema. Di satu sisi, kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat adalah hal yang baik dan sesuai mandat. Di sisi lain, ketika fokus bergeser dari esensi menjaring aspirasi menjadi semata-mata mengumpulkan poin elektoral, ada beberapa risiko:

1. Aspirasi yang Kurang Substantif: Pertemuan reses bisa menjadi formalitas belaka, dengan fokus pada dokumentasi daripada pendalaman masalah. Aspirasi yang terkumpul mungkin tidak dianalisis secara mendalam atau tidak diprioritaskan sebagaimana mestinya.
2. Pemborosan Sumber Daya: Penggunaan anggaran reses yang seharusnya untuk operasional penjaringan aspirasi, bisa jadi terselip kepentingan pencitraan yang tidak proporsional.
3. Kesenjangan Harapan dan Realita: Janji-janji yang terlalu banyak dan bombastis selama reses bisa menciptakan ekspektasi yang tinggi di masyarakat. Jika janji-janji itu tidak terwujud pasca-pemilu, akan muncul kekecewaan dan sinisme terhadap politik.
4. Menurunnya Kepercayaan Publik: Jika masyarakat merasa bahwa mereka hanya dijadikan objek pencitraan, kepercayaan terhadap wakil rakyat dan institusi demokrasi akan terkikis.

Memilah Gula dari Garam: Peran Masyarakat dan Media

Dalam kondisi seperti ini, peran masyarakat sebagai pemilih dan media sebagai pengawas menjadi sangat krusial.

Bagi Masyarakat:

• Jadilah Pemilih Kritis: Jangan mudah terbuai oleh janji manis atau foto-foto yang sempurna. Telusuri rekam jejak, kinerja nyata, dan komitmen para calon.
• Fokus pada Substansi: Saat reses, sampaikan aspirasi secara jelas dan spesifik. Tanyakan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.
• Ingat dan Tagih Janji: Catat janji-janji yang disampaikan. Setelah pemilu, tagih komitmen tersebut.

Bagi Media:

• Lakukan Peliputan Mendalam: Jangan hanya mengutip rilis atau mengikuti acara seremonial. Lakukan investigasi, wawancara dengan masyarakat, dan analisis dampak nyata dari kegiatan reses.
• Edukasi Publik: Bantu masyarakat memahami perbedaan antara reses yang substantif dan reses yang berorientasi pencitraan.
• Pantau Anggaran: Awasi penggunaan anggaran reses untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Reses DPRD adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi kita, menjamin kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya. Namun, di tahun pemilu, agenda ini tak bisa dilepaskan dari dinamika politik pencitraan. Anggota dewan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk membangun citra positif, yang, meskipun wajar dalam politik, bisa mengaburkan esensi dan tujuan utama reses.

Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar reses tetap menjadi medium yang efektif untuk menjaring aspirasi dan bukan semata-mata panggung untuk mendulang suara. Ini membutuhkan kesadaran dari para politisi untuk tetap berpegang pada mandatnya, serta kecerdasan dan sikap kritis dari masyarakat dan media untuk memilah mana yang merupakan kerja nyata dan mana yang sekadar polesan citra. Hanya dengan begitu, reses dapat benar-benar berkontribusi pada pembangunan daerah dan penguatan demokrasi yang sehat.