Bahkan rapat kerja yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bakesbangpol untuk proyeksi tahun 2026 itu berlangsung dalam tensi tinggi dan memanas.
Karena dilalui dengan kepala yang sama-sama panas, rapat berakhir tanpa kepastian. Bahkan informasi yang diterima, ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusir dari ruang rapat.
Penyebabnya sepele. Saat rapat berlangsung, salah satu anggota Komisi I mempertanyakan beberapa hal terkait pos anggaran yang dituangkan dalam RKA.
Ada pos anggaran untuk pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya di tahun 2026. Padahal, pos anggaran itu juga ada di tahun 2025 meski besarannya memang berbeda.
Di tahun 2025, pos anggaran pengadaan mebel sekitar Rp 153 juta, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp 94,7 juta.
Untuk tahun 2026, proyeksi pengadaan mebel sebesar Rp 1 juta, sedangkan untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp 17,5 juta.
Kasiman, anggota DPRD Pasuruan menyebut, awalnya dewan mempertanyakan alokasi anggaran yang sama untuk item pengadaan yang sama.
Menurut Kasiman, ada yang janggal dalam pengalokasian pos anggaran untuk kegiatan yang sama. Ia menduga, penyusunan RKA ini dilakukan asal-asalan.
“Kami mempertanyakan itu awalnya, kenapa ada alokasi anggaran untuk pengadaan item pekerjaan yang sama dalam dua tahun berturut – turut,” kata Kasiman.
Kasiman menyebut, apakah pengadaan mebel itu perlu dianggarkan lagi mengingat pembelanjaan tahun depan harus tepat sasaran dan tepat guna.
Ia juga menyoroti kekuatan dan kemampuan mebel yang dianggarkan oleh Bakesbangpol. Termasuk aset peralatan dan mesin yang ada disana.
“Kami tanya berapa komputer di sana, berapa yang rusak, berapa yang bisa dipakai. Ternyata, Bakesbangpol tidak bisa memberikan penjelasan,” jelasnya.
Hal itu yang membuat wakil rakyat meradang. Kasiman menilai, ini bukti bahwa RKA hanya copypaste alias jiplakan tahun sebelumnya tanpa ada pertimbangan matang.
“Ini kan menujukkan kalau perencanannya tidak matang, karena Bakesbangpol tidak tahu kemampuan alat dan mesin di kantornya sendiri,” tambahnya.
PNS Bakesbangpol Menantang Dewan
Hanya saja, teguran dewan ini tidak mendapat respons yang baik dari salah satu PNS di Bakesbangpol. Informasi yang diterima, oknum PNS itu justru menantang dewan.
“Bapak ngomong apa, saya tidak takut DPR, saya juga tidak takut dipindah dari dinas,” kata politisi Partai Gerindra menirukan apa yang diucapkan PNS tersebut.
Hal itu membuat suasana rapat tidak kondusif. Ia menyebut anggota dewan geram karena sikap PNS yang seolah tidak mau diingatkan.
“Kami ini di DPRD punya fungsi kontrol dan budgeting, makanya kalau kami menyarankan cukup diterima dan diperbaiki saja RKA-nya,” paparnya.
Bukan justru tidak menerima masukan dan menantang seperti ini. Kasiman menilai, postur anggaran Pemkab Pasuruan tahun depan itu harus proporsional.
Dan juga harus tepat sasaran dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Alokasi anggaran untuk item yang tidak penting ditangguhkan sementara.
“Jadi kesimpulannya dalam menyusun RKA harus bijak dalam memilah dan memilih kegiatan. Ini dinas kami ingatkan dan beri masukan,” ungkapnya.
Anehnya, masukan ini tidak diterima dengan baik dan PNS itu justru marah, menantang balik dewan. “Etikanya tidak ada sama sekali,” tuturnya.
Rapat kerja ini, kata Kasiman, tujuannya adalah menyelaraskan apa yang menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi – misi Bupati – Wakil Bupati Pasuruan.
“Kami semua tahu, paparan APBD tahun 2026 sudah dijelaskan bupati. Dan dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong 24 persen lebih. Ini menjadi tantangan,” jelasnya.
Karena itu, Kasiman menyebut penyusunan RKA tahun depan harus benar – benar cermat, bijak agar semua kepentingan masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Ketua Komisi I DPRD Pasuruan, Rudi Hartono juga menyayangkan sikap salah satu oknum PNS di Bakesbangpol itu.
Menurut Rudi, sikap PNS ini tidak menunjukkan etos kerja yang baik karena tidak menghargai masukan yang disampaikan dewan.
“Kami ini punya fungsi budgeting, jadi berhak untuk memberikan pertimbangan ketika ada anggaran belanja yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Rudi mengaku akan melaporkan PNS yang kurang beretika itu ke Bupati Pasuruan agar mendapatkan memberikan pembinaan.
“Ini kan agendanya rapat kerja resmi, seharusnya ia tidak melakukan hal – hal yang kurang etis ini. PNS harus bersikap profesional dan bijak,” tuturnya.
Kepala Bakesbangpol Pasuruan, Nurul Huda menolak berkomentar banyak atas suasana rapat kerja dengan dewan yang sempat memanas.
“Tidak ada yang panas. Ya memang rapat kerja kan banyak yang dibahas, mulai anggaran, rencana pembelanjaan dan sebagainya,” sergahnya. ******
