PARLEMENTARIA.ID – Aktivitas prostitusi yang turut berkembang di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim.
Keramaian pembangunan proyek IKN yang diharapkan menjadi simbol masa depan Indonesia harus terganggu akibat adanya praktik prostitusi ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengkritik maraknya tindakan prostitusi di kawasan IKN serta wilayah sekitarnya.
Ia menyarankan, diperlukan penanganan yang serius agar masalah ini tidak menjadi ancaman sosial di masa depan.
Pengembangan IKN yang pesat tidak dapat dipungkiri telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta perpindahan penduduk yang berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan yang menyimpang.
Tidak hanya soal etika, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda perdagangan manusia atau TPPO.
“Saya menerima laporan bahwa kegiatan ini tidak hanya terjadi di kawasan IKN, tetapi juga mulai menyebar ke daerah-daerah sekitarnya,” katanya pada Minggu (3/8/2025) malam.
Isu ini menurutnya juga harus menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang memiliki wewenang.
Pendekatan pencegahan melalui jalur pendidikan harus dilakukan dan mendorong terciptanya pembinaan serta penguatan kepada masyarakat setempat.
“Jika dibiarkan, area yang seharusnya menjadi simbol kemajuan bangsa bisa tercoreng. Pengawasan perlu diperkuat, agar IKN tidak berubah menjadi pasar bebas bagi tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Pendekatan pengobatan juga perlu segera diterapkan.
Tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perdagangan manusia dan kegiatan prostitusi harus dilakukan.
Selain itu, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan berkala di lokasi-lokasi yang rentan terhadap pelanggaran juga diperlukan sebagai upaya pencegahan.
Bimbingan terhadap korban pelecehan seksual juga perlu mendapat perhatian, khususnya bagi wanita.
Mungkin perempuan yang datang dari luar daerah ke Kalimantan Timur dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang layak, namun justru diarahkan menjadi pekerja seks komersial.
Kelompok ini juga rentan. Tidak memiliki akses hukum, tidak memiliki keluarga, serta tidak mengenal lingkungannya.
“Pada situasi demikian, mereka dapat dengan mudah dipaksa atau bahkan terpaksa menyerah karena tidak memiliki pilihan,” kata Sarkowi.
Jika ada pihak tertentu yang menipu perempuan dengan janji pekerjaan yang layak, hal tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda perdagangan manusia, terlebih jika tujuannya adalah menjadi bagian dari jaringan prostitusi.
Kewaspadaan seluruh pihak dalam menjaga martabat pembangunan IKN perlu dibentuk.
IKN Kualitas Kehidupan Masyarakat
IKN tidak hanya diukur dari infrastruktur dan desain arsitektur yang modern, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
“Kami berkeinginan menciptakan peradaban yang baru, sehingga nilai-nilai luhur bangsa juga harus dihargai. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta ketegasan dalam menangani pelanggaran moral dan hukum, harus menjadi fokus utama,” ujar politikus Partai Golkar ini. ***
