Pilkada Dipilih DPRD: Mengurai Benang Kusut Konflik Kepentingan

PARLEMENTARIA.ID –

Pilkada Dipilih DPRD: Mengurai Benang Kusut Konflik Kepentingan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, di mana rakyat secara langsung memilih pemimpinnya, telah menjadi pilar demokrasi lokal di Indonesia. Namun, wacana untuk mengembalikan mekanisme Pilkada ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesekali kembali mengemuka. Ide ini, meski diklaim demi efisiensi atau stabilitas, menyimpan potensi konflik kepentingan yang serius dan dapat mengancam esensi demokrasi di tingkat lokal.

Dari Suara Rakyat Menuju Ruang Tertutup

Saat ini, kita akrab dengan hiruk-pikuk kampanye, debat terbuka, dan antrean di bilik suara. Ini adalah potret demokrasi partisipatif, di mana setiap suara punya arti. Masyarakat punya hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percaya akan mewakili aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Mekanisme ini menciptakan akuntabilitas langsung: kepala daerah terpilih tahu bahwa ia berutang jabatan kepada rakyat, bukan kepada segelintir elite politik.

Namun, bayangkan jika proses ini dipindahkan ke dalam ruang rapat DPRD. Alih-alih jutaan suara rakyat, hanya puluhan atau ratusan anggota dewan yang akan menentukan siapa yang layak memimpin daerah. Di sinilah potensi konflik kepentingan mulai menampakkan wajahnya.

Apa Itu Konflik Kepentingan dalam Konteks Ini?

Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki kepentingan pribadi atau golongan yang bertabrakan dengan kepentingan umum atau kewajiban jabatannya. Dalam kasus Pilkada oleh DPRD, potensi ini muncul dalam beberapa bentuk:

1. Transaksi Politik dan Dukungan Terselubung: Anggota DPRD adalah representasi partai politik. Keputusan mereka dalam memilih kepala daerah sangat mungkin didasari oleh arahan partai, janji-janji politik, atau bahkan "transaksi" di balik layar. Calon kepala daerah bisa saja menawarkan posisi, proyek, atau kebijakan tertentu sebagai imbalan atas dukungan anggota dewan atau partainya. Ini bukan lagi tentang visi-misi terbaik untuk rakyat, melainkan tentang tawar-menawar kekuasaan.

2. Kepentingan Partai di Atas Kepentingan Publik: Partai politik tentu memiliki agenda dan strategi untuk memperkuat posisinya. Dengan Pilkada tidak langsung, partai bisa lebih mudah "mengatur" siapa yang akan menjadi kepala daerah, memastikan orang tersebut adalah kader atau figur yang loyal pada kepentingan partai. Akibatnya, kepala daerah yang terpilih mungkin akan lebih loyal kepada partainya dan anggota DPRD yang memilihnya, daripada kepada masyarakat luas.

3. Akuntabilitas yang Bergeser: Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, kepada siapa ia akan bertanggung jawab? Tentu saja, tanggung jawab utamanya akan bergeser ke para "pemilihnya" di DPRD dan partai pengusung. Pertanggungjawaban kepada rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama bisa jadi terpinggirkan. Hal ini melemahkan kontrol publik dan membuka celah korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Dampak Buruk bagi Demokrasi Lokal

Pilkada yang dipilih DPRD dan diwarnai konflik kepentingan akan membawa dampak negatif yang signifikan:

• Erosi Partisipasi Publik: Masyarakat akan merasa suaranya tidak lagi penting. Ini bisa memicu apatisme dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Mengapa harus peduli jika pemimpin toh akan dipilih oleh segelintir orang di ruang tertutup?
• Kepala Daerah yang Kurang Legitiman: Kepala daerah yang terpilih tanpa mandat langsung dari rakyat akan memiliki legitimasi yang lebih rendah di mata publik. Hal ini bisa mempersulit proses pemerintahan dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya.
• Pemerintahan yang Tidak Responsif: Jika kepala daerah merasa tidak perlu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, ia mungkin akan kurang responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Kebijakan yang lahir bisa jadi lebih condong pada kepentingan elite atau kelompok tertentu.
• Peningkatan Potensi Korupsi: Lingkaran tertutup pemilihan membuka ruang bagi praktik korupsi politik, mulai dari suap, jual-beli suara di tingkat dewan, hingga pembagian jatah proyek pasca-terpilihnya kepala daerah.

Mencari Keseimbangan yang Adil

Argumen yang mendukung Pilkada tidak langsung seringkali menyoroti efisiensi biaya dan potensi stabilitas politik. Namun, benarkah efisiensi dan stabilitas ini sepadan dengan mengorbankan esensi partisipasi publik dan membuka gerbang lebar bagi konflik kepentingan?

Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif rakyat dan akuntabilitas yang jelas dari para pemimpinnya. Pilkada langsung, dengan segala dinamikanya, adalah mekanisme yang telah terbukti mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya, sekaligus menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Mengembalikan Pilkada ke DPRD dengan segala potensi konflik kepentingannya berarti mengambil langkah mundur dari kemajuan demokrasi yang telah kita capai. Penting bagi kita semua untuk terus mengawal dan memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pemilihan pemimpin daerah selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan akuntabel. Suara rakyat adalah fondasi, bukan sekadar pelengkap.