Peran DPR dan DPRD dalam Membuat Kebijakan Publik

PARLEMENTARIA.ID – >

Membangun Indonesia dari Ruang Legislatif: Menguak Peran Krusial DPR dan DPRD dalam Kebijakan Publik

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah harga bahan bakar minyak ditetapkan, mengapa ada jalan tol baru dibangun, atau mengapa kurikulum pendidikan kita berubah? Di balik setiap keputusan besar yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, ada sebuah proses panjang dan kompleks yang melibatkan dua lembaga penting dalam sistem demokrasi kita: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Mereka bukan sekadar gedung megah dengan para wakil rakyat yang bersidang. DPR dan DPRD adalah jantung dari pembentukan kebijakan publik, sebuah arena di mana aspirasi masyarakat, kepentingan negara, dan visi pembangunan saling beradu untuk kemudian dirumuskan menjadi aturan main yang mengikat semua. Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih dalam peran krusial kedua lembaga ini, bagaimana mereka bekerja, tantangan yang mereka hadapi, dan mengapa partisipasi kita sebagai warga negara sangat berarti.

1. Memahami Jantung Demokrasi: DPR dan DPRD

Sebelum kita menyelami fungsi-fungsi spesifik, mari kita kenali terlebih dahulu siapa mereka.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga legislatif tertinggi di tingkat nasional. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif dan mewakili daerah pemilihan dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka adalah jembatan antara aspirasi miliaran rakyat Indonesia dengan kebijakan yang akan diterapkan secara nasional.

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), di sisi lain, beroperasi di tingkat regional. Ada DPRD Provinsi (mewakili satu provinsi) dan DPRD Kabupaten/Kota (mewakili satu kabupaten atau kota). Anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing. Peran mereka mirip dengan DPR, namun lingkup kebijakannya lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerah tersebut.

Pada dasarnya, baik DPR maupun DPRD memiliki tiga fungsi utama yang menjadi pilar dalam pembuatan kebijakan publik: fungsi legislasi (pembentukan undang-undang/peraturan daerah), fungsi anggaran (penetapan APBN/APBD), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah). Ketiga fungsi ini saling terkait dan membentuk sebuah siklus yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

2. Pilar Utama Pembentukan Kebijakan: Fungsi Legislasi

Inilah inti dari peran DPR dan DPRD dalam membuat kebijakan publik. Fungsi legislasi adalah mandat mereka untuk membentuk hukum atau peraturan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Proses Pembentukan Undang-Undang (DPR) dan Peraturan Daerah (DPRD)

Bayangkan sebuah ide atau masalah di masyarakat. Misalnya, masalah sampah yang menggunung di kota-kota besar. Ide untuk mengatasi ini bisa datang dari mana saja: dari pemerintah (eksekutif), dari inisiatif anggota dewan, atau bahkan dari aspirasi langsung masyarakat.

1. Inisiatif: Ide tersebut kemudian dirumuskan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD. RUU/Raperda ini bisa diajukan oleh pemerintah (presiden/kepala daerah) atau oleh anggota dewan itu sendiri. Di DPR, ada yang namanya Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang berisi daftar prioritas RUU yang akan dibahas. Di DPRD, ada Prolegda.

2. Pembahasan: Ini adalah tahap paling krusial. RUU/Raperda yang diusulkan kemudian dibahas secara mendalam. Di DPR, pembahasan dilakukan oleh komisi-komisi terkait, Badan Legislasi, dan fraksi-fraksi. Mereka akan mengadakan rapat kerja dengan kementerian terkait, mengundang ahli, serta melakukan dengar pendapat dengan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok-kelompok kepentingan. Setiap pasal, setiap ayat, bahkan setiap kata akan ditelaah, dipertimbangkan, dan diperdebatkan. Hal yang sama juga terjadi di DPRD, namun dengan lingkup pembahasan yang lebih lokal.

   • Pembahasan Tingkat I: Melibatkan komisi/panitia khusus dengan pemerintah, fraksi-fraksi, dan masukan publik. Hasilnya berupa laporan dan daftar inventaris masalah (DIM).
   • Pembahasan Tingkat II: Rapat Paripurna DPR/DPRD untuk pengambilan keputusan akhir. Di sinilah RUU/Raperda disahkan menjadi Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

3. Pengesahan: Setelah disetujui di Rapat Paripurna, RUU disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang dan Raperda disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah. Setelah itu, barulah ia diundangkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Pentingnya Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, DPR dan DPRD tidak hanya membuat aturan, tetapi juga:

• Mewujudkan Keadilan: Menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak warga negara dan memastikan kesetaraan.
• Mengatasi Masalah Publik: Merumuskan solusi hukum untuk tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.
• Memberikan Kepastian Hukum: Menjamin adanya landasan hukum yang jelas bagi setiap tindakan pemerintah dan interaksi antarwarga.
• Mengarahkan Pembangunan: Dengan membuat undang-undang atau perda tentang investasi, lingkungan, pendidikan, atau kesehatan, mereka mengarahkan bagaimana daerah atau negara akan berkembang.

Tanpa fungsi legislasi, sebuah negara atau daerah akan berjalan tanpa arah, tanpa aturan, dan tanpa kepastian.

3. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan: Fungsi Pengawasan

Membuat kebijakan saja tidak cukup. DPR dan DPRD juga memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan dengan benar, efektif, dan sesuai dengan tujuan awal. Inilah yang disebut fungsi pengawasan.

a. Mekanisme Pengawasan

DPR dan DPRD memiliki berbagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah (presiden/kepala daerah beserta jajarannya):

1. Rapat Kerja dan Dengar Pendapat: Secara rutin, komisi-komisi di DPR/DPRD akan mengadakan rapat kerja dengan kementerian atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memantau progres pelaksanaan program dan kebijakan. Mereka juga sering mengundang pakar atau perwakilan masyarakat dalam dengar pendapat untuk mendapatkan informasi dan masukan.

2. Hak Interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Hak Angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang/perda atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Hak Menyatakan Pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri.

5. Kunjungan Kerja: Anggota dewan seringkali melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat implementasi kebijakan dan program pemerintah, serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

b. Dampak Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ini sangat vital karena:

• Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Menjadi "penjaga" agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar aturan.
• Meningkatkan Akuntabilitas: Memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan program yang dijalankan.
• Memastikan Efektivitas Kebijakan: Mengidentifikasi kendala atau kegagalan dalam implementasi kebijakan sehingga bisa diperbaiki.
• Melindungi Kepentingan Rakyat: Memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan bisa saja melenceng, anggaran bisa bocor, dan program-program tidak berjalan sesuai harapan.

4. Menentukan Arah Anggaran: Fungsi Anggaran

Kebijakan publik tidak akan berarti tanpa sumber daya untuk melaksanakannya. Di sinilah fungsi anggaran DPR dan DPRD memainkan peran krusial. Mereka bersama pemerintah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tingkat pusat atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tingkat daerah.

a. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran

1. Pengajuan R-APBN/R-APBD: Pemerintah (Presiden/Kepala Daerah) mengajukan Rancangan APBN/APBD kepada DPR/DPRD. Rancangan ini berisi proyeksi pendapatan negara/daerah dan rencana alokasi belanja untuk berbagai program dan kegiatan.

2. Pembahasan: DPR/DPRD, melalui komisi-komisi dan badan anggaran, akan membahas secara rinci setiap pos anggaran yang diajukan. Mereka akan mengkaji apakah alokasi tersebut sudah tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Mereka bisa melakukan koreksi, penambahan, atau pengurangan terhadap pos-pos anggaran.

3. Persetujuan: Setelah melalui pembahasan intensif dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR/DPRD, rancangan tersebut disetujui dan disahkan menjadi APBN/APBD yang sah.

b. Signifikansi Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah cerminan dari prioritas kebijakan:

• Mewujudkan Prioritas Pembangunan: Anggaran menunjukkan ke mana arah pembangunan akan dibawa. Jika kesehatan menjadi prioritas, maka alokasi anggaran untuk sektor kesehatan akan besar.
• Alokasi Sumber Daya: Memastikan bahwa dana publik didistribusikan secara adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.
• Pengendalian Keuangan Negara/Daerah: Mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana publik.
• Alat Pengawasan Lanjutan: Setelah APBN/APBD disahkan, pelaksanaannya juga menjadi objek pengawasan DPR/DPRD, memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.

Fungsi anggaran ini memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki "bahan bakar" yang cukup untuk berjalan dan mencapai tujuannya.

5. Suara Rakyat di Ruang Kebijakan: Partisipasi Publik

Dalam sistem demokrasi, DPR dan DPRD adalah perwakilan rakyat. Namun, peran mereka tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi publik adalah napas bagi kebijakan yang responsif dan legitimate.

a. Bentuk-bentuk Partisipasi Publik

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui berbagai cara:

• Audiensi dan Dengar Pendapat: Langsung hadir dalam pertemuan dengan anggota dewan atau komisi untuk menyampaikan pandangan.
• Penyampaian Petisi atau Aspirasi Tertulis: Mengirimkan surat, email, atau petisi yang berisi masukan atau tuntutan terkait kebijakan tertentu.
• Aksi Massa atau Demonstrasi: Bentuk ekspresi kolektif untuk menarik perhatian terhadap isu tertentu.
• Melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): OMS seringkali menjadi jembatan antara masyarakat dengan DPR/DPRD, melakukan riset, advokasi, dan menyampaikan aspirasi secara terorganisir.
• Media Sosial dan Media Massa: Menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat dan mempengaruhi opini publik.
• Pemilihan Umum: Ini adalah bentuk partisipasi paling mendasar, di mana rakyat memilih wakilnya yang dipercaya dapat menyuarakan aspirasi mereka.

b. Mengapa Partisipasi Publik Penting?

• Legitimasi Kebijakan: Kebijakan yang melibatkan partisipasi publik cenderung lebih diterima dan didukung oleh masyarakat.
• Efektivitas Kebijakan: Masukan dari masyarakat dapat membuat kebijakan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
• Mencegah Kebijakan "Top-Down": Menghindari kebijakan yang hanya lahir dari elite tanpa memahami realitas di akar rumput.
• Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Partisipasi publik mendorong DPR/DPRD dan pemerintah untuk lebih terbuka dalam proses pembuatan kebijakan.

6. Tantangan dan Harapan dalam Pembuatan Kebijakan

Perjalanan DPR dan DPRD dalam membuat kebijakan publik tidak selalu mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan:

• Politisasi Kepentingan: Terkadang, kepentingan partai politik atau kelompok tertentu lebih mendominasi daripada kepentingan rakyat luas.
• Kapasitas Sumber Daya Manusia: Tidak semua anggota dewan memiliki kapasitas atau keahlian yang merata dalam memahami isu-isu kompleks.
• Birokrasi dan Proses yang Panjang: Proses legislasi yang berbelit-belit bisa memperlambat respons terhadap masalah mendesak.
• Keterbatasan Anggaran dan Informasi: Terutama di daerah, DPRD mungkin menghadapi kendala dalam mengakses data atau anggaran untuk studi kebijakan.
• Partisipasi Publik yang Belum Optimal: Meskipun penting, tingkat partisipasi masyarakat belum merata dan seringkali terkendala informasi.

Meskipun demikian, harapan selalu ada. Kita berharap DPR dan DPRD dapat terus meningkatkan transparansi, membuka ruang partisipasi yang lebih luas, dan mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya. Dengan inovasi teknologi, proses pembuatan kebijakan bisa menjadi lebih inklusif dan efisien.

Kesimpulan

DPR dan DPRD adalah arsitek utama kebijakan publik di Indonesia. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, mereka membentuk kerangka hukum dan arah pembangunan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Peran mereka adalah cerminan dari kedaulatan rakyat, di mana suara miliaran jiwa diwakilkan untuk menentukan masa depan bersama.

Namun, kekuatan sejati mereka terletak pada koneksi yang kuat dengan konstituennya dan partisipasi aktif dari kita semua. Sebagai warga negara, tugas kita bukan hanya memilih, tetapi juga mengawasi, memberikan masukan, dan memastikan bahwa para wakil kita benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, kebijakan publik yang lahir dari tangan DPR dan DPRD benar-benar mencerminkan cita-cita keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama menjadi bagian dari proses penting ini!