PARLEMENTARIA.ID – Pemprov Tabalong terus berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam rapat yang digelar oleh Komisi III DPRD Tabalong bersama Dinas PUPR, disampaikan bahwa penyerapan anggaran pada tahun ini masih berada di bawah target. Meski demikian, pihak dinas tetap optimis mampu mencapai 90% pada akhir tahun.
Tantangan dalam Penyerapan Anggaran
Selama periode Januari hingga November 2025, rasio penyerapan anggaran di Dinas PUPR hanya mencapai 48,99%. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Komisi III DPRD Tabalong. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan adalah keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur. Banyak proyek yang masih berada dalam tahap pelaksanaan, terutama pekerjaan jalan dan jembatan.
Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu Utomo, menyoroti bahwa kondisi cuaca ekstrem menjadi salah satu hambatan. “Beberapa proyek terkendala karena hujan yang terus-menerus, terutama dalam proses pemasangan aspal,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar pihak dinas mempertimbangkan alternatif material konstruksi yang lebih tahan cuaca, seperti beton, untuk proyek di masa mendatang.
Optimisme dari Kepala Dinas PUPR
Meski ada kendala, Kepala Dinas PUPR Tabalong, Wibawa Agung Subrata, tetap yakin bahwa target penyerapan anggaran sebesar 90% dapat tercapai. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar proyek besar sudah masuk dalam tahap pelaksanaan.
“Angka 48,99% itu masih cukup jauh dari target, tapi kami optimis karena banyak pekerjaan yang sedang berjalan. Kami juga telah menyiapkan kontrak kerja hingga akhir Desember 2025,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya bergantung pada kecepatan pengerjaan, tetapi juga pada koordinasi antara dinas dengan pihak-pihak terkait. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mempercepat proses lelang dan pengadaan bahan baku.
Strategi untuk Mempercepat Realisasi Anggaran
Untuk memastikan penyerapan anggaran bisa maksimal di akhir tahun, Dinas PUPR Tabalong telah melakukan tender dini. Pada 16 Desember 2025, dua paket kegiatan telah dipublikasikan. Langkah ini bertujuan agar pekerjaan fisik bisa dimulai lebih awal di tahun 2026.
Strategi lain yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Misalnya, pengadaan bahan baku yang lebih tepat waktu, serta pengawasan ketat terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung.
Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran
Komisi III DPRD Tabalong tidak hanya sekadar menyoroti masalah penyerapan anggaran, tetapi juga aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi. Mereka menilai bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan.
Ari Wahyu Utomo menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkala, bukan hanya saat rapat. “Kami akan terus memantau perkembangan proyek agar tidak ada penundaan yang tidak wajar,” tambahnya.
Tantangan di Masa Depan
Meskipun optimis, pihak dinas dan DPRD mengakui bahwa tantangan tidak akan mudah. Cuaca ekstrem, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas administrasi tetap menjadi hambatan. Namun, dengan strategi yang baik dan komitmen tinggi, mereka percaya bahwa target penyerapan anggaran bisa tercapai.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Dinas PUPR Tabalong berharap bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik. ***
