PARLEMENTERIA.ID – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M Eri Irawan, memberikan pernyataan terkait insiden yang melibatkan admin media sosial Wali Kota Surabaya. Menurutnya, kesalahan tersebut merupakan kelalaian individu dan tidak mencerminkan kinerja atau karakter Wali Kota Eri Cahyadi.
-
Tanggapan atas insiden: Eri Irawan menilai bahwa kesalahan yang dilakukan oleh admin medsos adalah tanggung jawab pribadi dan tidak boleh dikaitkan dengan kinerja Wali Kota. Ia menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan Wali Kota selama ini telah berjalan sesuai dengan mandat masyarakat.
-
Pemahaman publik: Beberapa orang menganggap bahwa kegiatan lapangan hanya untuk konten, tetapi menurut Eri Irawan, saat percakapan itu terjadi, Wali Kota sedang menjalankan tugasnya di lapangan.
-
Kepercayaan warga: Eri Cahyadi dikenal lebih fokus pada pekerjaan teknis daripada tampil di depan kamera. Dua periode jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan kuat dari warga.
Kepedulian terhadap Kinerja Pemkot Surabaya
Selain menanggapi insiden admin medsos, Eri Irawan juga menyampaikan capaian nyata dari Pemkot Surabaya dalam beberapa tahun terakhir.
-
Program Dandan Omah: Sejak 2021, program ini telah memperbaiki 9.500 rumah. Tahun 2025, jumlahnya meningkat menjadi 2.069 rumah, dan akan dinaikkan menjadi 2.300 rumah pada 2026.
-
Penataan infrastruktur: Upaya pengendalian banjir juga telah menunjukkan hasil signifikan. Titik genangan air berkurang dari sekitar 400 titik pada 2021 menjadi sekitar 190 titik saat ini.
Sikap Admin Medsos yang Mengakui Kesalahan
Eri Irawan menyambut baik sikap admin medsos yang meminta maaf dan mundur setelah insiden tersebut.
-
Pembelajaran bagi publik: Ia berharap masyarakat bisa memberi ruang pembelajaran bagi yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran diri.
-
Harapan untuk masa depan: Eri berharap agar insiden ini tidak dibesar-besarkan dan dijadikan bahan perdebatan yang tidak produktif.
Peran Media Sosial dalam Pemerintahan
Media sosial menjadi alat penting dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial juga memerlukan tanggung jawab dan kesadaran akan dampaknya.
-
Pentingnya koordinasi: Pengelola media sosial harus bekerja sama dengan pihak terkait agar pesan yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
-
Peran publik: Masyarakat juga perlu bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai informasi yang tidak lengkap atau salah ditafsirkan sebagai kritik terhadap kinerja pemerintah.
