PARLEMENTARIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkapkan adanya perkembangan terbaru dalam penyelidikan kasus suap yang terjadi di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Empat individu baru ditetapkan sebagai tersangka, yang diperkirakan terlibat dalam skandal ini.
Pelaku Utama yang Ditunjuk Sebagai Tersangka
Beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah:
– Wakil Ketua DPRD OKU, Parwanto
– Anggota DPRD OKU, Robi Vitergo
– Ahmad Thoha alias Anang dari kalangan swasta
– Mendra SB dari kalangan swasta
Pengumuman ini dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan bahwa keempat orang tersebut telah resmi menjadi tersangka dalam kasus ini. Penetapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim KPK.
Pengembangan Kasus dan Pemeriksaan Saksi
Selain menetapkan tersangka baru, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dengan kasus ini. Ada 14 saksi yang diperiksa, antara lain:
1. Wakil Ketua DPRD OKU, Parwanto
2. Anggota DPRD OKU, Gepin Alindra Utama
3. Anggota DPRD OKU, Rudi Hartono
4. Anggota DPRD OKU, Kamaludin
5. Indra Susanto, Asisten 1 Setda Kabupaten OKU
6. Iwan Setiawan, Sekretaris DPRD OKU
7. Luqmanul Hakim, Kepala Bappelitbangda OKU
8. Romson Fitri, Asisten 3 Setda Kabupaten OKU
9. Setiawan, Kepala BKAD OKU
Peran KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim KPK. Penyidik telah melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap seluruh mekanisme korupsi yang terjadi dalam proyek tersebut.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran KPK dalam upaya memberantas praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan. Dengan menetapkan tersangka baru dan memperkuat penyidikan, KPK berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Langkah-Langkah yang Dilakukan KPK
Selain pemeriksaan saksi, KPK juga terus memperluas jaringan informasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek dari kasus ini dapat diungkap secara lengkap dan transparan.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi peringatan bagi para pejabat daerah untuk tetap menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. KPK akan terus aktif dalam mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah.
Kesimpulan
Penetapan tersangka baru dalam kasus suap proyek di Dinas PUPR OKU menunjukkan komitmen KPK dalam memerangi korupsi. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memperluas penyidikan, KPK berusaha memastikan bahwa setiap pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang sesuai. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
