PARLEMENTARIA.ID – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Hamzah Hamid dengan tegas menolak rencana pengaspalan jalan yang seharusnya dilakukan tepat di depan rumahnya.
Penolakan ini mendapat perhatian, mengingat kondisi jalan di kawasan tempat tinggal Hamzah Hamid saat ini tampak rusak berat dan jauh dari standar yang layak.
Berdasarkan pengamatan Tribun Timur, kondisi jalan menuju rumah Hamzah Hamid di Makassar terlihat dominan dari tanah liat yang tidak padat.
Kondisi tersebut semakin memburuk karena adanya genangan air dan lumpur yang menutupi sebagian besar permukaan jalan, sehingga membuatnya licin dan sulit dilalui.
Jalan itu terlihat tidak rata dan berombak, dengan banyak lubang yang menampung air hujan.
Kondisi infrastruktur yang sedikit ini, yang sering menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai daerah, kini menjadi hal biasa bagi seorang wakil rakyat.
Namun kerusakan jalan tersebut berupa permukaan yang tidak merata dan heterogen.
Sementara itu, jalan di depan rumah anggota legislatif Sulsel masih terlihat mulus, sehingga tidak memerlukan perbaikan.
Alasan Tak Tepat Sasaran
Alih-alih menikmati kenyamanan jalan aspal di depan rumahnya, Hamzah Hamid mengungkapkan bahwa keputusannya menolak proyek tersebut didasarkan pada komitmen dan kesadaran moral terhadap masyarakat.
Penolakan tersebut terjadi ketika kontraktor datang untuk memulai pekerjaan pengaspalan beberapa waktu yang lalu.
“Saya menolak pengaspalan depan rumah. Bukan karena tidak bersedia, tetapi masih ada yang lebih mendesak untuk diperhatikan,” tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (21/11/2025), dilansir dari TribunTimur.
Ia menilai, masih terdapat banyak jalan-jalan utama warga lain di Sulsel yang kondisinya lebih mendesak dan mengalami kerusakan parah, sehingga lebih pantas mendapatkan alokasi anggaran perbaikan.
Dengan penolakan ini, ia memastikan bahwa dana pembangunan proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar benar-benar sampai pada titik-titik yang paling memerlukan perbaikan segera.
Menurut Hamzah, titik yang memerlukan perbaikan jalan justru berada di Jalan Borong Raya 7, yang selama puluhan tahun tidak pernah mendapat perhatian.
Bahkan, kawasan ini sering terendam banjir pada musim hujan.
Mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana, namun jalan tidak pernah diperbaiki.
“Karena depan rumah saya baru saja diaspal tahun lalu, sekarang ingin diperluas lagi. Saya tidak ingin dianggap tidak memiliki empati,” katanya.
Ia mengakui terus berjuang untuk meningkatkan kondisi jalan tersebut sejak ia masih menjabat di DPRD Makassar.
Namun, belum ada tindakan lebih lanjut dari instansi terkait.
“Saya berharap yang diprioritaskan adalah yang memang jalannya belum pernah tersentuh,” lanjutnya.
Sementara itu, pekerjaan yang telah direncanakan akan dilaksanakan berupa pengaspalan Jalan Borong Raya Baru 1 dan 2, termasuk di depan rumahnya sendiri.
Hamzah berharap Dinas PU Kota Makassar melakukan evaluasi kembali terhadap penentuan tingkat prioritas perbaikan jalan agar pembangunan dapat lebih merata.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muh Amin, mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Pelaksanaan jalan dapat dipindahkan jika mendapatkan persetujuan dari penduduk setempat.
“Dapat dipindahkan ke jalur jalan lain, nanti ada surat keterangan warga menolak dan bersedia dipindahkan ke jalur baru,” katanya.
Keputusan Hamzah Hamid mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait para pejabat publik yang diharuskan selalu memprioritaskan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. ***
