PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi dasar awal dari pemerintahan Iqbal–Dinda, yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas berkelanjutan.
Fokus Utama Pembangunan
Tema utama RKPD 2026 adalah “Pembangunan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Penyiapan Ekosistem Industri Argomaritim, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.” Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menjelaskan bahwa tema ini mencerminkan arah pembangunan yang kembali fokus pada masalah mendasar di NTB. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, serta memperkuat sektor pariwisata dengan standar internasional.
Struktur Anggaran Tahun 2026
Garis Besar Postur Anggaran 2026 menunjukkan adanya peningkatan meski menghadapi tantangan fiskal. Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 5,64 triliun, naik 2,37 persen dari rancangan sebelumnya. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5,75 triliun, meningkat 3,52 persen. Defisit anggaran sebesar Rp 111,2 miliar akan ditutup melalui pembiayaan netto dari SILPA setelah pembayaran cicilan utang jatuh tempo.
Komitmen Bersama Eksekutif dan Legislatif
Wagub menegaskan pentingnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan implementasi KUA–PPAS berjalan proporsional dan berkeadilan dalam pendistribusian keuangan daerah. Kesepakatan ini juga menjadi fondasi awal dari pemerintahan Iqbal–Dinda, yang berharap seluruh kebijakan anggaran sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan mereka.
Perkembangan Terkini
Beberapa isu terkini terkait APBD 2026 juga muncul, seperti polemik KUA-PPAS yang menyebabkan perdebatan antara eksekutif dan legislatif. Beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan anggaran. Selain itu, ada juga kabar tentang rencana skema baru Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang menuai penolakan dari serikat pekerja di NTB.
Keberlanjutan dan Transparansi
Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, beberapa inisiatif telah diambil oleh Pemprov NTB, termasuk kerja sama dengan akademisi dan lembaga riset untuk memperkuat inovasi dan penelitian. Selain itu, program Banpang yang digulirkan Bulog NTB juga menjadi salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Peran Masyarakat dalam Pembangunan
Selain fokus pada kebijakan anggaran, Pemprov NTB juga memperhatikan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Beberapa kebijakan seperti pengawasan harga dan stok beras menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dilakukan untuk memastikan stabilitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pelatihan ITI CoST oleh FLLAJ NTB bertujuan untuk meningkatkan transparansi proyek infrastruktur.
Tantangan dan Peluang
Meskipun terdapat tantangan fiskal, Pemprov NTB tetap optimis bahwa anggaran 2026 dapat mendukung visi dan misi pemerintahan Iqbal–Dinda. Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat, NTB diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. ***
