PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara resmi menyalurkan dana desa kepada 165 desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Selain itu, anggaran keseluruhan yang dialokasikan oleh Pemkab Bandung Barat mencapai Rp240 miliar yang berasal dari pemerintah pusat serta APBD.
Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi, menyampaikan bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa di Bandung Barat bervariasi. Rata-rata anggaran yang dialokasikan berkisar antara Rp1,8 miliar hingga yang tertinggi mencapai Rp3–4 miliar per desa.
Menurut Dudi, anggaran tersebut terdiri dari beberapa sumber, antara lain Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Desa yang memiliki anggaran terbesar saat ini adalah Desa Tanimulya, dengan jumlah sekitar Rp4 miliar,” katanya singkat saat diwawancarai pada Kamis, 20 November 2025 lalu.
Mengenai pencairan dana desa, menurut Dudi, dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, kemudian dilanjutkan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
Selain itu, ia menambahkan, pencairan dana untuk desa mandiri dilakukan dalam dua tahap. Namun, perbedaannya adalah tahap pertama sebesar 60 persen dan tahap kedua sebesar 40 persen.
“Untuk tahap pertama Dana Desa kategori Desa Mandiri sebesar 60 persen dan Desa Reguler 40 persen pencairannya,” katanya.
Dana desa yang dialirkan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan mutu layanan publik di tingkat desa. ***
