PARLEMENTARIA.ID – Partai Demokrat mengambil langkah signifikan dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Dalam pernyataannya, partai tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan mekanisme pilkada ke depan. Langkah ini menunjukkan pergeseran strategi yang dilakukan oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Dinamika Politik dan Perubahan Pandangan
Sikap Partai Demokrat tidak dianggap sebagai perubahan arah yang tiba-tiba, melainkan bagian dari dinamika politik yang terus berkembang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menjelaskan bahwa politik selalu berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Ia menekankan bahwa setiap periode memiliki tantangan dan pelajaran yang berbeda.
“Politik itu dinamis, tiap periode punya masanya,” ujarnya. “Tidak bisa dibilang berbalik pikiran ya, tetapi kita harus terbuka terhadap perubahan.”
Masalah Biaya dan Korupsi dalam Pilwali Langsung
Salah satu alasan utama Partai Demokrat mempertimbangkan perubahan sistem pilkada adalah tingginya biaya politik yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Menurut Dede Yusuf, biaya yang sangat besar ini sering kali berujung pada praktik politik uang yang merusak proses demokrasi.
“Mengapa? Karena memang biaya politik makin mahal, cost untuk pilkada makin tinggi sekali, dan terjadi politik uang yang sangat-sangat masif,” katanya.
Ia menilai bahwa penggunaan mekanisme pilkada melalui DPRD bisa menjadi solusi yang lebih efisien dan transparan. Meski berbeda dari sistem langsung, ia menegaskan bahwa sistem ini tetap demokratis dan tidak bertentangan dengan hukum.
Evaluasi Sistem Pilkada Langsung
Pilkada langsung yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir juga menimbulkan beberapa masalah, termasuk kasus pemungutan suara ulang (PSU) akibat dugaan politik uang. Dede Yusuf menilai hal ini menjadi pelajaran penting dalam mengevaluasi sistem yang ada.
“Jadi Demokrat tetap melihat jika harus ada pemilihan pilkada nanti secara perwakilan, maka keterlibatan publik itu juga tetap harus ada melalui apa? Itu nanti melalui teknisnya, apakah dalam pemaparan visi-misi kampanye atau mungkin juga kita menyebutnya town hall meeting,” ujarnya.
Peran Presiden dalam Memastikan Demokrasi
Dede Yusuf menekankan bahwa Partai Demokrat akan mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan mengawal demokrasi. Menurutnya, Presiden memiliki peran kunci dalam memastikan sistem demokrasi berjalan dengan baik.
“Jadi itu, sementara Demokrat berpandangan kita juga harus belajar dari 10 tahun terakhir, bagaimana kondisi pilkada yang dihasilkan dari pilihan terbuka tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, “Jadi sekali lagi pada prinsipnya Demokrat ikut pada pilihan presiden. Karena presidenlah yang akan menjaga dan mengawal demokrasi kita agar berjalan dengan sebaik-baiknya.”
Tanggapan dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan sikap serupa. Ia menegaskan bahwa partai akan bersama Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sistem pilkada ke depan.
“Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Perubahan sikap Partai Demokrat terhadap sistem pilkada menunjukkan bahwa partai tersebut siap beradaptasi dengan dinamika politik dan ekonomi yang terjadi. Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, transparansi, dan keadilan dalam pemilihan, Partai Demokrat berharap dapat membantu memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.***
