Parlemen Adalah Lembaga Apa? Membedah Struktur dan Tugasnya di Indonesia

PARLEMENTARIA.ID – Sering mendengar istilah “parlemen”, “DPR”, atau “sidang paripurna” di berita? Istilah-istilah ini seringkali terdengar rumit dan jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Padahal, lembaga yang disebut parlemen ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan negara, mulai dari pembuatan undang-undang hingga pengawasan anggaran yang dananya berasal dari pajak kita.

Jadi, parlemen adalah lembaga apa sebenarnya? Mengapa keberadaannya begitu penting? Dan bagaimana strukturnya di Indonesia?

Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk parlemen di Indonesia dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Mari kita bedah bersama jantung demokrasi negara kita ini.

Memahami Konsep Dasar: Apa Itu Parlemen?

Secara sederhana, parlemen adalah sebuah badan legislatif yang anggota-anggotanya dipilih untuk mewakili suara rakyat. Tugas utamanya adalah membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Konsep ini merupakan inti dari sistem demokrasi modern yang mengusung prinsip kedaulatan di tangan rakyat.

Keberadaan parlemen merupakan perwujudan dari teori Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang:

1. Eksekutif: Pemerintah yang menjalankan undang-undang (Presiden dan jajarannya).
2. Legislatif: Parlemen yang membuat undang-undang.
3. Yudikatif: Lembaga peradilan yang mengadili pelanggaran undang-undang (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi).

Di dunia, sistem parlemen terbagi menjadi dua jenis utama:

• Unikameral: Parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau satu dewan. Contoh: Swedia, Selandia Baru.
• Bikameral: Parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan. Contoh: Amerika Serikat (Senat dan House of Representatives), Inggris (House of Lords dan House of Commons).

Indonesia menganut sistem yang sering disebut sebagai sistem bikameral lunak (soft bicameralism), yang tercermin dalam struktur lembaga legislatifnya.

Struktur Parlemen di Indonesia: Tiga Pilar Utama Legislatif

Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen, lembaga legislatif atau parlemen di Indonesia terdiri dari tiga institusi utama yang saling berkaitan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mari kita bedah satu per satu peran dan komposisinya.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI)

Dulu, sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Namun, setelah reformasi, kedudukannya berubah. Kini, MPR bukanlah lembaga tertinggi, melainkan lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, atau MA.

• Komposisi Anggota: Anggota MPR adalah gabungan dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Jadi, tidak ada pemilihan khusus untuk menjadi anggota MPR. Jika seseorang terpilih menjadi anggota DPR atau DPD, ia otomatis juga menjadi anggota MPR.
• Tugas dan Wewenang Utama MPR:
  • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ini adalah wewenang paling fundamental yang dimiliki MPR.
  • Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
  • Memberhentikan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi.
  • Memilih Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan.

MPR bersidang setidaknya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara dan dalam forum yang disebut Sidang Paripurna MPR.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

Inilah lembaga yang paling sering kita dengar. DPR sering disebut sebagai “jantung” parlemen Indonesia karena perannya yang sangat sentral dalam pembuatan kebijakan.

• Komposisi Anggota: Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) setiap lima tahun sekali. Mereka adalah perwakilan dari partai politik yang lolos ambang batas parlemen. Jumlah anggota DPR saat ini adalah 580 orang (berdasarkan Pemilu 2024).
• Fungsi Utama DPR (Tri Fungsi DPR):
  • Fungsi Legislasi: Ini adalah fungsi utama DPR, yaitu membentuk Undang-Undang (UU). Prosesnya dilakukan dengan pembahasan bersama Presiden. DPR bisa mengusulkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), begitu pula Presiden. Keduanya harus setuju agar RUU tersebut bisa disahkan menjadi UU.
  • Fungsi Anggaran: DPR memiliki “power of the purse” atau kekuasaan atas anggaran negara. Setiap tahun, pemerintah (Presiden) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). DPR akan membahas, menyetujui, atau menolak RAPBN tersebut. Tanpa persetujuan DPR, pemerintah tidak bisa menggunakan anggaran negara.
  • Fungsi Pengawasan: DPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pemerintah menjalankan UU dan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPR memiliki beberapa hak istimewa, antara lain:

• Hak Interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.
• Hak Angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan.
• Hak Menyatakan Pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk usulan pemberhentian Presiden.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)

Jika DPR mewakili aspirasi partai politik, maka DPD adalah lembaga yang mewakili aspirasi daerah atau provinsi.

• Komposisi Anggota: Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi melalui pemilu. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD, tanpa memandang luas wilayah atau jumlah penduduknya. Dengan 38 provinsi, maka jumlah anggota DPD saat ini adalah 152 orang. Anggota DPD tidak berasal dari partai politik.
• Tugas dan Wewenang DPD:
  • Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  • Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan kewenangannya tersebut bersama DPR.
  • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Penting untuk dicatat, wewenang DPD tidak sekuat DPR. DPD bisa mengusulkan dan ikut membahas, namun keputusan akhir (persetujuan) untuk mengesahkan sebuah UU tetap berada di tangan DPR bersama Presiden. Inilah yang membuat sistem kita disebut “bikameral lunak”.

Bagaimana Parlemen Bekerja? Dari Usulan Menjadi Undang-Undang

Proses pembuatan undang-undang adalah pekerjaan inti parlemen. Secara garis besar, alurnya seperti ini:

1. Pengajuan RUU: Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa berasal dari DPR, Presiden, atau DPD (untuk isu-isu kedaerahan).
2. Pembahasan Tingkat I: RUU tersebut dibahas secara mendalam di dalam alat kelengkapan DPR, seperti Komisi atau Badan Legislasi (Baleg), bersama dengan perwakilan pemerintah (menteri terkait). Di sinilah pasal-pasal RUU “digodok”.
3. Pembahasan Tingkat II (Pengambilan Keputusan): Hasil pembahasan dari Tingkat I dibawa ke Sidang Paripurna DPR. Di forum ini, seluruh anggota DPR akan mendengarkan laporan, memberikan pandangan akhir fraksi-fraksi, dan mengambil keputusan apakah RUU tersebut disetujui atau ditolak.
4. Persetujuan Bersama: Jika DPR menyetujui, maka RUU tersebut diajukan kepada Presiden untuk disahkan.
5. Pengesahan: Presiden menandatangani RUU tersebut, yang kemudian resmi menjadi Undang-Undang dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatanganinya, RUU tersebut otomatis sah menjadi UU.

Mengapa Parlemen Penting bagi Kehidupan Bernegara?

Setelah memahami strukturnya yang kompleks, mungkin Anda bertanya, “Apa signifikansinya bagi saya sebagai warga biasa?” Jawabannya: sangat signifikan.

1. Mekanisme Check and Balances: Parlemen adalah benteng utama untuk mencegah kekuasaan eksekutif (pemerintah) menjadi absolut. Dengan fungsi pengawasan dan anggaran, parlemen memastikan pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel.
2. Kanal Aspirasi Rakyat: Melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD, suara, keluhan, dan harapan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang dapat disalurkan menjadi kebijakan nyata.
3. Legitimasi Kebijakan: Undang-undang yang dihasilkan melalui proses di parlemen memiliki legitimasi yang kuat karena telah melalui perdebatan dan persetujuan dari para wakil rakyat.
4. Penjaga Konstitusi: Melalui wewenang MPR untuk mengubah UUD, parlemen menjadi penjaga dasar negara agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor demokrasi.

Kesimpulan: Parlemen, Cerminan Demokrasi yang Terus Berproses

Parlemen adalah lembaga vital yang menjadi cerminan dari demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, parlemen memiliki struktur unik yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, masing-masing dengan peran dan wewenang yang spesifik namun saling melengkapi.

DPR sebagai wakil politik, DPD sebagai suara daerah, dan MPR sebagai forum gabungan keduanya, bekerja sama untuk menjalankan tiga fungsi utama: legislasi (membuat UU), anggaran (menyetujui keuangan negara), dan pengawasan (mengawasi pemerintah).

Memahami parlemen bukan hanya urusan para politisi atau mahasiswa hukum. Sebagai warga negara, memahami cara kerja parlemen membuat kita lebih sadar akan hak dan kewajiban kita, serta mampu mengawasi kinerja para wakil yang telah kita pilih. Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi kita sangat bergantung pada seberapa baik parlemen menjalankan fungsinya, dan seberapa aktif masyarakat mengawal kinerjanya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa perbedaan mendasar antara DPR dan DPD?
Perbedaan utamanya terletak pada siapa yang mereka wakili. DPR mewakili partai politik dan memperjuangkan ideologi serta program partainya. Sementara itu, DPD mewakili kepentingan daerah (provinsi) dan anggotanya tidak terikat pada partai politik. Selain itu, wewenang DPR dalam membuat UU jauh lebih kuat dibandingkan DPD.

2. Berapa jumlah anggota parlemen Indonesia?
Jumlahnya bervariasi setiap pemilu. Untuk periode 2024-2029:

• Anggota DPR: 580 orang.
• Anggota DPD: 152 orang (38 provinsi x 4 wakil).
• Anggota MPR: 732 orang (gabungan seluruh anggota DPR dan DPD).

3. Apakah parlemen bisa memberhentikan Presiden?
Ya, bisa. Prosesnya dimulai dari usulan DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK memutuskan Presiden terbukti melanggar hukum, maka MPR akan menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian (impeachment) Presiden.

4. Apa itu sidang paripurna?
Sidang paripurna adalah rapat tertinggi di lembaga legislatif (DPR, DPD, atau MPR) yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggotanya. Sidang ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting, seperti pengesahan RUU, penyampaian pandangan fraksi, atau mendengarkan pidato kenegaraan.