PARLEMENTARIA.ID – Harapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan terus menyala meski moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat belum juga dicabut. Anggota Komisi III DPRD Nunukan, Gad Khaleb, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan Krayan agar segera dimekarkan karena dianggap memiliki nilai strategis bagi negara.
Menurut Gad, proses pemekaran Krayan saat ini masih menghadapi dua kendala utama, yakni moratorium yang belum dicabut dan belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Upaya yang kita lakukan sekarang ini bagaimana api DOB Krayan terus menyala, sekalipun moratorium belum dicabut,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan ke Direktorat Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, evaluasi moratorium baru akan dilakukan setelah Undang-Undang penataan otonomi daerah yang baru disahkan. “Menurut Direktur Otda, 2026 Undang-Undang itu akan dibuat dan sudah masuk Prolegnas 2026. Setelah Undang-Undang keluar, moratorium akan dievaluasi,” jelasnya.
Gad mengakui perjuangan DOB Krayan tidak mudah. Dari 373 usulan pemekaran yang masuk ke Kemendagri, sekitar 4–5 di antaranya berasal dari Kalimantan Utara. Karena itu, strategi DPRD Nunukan saat ini fokus pada lobi ke pemerintah pusat serta konsolidasi di tingkat daerah bersama tokoh politik dan masyarakat.
“Krayan layak mendapat perlakuan khusus karena posisinya sebagai beranda negara,” tegas Gad. Ia menuturkan, wilayah Krayan masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan berbatasan langsung dengan Malaysia (Serawak) serta secara tidak langsung dengan Brunei Darussalam. Krayan memiliki tiga pintu perbatasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan antarnegara.
Secara visi, Gad optimistis pemekaran akan membuka isolasi wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dukungan akademik dari Universitas Indonesia (UI) dan pemerintah daerah telah dikantongi sebagai landasan kuat. Ia bermimpi Krayan menjadi destinasi wisata iklim sejuk di Kalimantan Utara, layaknya kawasan pegunungan di luar pulau tersebut.
“Iklim Krayan mirip wilayah Puncak, suhunya sejuk. Jika fasilitas dan infrastruktur terbangun, wisatawan domestik maupun mancanegara pasti datang,” ujarnya. Selain itu, jarak Krayan yang hanya 2,5 jam dari Brunei dan Malaysia diyakini bisa menjadikannya pusat perdagangan perbatasan.
“Jika pemerintah melihat potensi dan dampak positifnya, keberadaan Krayan akan menjadi sorotan dan sangat layak untuk dimekarkan,” pungkas Gad Khaleb.***
