PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat langkah-langkah pengendalian truk over dimension over load (ODOL) sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Salah satu inisiatif utama adalah normalisasi 300 kendaraan angkutan barang di Jawa Timur, yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Tujuan dan Langkah Kemenhub dalam Mengatasi Masalah ODOL
Dudy menyatakan bahwa normalisasi kendaraan berlebih dimensi dan muatan merupakan wujud nyata dari penguatan keselamatan, ketertiban, dan keberlanjutan transportasi barang. Program ini juga menjadi bagian dari agenda nasional untuk mengurangi risiko kerusakan infrastruktur jalan serta meningkatkan efisiensi logistik.
Dalam kegiatan “Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025” di Surabaya, Kemenhub melakukan simbolisasi normalisasi terhadap 26 kendaraan perwakilan dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Proses ini mencakup penyesuaian dimensi fisik dan kapasitas muatan agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan regulasi yang berlaku.
Dampak Negatif ODOL dan Upaya Pencegahan
Menurut Dudy, ODOL tidak hanya menjadi masalah keselamatan publik tetapi juga berdampak pada efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional. Oleh karena itu, Kemenhub secara konsisten mempercepat kebijakan penanganan ODOL melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Kemenhub memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta GSJT atas dukungan strategis mereka dalam mendukung kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027.
Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan
Pemprov Jawa Timur bertindak dalam pengawasan lapangan dan mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang. Sementara itu, PT Jasa Raharja mempercepat penanganan ODOL, termasuk fasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai langkah pencegahan kecelakaan. PT Jasa Marga berperan dalam harmonisasi regulasi dan normalisasi kendaraan, sementara PT 3M Indonesia berkontribusi dalam pemasangan stiker pemantul cahaya untuk meningkatkan visibilitas keselamatan.
Data Pelanggaran ODOL dan Tindakan Lanjutan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah memeriksa lebih dari 2,5 juta kendaraan barang sejak 1 Januari hingga 28 November 2025. Dari total 2.514.244 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 588.984 unit atau 23,43% dinyatakan melanggar. Mayoritas pelanggaran terjadi pada kelebihan daya angkut, yaitu sebanyak 393.992 kendaraan atau 59,43% dari total pelanggar.
Kemenhub menegaskan bahwa akan terus memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, dan menyediakan sarana pendukung agar proses transisi menuju angkutan barang yang berkeselamatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Visi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan implementasi Zero ODOL akan berlaku mulai 1 Januari 2027. AHY menekankan bahwa upaya pengentasan truk dengan muatan berlebih dilakukan guna mengurangi inefisiensi anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan.
“Sedang kita tertibkan, insyaallah, mohon doa dan dukungannya mulai 1 Januari 2027 zero ODOL,” ujar AHY dalam agenda Balairung Dialogue di Jakarta. ***
