PARLEMENTARIA.ID –
Mengukir Masa Depan Berkelanjutan: Peran Krusial Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SDGs
Dunia sedang berlomba melawan waktu. Di tengah berbagai tantangan global mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi, hingga masalah kesehatan, PBB telah merumuskan sebuah cetak biru universal untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Sustainable Development Goals. Dengan 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030, SDGs adalah panggilan untuk bertindak, dan dalam perjalanan ambisius ini, ada satu aktor yang perannya sering kali luput dari perhatian namun sesungguhnya sangat sentral: Pemerintah Daerah.
Mengapa pemerintah daerah begitu penting? Sederhana saja. SDGs memang merupakan agenda global, namun implementasinya harus "membumi" dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sinilah peran pemerintah daerah—mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota—menjadi tak tergantikan. Merekalah yang paling dekat dengan realitas, kebutuhan, dan potensi unik setiap komunitas.
Mari kita selami lebih dalam bagaimana pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam mewujudkan 17 janji pembangunan berkelanjutan ini.
1. Penyelarasan Kebijakan dan Perencanaan Lokal
Langkah pertama dan paling fundamental adalah bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan agenda global SDGs ke dalam rencana pembangunan lokal mereka. Ini bukan sekadar tempelan, melainkan integrasi substansial.
- Integrasi dalam RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah kompas pembangunan daerah. Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam dokumen ini, memastikan bahwa setiap visi, misi, dan program kerja selaras dengan tujuan-tujuan SDGs. Misalnya, jika SDG 6 menargetkan air bersih dan sanitasi layak, maka RPJMD daerah harus memuat program konkret untuk memperluas akses tersebut bagi warganya.
- Perencanaan Tata Ruang: SDG 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengatur tata ruang, memastikan pembangunan infrastruktur hijau, transportasi publik yang efisien, dan ruang terbuka hijau yang memadai.
2. Implementasi Program di Tingkat Akar Rumput
Pemerintah daerah adalah eksekutor utama di lapangan. Merekalah yang merancang dan menjalankan program-program yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
- Pendidikan dan Kesehatan (SDG 3 & 4): Dari pembangunan sekolah, penyediaan tenaga pengajar berkualitas, hingga program imunisasi dan layanan kesehatan dasar, pemerintah daerah adalah penyelenggara utamanya. Mereka memastikan akses pendidikan yang merata dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan (SDG 1 & 2): Melalui program bantuan sosial, pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, hingga penyediaan pangan yang terjangkau, pemerintah daerah berjuang mengurangi angka kemiskinan dan memastikan ketahanan pangan.
- Lingkungan Hidup (SDG 6, 7, 13, 15): Pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengembangan energi terbarukan skala kecil (misalnya, panel surya untuk penerangan desa), hingga program penghijauan kota, semuanya berada di bawah koordinasi pemerintah daerah. Merekalah yang membuat kebijakan larangan kantong plastik, menginisiasi bank sampah, atau membangun taman kota.
3. Pengumpulan Data dan Monitoring Berbasis Lokal
"Apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa diperbaiki." Ungkapan ini sangat relevan dalam pencapaian SDGs. Pemerintah daerah memiliki akses langsung ke data-data lokal yang sangat penting.
- Data Mikro: Pemerintah daerah mengumpulkan data-data demografi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang spesifik untuk wilayahnya. Data ini, ketika dianalisis, menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran dan terukur.
- Evaluasi dan Akuntabilitas: Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat memantau progres pencapaian target SDGs, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, dan mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Ini juga meningkatkan akuntabilitas mereka kepada publik.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Aktif
SDGs tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan motor penggerak partisipasi ini.
- Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan): Ini adalah forum vital di mana aspirasi masyarakat dari tingkat desa/kelurahan diangkat dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Melalui musrenbang, masyarakat memiliki suara dalam menentukan prioritas dan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.
- Edukasi dan Kesadaran: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang SDGs, menjelaskan mengapa tujuan-tujuan ini penting, dan bagaimana setiap individu dapat berkontribusi. Ini bisa melalui kampanye publik, lokakarya, atau program pendidikan.
5. Inovasi dan Kemitraan Lokal
Tidak semua solusi harus datang dari atas. Pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dan membangun kemitraan strategis.
- Kolaborasi Multistakeholder: Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal. Misalnya, bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk program CSR yang mendukung pendidikan, atau berkolaborasi dengan universitas untuk penelitian solusi lingkungan lokal.
- Inovasi Lokal: Banyak daerah memiliki potensi unik dan kearifan lokal yang bisa menjadi solusi inovatif untuk tantangan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi dan mendukung inisiatif-inisiatif lokal ini, seperti pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat atau praktik pertanian berkelanjutan.
6. Pengalokasian Anggaran yang Berpihak pada Keberlanjutan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen keuangan yang sangat kuat. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengalokasikan dana sesuai prioritas.
- Prioritas Anggaran: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa APBD mereka mencerminkan komitmen terhadap SDGs. Ini berarti mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Efisiensi dan Transparansi: Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada pencapaian target SDGs.
Tantangan dan Peluang
Tentu saja, peran ini tidak datang tanpa tantangan. Keterbatasan sumber daya finansial, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar-instansi, serta dinamika politik lokal bisa menjadi hambatan. Namun, di balik setiap tantangan, ada peluang besar. Peluang untuk berinovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, menarik investasi, dan menjadikan daerah sebagai model pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Pencapaian SDGs pada tahun 2030 adalah tugas kolektif yang membutuhkan sinergi dari semua tingkatan pemerintahan dan elemen masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah daerah memegang kunci utama. Dengan kapasitasnya untuk menerjemahkan agenda global ke dalam konteks lokal, mengimplementasikan program yang relevan, mengumpulkan data akurat, memberdayakan masyarakat, berinovasi, dan mengalokasikan anggaran secara strategis, pemerintah daerah adalah agen perubahan yang sesungguhnya.
Masa depan berkelanjutan yang kita impikan—dunia tanpa kemiskinan, dengan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, kesetaraan, lingkungan yang lestari, dan perdamaian—akan terwujud atau tidak, sangat bergantung pada seberapa efektif dan berkomitmennya pemerintah daerah kita. Mari kita terus mendukung dan mengawasi peran krusial ini, demi masa depan yang lebih cerah untuk kita semua.