Membedah Fondasi Keadilan di Indonesia
Pahami mengapa supremasi hukum adalah pilar utama negara, dari menciptakan keadilan hingga mendorong ekonomi. Lengkap dengan contoh kasus dan tantangan implementasi di Indonesia.
Bayangkan Anda sedang bermain catur tanpa aturan. Setiap pemain bisa menggerakkan bidaknya sesuka hati. Pion bisa melompat seperti kuda, dan raja bisa bergerak melintasi papan dalam satu langkah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Permainan menjadi tidak adil, tidak bisa diprediksi, dan pada akhirnya, tidak ada yang mau memainkannya.
Dunia tanpa supremasi hukum tak jauh berbeda. Ia adalah sebuah negara yang berjalan tanpa “aturan main” yang jelas dan adil bagi semua orang.
Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat). Ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen fundamental bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan atau kehendak segelintir orang. Inilah inti dari supremasi hukum.
Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa supremasi hukum begitu vital, bagaimana cerminannya dalam kasus-kasus di Indonesia, serta apa saja tantangan dalam implementasinya.
Apa Itu Supremasi Hukum? Lebih dari Sekadar Aturan Tertulis
Secara sederhana, supremasi hukum (Rule of Law) adalah sebuah prinsip di mana negara dan seluruh isinya, dari pejabat tertinggi hingga warga biasa, tunduk pada hukum. Hukum berada di posisi tertinggi, menjadi panglima yang mengarahkan, membatasi, dan mengadili setiap tindakan.
Ini bukan hanya tentang memiliki banyak undang-undang. Sebuah negara bisa punya ribuan peraturan, tapi jika peraturan itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka supremasi hukum belum tegak. Konsep ini berdiri di atas tiga pilar utama:
- Tidak Ada Kesewenang-wenangan (Absence of Arbitrary Power): Pemerintah dan aparaturnya tidak bisa bertindak semaunya. Setiap kebijakan, penangkapan, atau keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Siapapun Anda—presiden, menteri, pengusaha kaya, atau pedagang kaki lima—memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hak dan kewajiban hukum berlaku setara untuk semua, tanpa pandang bulu.
- Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Hukum harus berfungsi sebagai perisai yang melindungi hak-hak fundamental setiap individu, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak milik. Pengadilan yang independen dan tidak memihak menjadi benteng terakhir untuk memastikan hak-hak ini dihormati.
Mengapa Supremasi Hukum Begitu Penting? Pilar Negara Modern
Menegakkan supremasi hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar: masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera. Berikut adalah alasan mengapa prinsip ini mutlak diperlukan.
1. Menciptakan Kepastian Hukum dan Keadilan
Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensinya. Seorang pengusaha tahu kontraknya akan dilindungi. Seorang warga tahu hak miliknya tidak akan dirampas sewenang-wenang. Kepastian ini adalah fondasi dari rasa keadilan. Tanpanya, yang berkuasa dan yang kuat akan selalu menang.
2. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)
Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa batas cenderung korup dan menindas. Supremasi hukum bertindak sebagai “rem” bagi kekuasaan negara. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak bisa melanggar hak-hak dasar warganya dengan dalih apa pun. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak disiksa adalah contoh nyata hak yang dilindungi oleh kerangka hukum yang kuat.
3. Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Korupsi adalah musuh utama pembangunan. Ia merusak layanan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menggerogoti kepercayaan rakyat. Supremasi hukum adalah senjata paling ampuh melawan KKN. Ketika tidak ada yang kebal hukum, seorang pejabat akan berpikir dua kali sebelum menerima suap. Proses peradilan yang transparan dan akuntabel membuat para koruptor sulit bersembunyi.
4. Menarik Investasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan satu hal: prediktabilitas. Mereka tidak akan mau menanamkan modalnya di negara di mana aturan bisa berubah dalam semalam, sengketa bisnis tidak bisa diselesaikan secara adil, atau aset mereka bisa disita tanpa alasan yang sah. Negara dengan supremasi hukum yang kuat menawarkan lingkungan bisnis yang stabil, di mana kontrak dihargai dan sengketa diselesaikan melalui pengadilan yang adil. Ini secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
5. Membangun Kepercayaan Publik pada Pemerintah
Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, bahwa pejabat yang korup dihukum, dan bahwa hak-hak mereka dilindungi, kepercayaan pada institusi negara akan tumbuh. Sebaliknya, jika hukum terasa diskriminatif, kepercayaan publik akan luntur, memicu ketidakstabilan sosial dan politik.
Cermin Supremasi Hukum di Indonesia: Contoh Kasus Nyata
Teori seringkali lebih mudah diucapkan daripada dipraktikkan. Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki catatan yang beragam dalam menegakkan supremasi hukum. Ada keberhasilan yang patut diapresiasi, namun ada juga kegagalan yang menjadi pekerjaan rumah besar.
Contoh Penegakan: Kasus Korupsi E-KTP (Setya Novanto)
Kasus ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi prinsip Equality Before the Law di Indonesia. Setya Novanto, saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, salah satu posisi paling berkuasa di negeri ini, dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mega korupsi proyek E-KTP.
Proses hukumnya penuh drama dan lika-liku, termasuk upaya “menghilang” yang ikonik. Namun, pada akhirnya, KPK dengan dukungan publik berhasil membawanya ke meja hijau. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis penjara, membuktikan bahwa bahkan seorang pejabat setingkat Ketua DPR pun tidak kebal hukum. Kasus ini menjadi simbol (meski tidak sempurna) bahwa supremasi hukum bisa bekerja jika institusi penegak hukum memiliki keberanian dan independensi.
Contoh Tantangan: Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan
Di sisi lain, kasus yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menunjukkan betapa rapuhnya supremasi hukum ketika berhadapan dengan kekuatan tersembunyi. Novel, yang dikenal berintegritas dalam memberantas korupsi, diserang dengan air keras hingga salah satu matanya buta permanen.
Proses pengungkapan kasus ini berjalan lambat dan penuh kejanggalan. Pelaku lapangan yang tertangkap divonis ringan, sementara aktor intelektual di baliknya tidak pernah terungkap secara tuntas. Banyak pihak menilai kasus ini adalah contoh nyata dari adagium “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Ini menjadi pengingat pahit bahwa penegakan hukum masih menghadapi intervensi dan tantangan berat.
Peran Institusional: Mahkamah Konstitusi (MK)
Supremasi hukum juga tercermin dari kerja lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. MK memiliki wewenang untuk melakukan judicial review, yaitu menguji apakah sebuah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Beberapa kali MK telah membatalkan pasal-pasal atau bahkan seluruh undang-undang karena dianggap inkonstitusional dan melanggar hak warga negara. Ini adalah mekanisme kontrol yang vital, memastikan bahwa produk hukum itu sendiri tetap berada dalam koridor konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Implementasi dan Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia
Menegakkan supremasi hukum adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Indonesia telah melakukan berbagai upaya, namun tantangannya pun tidak sedikit.
Upaya Implementasi yang Telah Dilakukan:
- Pendirian Lembaga Independen: Pembentukan KPK, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) adalah langkah reformasi penting untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan.
- Reformasi Birokrasi: Upaya terus-menerus dilakukan untuk mereformasi institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
- Keterbukaan Informasi: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja badan publik, yang merupakan elemen kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.
Tantangan Berat yang Masih Menghadang:
- Intervensi Politik dan “Mafia Hukum”: Masih kuatnya pengaruh politik dalam proses hukum dan adanya jaringan “mafia peradilan” menjadi penghambat utama. Hal ini membuat penegakan hukum seringkali tidak objektif.
- Kualitas dan Integritas Aparat: Masalah profesionalisme, kesejahteraan, dan terutama integritas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih menjadi PR besar. Oknum yang korup merusak citra institusi dan mencederai keadilan.
- Kesadaran Hukum Masyarakat: Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat juga bervariasi. Budaya “cari jalan pintas”, permisif terhadap pelanggaran kecil (seperti suap atau melanggar lalu lintas), secara tidak langsung melemahkan budaya hukum secara keseluruhan.
- Peraturan yang Tumpang Tindih: Hiper-regulasi atau banyaknya peraturan yang saling bertentangan menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi warga maupun dunia usaha.
Peran Kita Semua dalam Menegakkan Supremasi Hukum
Menegakkan supremasi hukum bukanlah tugas hakim atau polisi semata. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Setiap warga negara memiliki peran:
- Mulai dari Diri Sendiri: Patuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari, dari hal kecil seperti menaati rambu lalu lintas hingga menolak memberi “uang damai”.
- Menjadi Pengawas: Awasi kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Manfaatkan media sosial dan kanal pengaduan resmi secara bertanggung jawab untuk melaporkan penyimpangan.
- Pendidikan Hukum: Pahami hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara. Semakin melek hukum masyarakat, semakin sulit kekuasaan diselewengkan.
- Gunakan Hak Pilih dengan Cerdas: Pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak dan komitmen yang jelas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kesimpulan: Supremasi Hukum Bukan Sekadar Slogan
Supremasi hukum adalah fondasi di mana sebuah rumah bernama “negara” berdiri. Tanpa fondasi yang kokoh, rumah itu akan mudah goyah oleh badai korupsi, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Ia adalah jaminan bagi si lemah, batasan bagi si kuat, dan kompas bagi arah perjalanan bangsa.
Perjalanan Indonesia untuk menjadi negara hukum yang seutuhnya memang masih panjang dan terjal. Namun, dengan komitmen dari pemerintah, integritas dari aparat, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui supremasi hukum bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah perjuangan yang layak untuk kita menangkan bersama.
