Duo Kekuatan: Membongkar Dinamika Hubungan DPR dan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

PARLEMENTARIA.ID – Dalam setiap negara demokratis, ada denyut jantung yang terus berdetak, sebuah tarian rumit antara kekuasaan dan pengawasan. Di Indonesia, denyut itu terasa paling kuat dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Mereka adalah dua entitas yang, meskipun memiliki mandat yang berbeda, ditakdirkan untuk bekerja sama demi kemaslahatan rakyat. Namun, seperti layaknya dua kutub magnet, hubungan mereka bisa sangat harmonis, penuh sinergi, atau sebaliknya, diwarnai ketegangan dan gesekan.

Artikel ini akan mengajak Anda menyelami lebih jauh seluk-beluk dinamika hubungan DPR dan Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kita akan membahas fondasi konstitusionalnya, arena-arena utama interaksi mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surutnya hubungan, hingga tantangan dan harapan ke depan. Bersiaplah untuk memahami mengapa “duo kekuatan” ini adalah kunci stabilitas dan kemajuan bangsa.

Pendahuluan: Jantung Demokrasi yang Berdenyut

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sebuah model di mana Presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana kepala pemerintahan (Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem presidensial, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memberikan legitimasi yang kuat, dan memiliki masa jabatan yang tetap.

Di sisi lain, ada DPR, lembaga legislatif yang juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPR adalah representasi suara rakyat, bertugas membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menetapkan anggaran negara.

Hubungan antara DPR dan Presiden bukanlah sekadar birokrasi, melainkan sebuah orkestra politik yang kompleks. Bayangkan mereka sebagai konduktor dan pemain utama dalam sebuah simfoni besar bernama pemerintahan. Ketika keduanya selaras, melodi pembangunan dan pelayanan publik akan terdengar indah. Namun, ketika ada disonansi, ritme pemerintahan bisa terganggu, bahkan macet. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk memahami bagaimana Indonesia berjalan.

Fondasi Konstitusional: Pilar-Pilar Hubungan yang Kokoh

Landasan utama hubungan DPR dan Presiden terpatri jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya setelah amendemen. UUD 1945 membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, sesuai dengan prinsip Trias Politika yang dimodifikasi:

1. Eksekutif: Dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Mereka adalah pelaksana undang-undang, perumus kebijakan, dan pengelola roda pemerintahan sehari-hari.
2. Legislatif: Dipegang oleh DPR (bersama DPD dalam konteks MPR). DPR adalah pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, dan pengelola anggaran.
3. Yudikatif: Dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), bertugas menjaga konstitusi dan menegakkan hukum.

Prinsip penting yang mengatur hubungan eksekutif dan legislatif adalah “checks and balances” atau saling kontrol dan keseimbangan. Ini adalah mekanisme untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga saja, memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan:

• Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945).
• Berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945).
• Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang (Pasal 5 ayat 2 UUD 1945).
• Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945).
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 UUD 1945).

DPR sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas:

• Memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 1 UUD 1945).
• Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A ayat 1 UUD 1945).
• Berhak mengajukan RUU (Pasal 21 ayat 1 UUD 1945).
• Memberikan persetujuan atau tidak terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden (Pasal 22 ayat 2 UUD 1945).
• Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945).

Dari sini jelas, meskipun memiliki tugas masing-masing, ada banyak titik temu di mana DPR dan Presiden harus saling berinteraksi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan.

Tiga Arena Utama Interaksi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Hubungan DPR dan Presiden paling sering terlihat dalam tiga fungsi utama yang melekat pada DPR:

1. Fungsi Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)

Ini adalah arena di mana kebijakan negara dirumuskan menjadi aturan hukum yang mengikat. Prosesnya seringkali menjadi barometer utama tingkat harmoni atau friksi antara DPR dan Presiden.

• Inisiatif RUU: Baik Presiden (melalui pemerintah) maupun DPR memiliki hak untuk mengajukan RUU. Pemerintah biasanya mengajukan RUU yang berkaitan dengan kebijakan eksekutif, sementara DPR dapat mengajukan RUU inisiatif yang lahir dari aspirasi konstituen atau kebutuhan legislasi.
• Pembahasan dan Persetujuan: Setiap RUU harus dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses ini melibatkan rapat-rapat komisi, panitia khusus, hingga rapat paripurna. Di sinilah terjadi tawar-menawar politik, lobi-lobi, dan adu argumen untuk mencapai rumusan terbaik.
• Dinamika: Jika Presiden didukung oleh mayoritas partai di DPR (koalisi), proses legislasi cenderung lebih mulus dan cepat. Namun, jika dukungan minim atau bahkan Presiden menghadapi oposisi kuat, pembahasan RUU bisa memakan waktu lama, alot, atau bahkan macet. RUU penting bisa tertunda atau bahkan ditolak.
• Perppu: Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, Perppu ini harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Jika DPR tidak menyetujui, Perppu tersebut harus dicabut. Ini adalah bentuk checks and balances terhadap kekuasaan darurat Presiden.

2. Fungsi Anggaran (Penetapan APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen vital yang menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan. Ini adalah cerminan prioritas kebijakan negara.

• Pengajuan RAPBN: Presiden (melalui Menteri Keuangan) mengajukan Rancangan APBN kepada DPR. Ini adalah usulan awal mengenai penerimaan negara (pajak, non-pajak) dan alokasi belanja untuk kementerian/lembaga serta daerah.
• Pembahasan dan Persetujuan: DPR membahas RAPBN secara rinci, mulai dari tingkat komisi hingga rapat paripurna. DPR memiliki hak untuk mengubah alokasi anggaran, menambah atau mengurangi pos-pos belanja, asalkan tidak melampaui batas-batas yang diatur undang-undang. Persetujuan DPR terhadap RAPBN adalah mutlak. Tanpa persetujuan DPR, pemerintah hanya boleh menggunakan anggaran tahun sebelumnya.
• Dinamika: Pembahasan APBN seringkali menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Pemerintah ingin memastikan program-program prioritasnya terdanai, sementara DPR ingin memastikan anggaran berpihak kepada rakyat dan daerah pemilihannya. Gesekan bisa muncul terkait efisiensi, keadilan alokasi, atau bahkan dugaan pemborosan.

3. Fungsi Pengawasan (Kontrol Terhadap Pemerintah)

DPR memiliki tugas konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden beserta jajarannya. Ini adalah mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

• Hak Interpelasi: Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
• Hak Angket: Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Hak Menyatakan Pendapat: Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Presiden, kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional, atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
• Mekanisme Impeachment: Ini adalah puncak dari fungsi pengawasan DPR. Jika DPR menilai Presiden melanggar hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya) atau melakukan perbuatan tercela, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus. Ini adalah proses yang sangat panjang dan kompleks, melibatkan banyak tahapan dan persetujuan.

Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa DPR dan Presiden adalah mitra sekaligus pengawas satu sama lain. Keseimbangan ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas demokrasi.

Dinamika Hubungan: Dari Sinergi Hingga Konflik

Hubungan DPR dan Presiden tidak statis. Ia terus bergerak, beradaptasi dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada.

Sinergi dan Harmoni

Hubungan yang harmonis terjadi ketika ada kesamaan visi dan misi, atau ketika Presiden mendapatkan dukungan politik yang kuat dari mayoritas fraksi di DPR.

• Pemerintahan Efektif: RUU dapat disahkan dengan cepat, APBN disetujui tanpa banyak hambatan, dan program-program pemerintah dapat berjalan lancar. Ini menciptakan stabilitas dan prediktabilitas.
• Koalisi Kuat: Di Indonesia, sistem multipartai mendorong pembentukan koalisi. Presiden yang didukung oleh koalisi partai mayoritas di DPR cenderung memiliki hubungan yang lebih sinergis. Partai-partai koalisi akan membantu meloloskan kebijakan pemerintah di parlemen.
• Fokus pada Pembangunan: Ketika energi tidak habis untuk pertarungan politik, pemerintah dan DPR bisa lebih fokus pada isu-isu substantif seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan reformasi struktural.

Konflik dan Ketegangan

Namun, gesekan juga sering terjadi. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau bahkan ambisi pribadi.

• Pemerintahan Minoritas: Jika Presiden tidak didukung oleh mayoritas di DPR, setiap kebijakan bisa menjadi pertarungan sengit. RUU bisa ditolak, anggaran dipersulit, dan fungsi pengawasan bisa digunakan secara agresif untuk mengkritisi pemerintah.
• Perbedaan Kepentingan: Anggota DPR mewakili daerah pemilihannya, sementara Presiden mewakili kepentingan nasional. Perbedaan perspektif ini bisa memicu konflik, misalnya dalam alokasi anggaran infrastruktur atau lokasi proyek strategis.
• Isu Sensitif: Kebijakan kontroversial seperti kenaikan harga BBM, privatisasi BUMN, atau reformasi hukum seringkali menjadi pemicu ketegangan serius antara DPR dan Presiden.
• Ambang Batas Elektoral: Dengan ambang batas presiden yang tinggi, partai-partai cenderung membentuk koalisi besar. Ini bisa meminimalisir deadlock di awal, tetapi potensi konflik internal koalisi tetap ada, terutama saat pembagian kekuasaan atau kebijakan yang tidak populer.

Konflik yang sehat adalah bagian dari demokrasi, sebagai bentuk checks and balances. Namun, konflik yang berlebihan dan destruktif bisa menghambat kinerja pemerintahan, menciptakan ketidakpastian, dan merugikan rakyat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika

Beberapa faktor kunci yang membentuk pasang surutnya hubungan DPR dan Presiden meliputi:

1. Konfigurasi Politik di DPR: Ini adalah faktor paling dominan. Seberapa besar dukungan partai-partai pendukung Presiden di DPR? Apakah ada kekuatan oposisi yang signifikan? Koalisi yang kuat cenderung menciptakan harmoni, sementara oposisi yang solid bisa menjadi penyeimbang yang efektif, atau sebaliknya, menjadi penghambat.
2. Gaya Kepemimpinan Presiden: Kemampuan Presiden untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun konsensus dengan DPR sangat menentukan. Presiden yang karismatik dan persuasif mungkin lebih mudah mendapatkan dukungan, bahkan dari pihak yang awalnya berseberangan.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (Anggota DPR dan Pejabat Pemerintah): Anggota DPR yang berintegritas dan profesional, serta pejabat pemerintah yang kompeten, akan mendorong hubungan yang konstruktif. Sebaliknya, isu korupsi atau kurangnya profesionalisme dapat memperburuk hubungan.
4. Opini Publik dan Media Massa: Tekanan dari masyarakat sipil dan sorotan media massa dapat mempengaruhi posisi DPR maupun Presiden. Isu-isu yang mendapat perhatian publik luas seringkali menjadi agenda prioritas dan mempengaruhi arah pembahasan kebijakan.
5. Kondisi Ekonomi dan Sosial: Dalam situasi krisis ekonomi atau sosial, DPR dan Presiden seringkali dituntut untuk bersatu demi kepentingan bangsa. Namun, jika ada perbedaan pandangan tentang solusi krisis, ketegangan bisa meningkat.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Hubungan DPR dan Presiden akan selalu menjadi episentrum demokrasi Indonesia. Ada beberapa tantangan yang harus terus diatasi dan harapan yang perlu terus dipupuk:

• Meningkatkan Kualitas Legislasi: DPR dan Presiden perlu bekerja sama untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas, relevan, dan implementatif, bukan sekadar “kejar tayang.”
• Efektivitas Pengawasan Tanpa Politisasi: Fungsi pengawasan DPR harus dilakukan secara objektif dan konstruktif, bukan semata-mata untuk menjatuhkan lawan politik. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja pemerintah, bukan mencari kesalahan.
• Membangun Konsensus dan Kompromi: Dalam sistem multipartai, kemampuan untuk membangun jembatan komunikasi dan menemukan titik temu adalah kunci. Demokrasi adalah seni kompromi.
• Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi: Baik DPR maupun Presiden harus transparan dalam setiap pengambilan keputusan dan akuntabel terhadap publik. Ini akan membangun kepercayaan.
• Memperkuat Etika Politik: Praktik politik yang bersih, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika akan menciptakan iklim hubungan yang lebih sehat dan produktif.

DPR dan Presiden: Harmoni untuk Kesejahteraan Rakyat

Dinamika hubungan DPR dan Presiden adalah cerminan kematangan demokrasi Indonesia. Ini adalah hubungan yang kompleks, penuh pasang surut, namun esensial. Mereka adalah dua sayap yang harus mengepak selaras agar burung Garuda dapat terbang tinggi membawa kemajuan bangsa.

Pada akhirnya, tujuan dari seluruh interaksi, sinergi, maupun ketegangan antara DPR dan Presiden adalah satu: mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terus mengamati, mengkritisi secara konstruktif, dan mendukung agar duo kekuatan ini senantiasa bekerja demi kebaikan bersama.