PARLEMENTARIA.ID – Sekitar 300 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan (AMDPP), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Dairi, Kamis (20/11). Aksi masyarakat ini bertujuan untuk mendukung masuknya investor ke Kabupaten Dairi, khususnya meminta PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) segera mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
Di halaman Kantor DPRD Dairi, pembicara aksi yang juga menjabat sebagai Ketua AMDPP dan Sekretaris, Oberlin Tua Pasaribu serta Bernad Malau, secara bergantian menyampaikan keluhan mereka. Aksi ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, bersama anggota DPRD Nahason Lumban Gaol, Toni Juni Putra Lumban Gaol, dan M Syahdani Putra Pardosi.
Kepada anggota dewan, Bernad menyampaikan aspirasi mereka. Dalam pernyataan sikap tersebut, AMDPP mendukung PT DPM untuk melakukan investasi serta beroperasi selama memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“AMDPP meminta PT DPM agar lebih serius dalam mengurus izin Amdal, sehingga dapat segera beroperasi. Menurut AMDPP, jika perusahaan pertambangan tersebut beroperasi, akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. AMDPP juga mengharapkan DPRD segera melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT DPM, untuk menanyakan sejauh mana upaya yang telah dilakukan perusahaan, agar dapat segera beroperasi,” kata Bernad.
Pada kesempatan tersebut, massa juga menuntut PT DPM agar tidak memberikan janji kosong kepada masyarakat, melainkan membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola Amdal sebagai tanda ke-seriusan dalam segera beroperasi.
Di sisi lain, Ketua DPRD Dairi Sabam Sirani setelah menerima para demonstran, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung aksi yang dilakukan AMDPP. Ia mengatakan, dalam menanggapi aksi tersebut, DPRD akan membahasnya dan segera mengatur RDP dengan PT DPM, terkait apa yang telah dilakukan serta sejauh mana proses berjalan dan kendala yang dihadapi.
“Sikap DPRD Dairi sudah tegas, mendukung PT DPM agar segera beroperasi. Dukungan tersebut telah disampaikan oleh ketua DPRD dan ketua fraksi beberapa waktu lalu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta,” katanya.
Terpisah, Radianto Arifin, Chief Legal and External Relations Officer PT DPM, yang diminta pendapatnya mengenai aksi AMDPP, menyatakan bahwa ia menghargai dan memahami aspirasi masyarakat.
“Kami saat ini sedang menangani Amdal. Tahapan saat ini, berkas administrasi telah selesai dan akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya,” katanya.
“Dukungan dari masyarakat sangat kami harapkan, agar PT DPM segera memperoleh izin. Dan dapat mulai melakukan kegiatan konstruksi serta operasional. Sehingga kehadiran kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Radianto. ***
