PARLEMENTARIA.ID – Penerapan kembali sistem parkir berlangganan tepi jalan umum di Kabupaten Bangkalan mulai 1 Januari 2026 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Selain mendapat kritik, kebijakan ini juga memicu respons dari berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, yang menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk membahas penerapan sistem tersebut.
Kebijakan Pemda untuk Meningkatkan PAD
Sistem parkir berlangganan diberlakukan kembali sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat menurun drastis saat menggunakan sistem konvensional. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, H Moh Hasan Faisol, menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan karena kondisi APBD yang sangat memprihatinkan.
“Postur APBD Bangkalan sangat memprihatinkan, terbukti tahun kemarin ketika parkir berlangganan dihentikan, PAD turun drastis,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya kesulitan mencari potensi-potensi lain untuk menambal PAD.
Target Pendapatan yang Tinggi
Dari penerapan kembali sistem parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Bangkalan menargetkan pendapatan sebesar Rp 7,4 miliar pada tahun 2026. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan target PAD dari sistem parkir konvensional yang hanya Rp 3 miliar, namun realisasinya hanya mencapai 10 persen.
Faisol menjelaskan bahwa selama masa penerapan parkir berlangganan selama 3,5 tahun, total 83 titik parkir berlangganan di Kecamatan Kota mampu memberikan kontribusi rata-rata Rp 5 miliar bruto setiap tahunnya.
Tanggung Jawab dan Kepatuhan Masyarakat
Menurut Faisol, pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat yang membayar pajak secara otomatis telah membayar parkir berlangganan. Namun, ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Permasalahan yang paling krusial ada pada jukir, kita lihat bersama di medsos para netizen hampir 80 persen komentar memberontak (penerapan kembali parkir berlangganan),” tegasnya.
Kritik dari Masyarakat dan Tantangan yang Menghadang
Meski memiliki tujuan positif, penerapan parkir berlangganan tidak lepas dari kritik masyarakat. Banyak pengendara merasa kesulitan dalam mengatur parkir dan khawatir dengan peningkatan biaya yang akan mereka tanggung.
Selain itu, pihak Dishub juga berjanji untuk memperbaiki pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Rencananya, mereka akan memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa sistem parkir berlangganan berjalan dengan transparan dan adil.
Upaya Pemerintah dalam Menyeimbangkan Kebutuhan dan Kepuasan Warga
Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan sistem parkir berlangganan. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang efisien dan tidak menimbulkan masalah baru.
Dengan adanya rapat koordinasi lintas instansi, diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat penerapan kembali sistem parkir berlangganan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah daerah dan kepuasan masyarakat.***
