PARLEMENTARIA.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah tengah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam beberapa waktu terakhir, isu keracunan yang terjadi di daerah lain menjadi alarm bagi pemerintah setempat untuk segera mengambil tindakan. Salah satu langkah penting yang disarankan adalah penunjukan koordinator teknis yang jelas dan berkompeten.
Peran Koordinator Teknis yang Jelas
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menilai bahwa saat ini belum ada koordinator yang secara resmi ditunjuk untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif. Ia menekankan bahwa masalah utama terletak pada koordinasi antarinstansi yang masih lemah. Tanpa adanya penanggung jawab yang jelas, risiko kesalahan dalam pengawasan program bisa semakin besar.
Sugiyarto menyampaikan permintaannya melalui Sekda Provinsi Kalteng. Ia menegaskan bahwa koordinator harus berasal dari perangkat daerah yang langsung terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar pengawasan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
Potensi Risiko yang Harus Diwaspadai
Salah satu alasan utama penunjukan koordinator teknis adalah untuk mengantisipasi potensi masalah seperti keracunan. Menurut Sugiyarto, jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa sangat besar. Ia menilai bahwa dengan adanya koordinator yang jelas, masalah dapat segera ditangani sejak dini.
Pemerintah Provinsi Kalteng diminta untuk segera mengambil langkah-langkah preventif agar insiden serupa tidak terulang di wilayah ini. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Plt Sekda Kalteng sebagai langkah awal.
Langkah-Langkah yang Disarankan
Selain penunjukan koordinator, Sugiyarto juga meminta Pemprov Kalteng menggelar rapat khusus bersama seluruh instansi terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap aman dan terpantau. Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat.
Ia menegaskan bahwa keberadaan koordinator akan memudahkan pencegahan jika muncul potensi masalah. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Tantangan dalam Implementasi Program
Meskipun program MBG dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Hal ini membuat pengawasan sulit dilakukan secara optimal.
Sugiyarto menilai bahwa SPPG dianggap sebagai instansi vertikal, sehingga jalur koordinasi sering terkendala. Untuk itu, ia menyarankan agar koordinator berasal dari perangkat daerah yang lebih dekat dengan pelaksanaan program.
Penunjukan koordinator teknis menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan program MBG di Kalimantan Tengah. Dengan adanya penanggung jawab yang jelas, potensi masalah dapat segera diatasi. Selain itu, rapat khusus yang melibatkan berbagai instansi terkait juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan.
